Latest Event Updates

Menakar Sistem Pemilu Mayoritas Berwakil Tunggal

Posted on


Pada tanggal 20 Oktober 2016 yang lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani surat penyampaian kepada Ketua DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibicarakan dalam sidang dan mendapatkan persetujuan DPR RI. Dalam RUU kodifikasi tesebut terdapat beberapa perubahan signifikan, salah satunya terkait Sistem Pemilu.

Dalam pasal 138 ayat 2 dan 3 disebutkan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas. Sistem proporsional terbuka terbatas merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. Dalam penjelasan RUU disebutkan, daftar calon terikat adalah daftar urut calon yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap.

Pada pemilu sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, tanpa/tidak dibatasi atau terikat oleh daftar urut calon. Sistem ini dimaknai, calon legislatif yang partainya setelah rekapitulasi suara ditetapkan memperoleh sejumlah kursi, maka penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperolah oleh calon legislatif dalam partai tersebut.

Pertanyaannya kemudian, apakah sistem Pemilu dalam RUU telah menjawab beragam persoalan pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang lalu? Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem Pemilu ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penguatan partai politik?

Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka telah menimbulkan dampak negatif utama yakni kerancuan terhadap sistem perwakilan politik, siapa yang mewakili Dapil, apakah anggota DPR/D ataukan Partai Politik? Hubungan konstituen terhadap partai politik menjadi lemah dan demikian juga sebaliknya.

Peserta Pemilu adalah partai politik (Pasal 22E ayat 3, UUD 1945), akan tetapi kontestasi dalam Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sejatinya adalah kontestasi antar caleg baik dinternal Parpol maupun antar Parpol. Kerangka konstitusional yang mengamanahkan Parpol sebagai peserta Pemilu, mengalami distorsi realitas menjadi caleg sebagai peserta Pemilu.

Distorsi realitas tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil Pemilu 2014 yang lalu. Sebagai contoh, pada Dapil Jawa Barat V pemilih yang memilih caleg sebesar 56% dan pemilih yang memilih Parpol sebesar 44%. Pada Dapil Jawa Tengah I pemilih yang memilih caleg sebesar 67% dan pemilih yang memilih Parpol sebesar 33%. Penulis meyakini, jika dihitung keseluruhan Dapil maka pemilih pada Pemilu 2014 lebih berorientasi kepada caleg dibandingkan Parpol.

Realitas Pemilu 2014 juga menunjukkan paradoks lain yang bersumber dari banyaknya jumlah caleg yang bertarung dalam satu dapil dan besarnya ruang lingkup wilayah Dapil. Suatu Dapil DPRD Kab/Kota yang juga bagian dari Dapil DPRD Provinsi dan DPR RI diperkirakan jumlah seluruh caleg yang berkontestasi berjumlah 300 – 600 caleg.

Opsi Sistem Mayoritas Berwakil Tunggal

Sistem mayoritas memiliki prinsip, setelah suara diberikan dan dihitung jumlah seluruhnya, para kandidat atau partai dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Bentuk paling sederhana dari sistem mayoritas adalah sistem mayoritas berwakil tunggal. Disain sistem ini menggunakan daerah pemilihan yang diikuti oleh Parpol yang diwakili oleh satu orang caleg.

Sistem mayoritas berwakil tunggal setidaknya memiliki dua arah kebijakan: pertama, menjadikan wilayah Dapil dalam Pemilu menjadi lebih kecil; kedua, menjadikan orientasi kontestasi Pemilu antara partai politik dengan partai politik.

Secara ruang lingkup Dapil. Saat ini terdapat 550 kursi di DPR RI, maka daerah pemilihan dibagi kedalam 550 Dapil. Saat ini Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota, maka asumsinya besaran suatu Dapil diperkirakan meliputi satu atau dua kabupaten/kota atau proporsional berdasarkan jumlah populasi warga yang ada dalam suatu wilayah. Jika dianalogikan untuk DPRD Provinsi, maka besaran Dapil lebih kurang meliputi sekitar 2 – 3 kecamatan. Sangat Kecil.

Secara jumlah caleg. Dengan asumsi 12 Parpol pada Pemilu 2014, maka hanya ada maksimal 12 caleg untuk setiap Dapil. Dan jika ditambah jumlah caleg untuk lembaga perwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maka diperkirakan tidak lebih dari 50 caleg yang bertarung untuk suatu wilayah Dapil terkecil. Bandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang membuka peluang 300 – 600 caleg bertarung untuk suatu Dapil terkecil.

Penerapan sistem pemilu mayoritas berwakil tunggal memiliki dampak terhadap penguatan partai politik. Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Setidaknya terdapat 3 (tiga) dampak terhadap aspek penguatan partai politik yang terwujud jika diberlakukannya sistem Pemilu mayoritas berwakil tunggal.

Petama, Menciptakan akuntabilitas geografis Parpol. Sistem mayoritas berwakil tunggal menciptakan adanya suatu daerah yang menjadi basis Parpol tertentu. Sistem ini secara tidak langsung akan membawa iklim kontestasi yang sehat dan produktif antar partai politik, baik ketika tahapan Pemilu maupun paska Pemilu. Sistem ini juga membawa dampak bahwa kontestasi Pemilu sejatinya kontestasi antar partai politik. Disain ini juga berdampak, elite-elite partai politik secara tidak langsung menjadi bekepentingan untuk menguatkan nilai identitas kepartaian (platform) dan arah kebijakan partai agar partai politiknya mendapat simpati pemilih.

Kedua, mewujudkan legitimasi ruang (space), bukan legitimasi orang (people). Masyarakat indonesia merupakan masyarakat dengan karakter komunitarian. Meskipun vote identik dengan individu, akan tetapi agregasi kepentingan masyarakat realitanya bersifat komunal. Sistem mayoritas berwakil tunggal membawa konsekuensi ketegasan & kejelasan partai mana yang menjadi wakil Dapilnya ditingkat legislatif. Partai politik terdisain untuk harus memperjuangkan aspirasi warga pada basis Dapilnya.

Ketiga, Partai politik akan berlomba mencari figur kuat lokal untuk dijadikan caleg. Ruang lingkup Dapil yang lebih kecil, membawa konsekuensi figur caleg adalah figur yang lebih dekat dan dikenal masyarakat luas. Hubungan berdampak pada proses artikulasi dan agregasi kepentingan paska Pemilu akan lebih mudah dirawat oleh caleg terpilih.

Berdasarkan inventarisasi masalah dan opsi terhadap peruabahan sistem pemilu diatas, sudah seharusnya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu di DPR nanti dapat membuka ruang untuk wacana perubahan sistem pemilu. Pembahasan paket RUU hendaknya dilandasi semangat untuk memperkuat 3 (tiga) sistem, yakni: sistem kepemiluan, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Meski penulis meyakini bahwa hal ini tidak dapat dilakukan secara parsial, namun minimal dalam pembahasan paket RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi bagian dari grand disain untuk memperkuat sistem politik demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini dimuat di MediaOnline: http://www.metrojambi.com. Link http://metrojambi.com/read/2016/10/25/14860/menakar-sistem-pemilu-mayoritas-berwakil-tunggal/

Konsolidasi Partai Politik Dalam Momentum Pilkada

Posted on


Akhir-akhir ini pemberitaan media massa lokal diwarnai tarik menarik dukungan terhadap kandidat kepala daerah ditiga kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Sebagian besar kandidat kepala daerah berupaya mendapatkan dukungan dari partai politik dibanding memilih jalur perseorangan. Disisi yang lain, partai politik saling membuka proses rekrutmen kandidat kepala daerah dengan tetap memperhatikan elaktibilitas kandidat. Kandidat kepala daerah ingin memperoleh dukungan partai politik dan partai politik ingin kandidat kepala daerah yang diusung menang dalam Pilkada.

Interaksi dan komunikasi dalam momentum Pilkada ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi kelembagaan partai politik, apalagi dalam waktu tidak lama lagi seluruh partai politik akan memasuki masa persiapan verifkasi sebagai peserta Pemilu 2019 yang tentunya membutuhkan energi jauh lebih besar. Momentum ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap partai politik jika dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan, namun sebaliknya momentum ini juga tidak bernilai apa-apa jika Pilkada hanya dipandang sebagai sebuah kontestasi politik belaka.

Secara teoritis, dalam sistem politik yang demokratis partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Peran penting tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi rakyat dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan (Asrinaldi, 2014). Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi atau dengan bahasa lain demokrasi tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya partai politik.

Bentuk konsolidasi partai politik setidaknya memiliki dua dimensi yakni internal dan eksternal (Noor, 2013). Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis), sementara dimensi eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal.

Konsolidasi Internal

Momentum Pilkada dapat dimanfaatkan setidaknya untuk melaksanakan konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis). Konsolidasi struktur diterjemahkan dalam bentuk penguatan kepengurusan partai politik baik ditingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan. Bentuk faksionalisasi dan konflik sedapat mungkin dapat diselesaikan melalui forum-forum komunikasi internal yang diagendakan untuk pembahasan Pilkada. Disamping itu organ underbow partai dan struktur kepengurusan hingga level bawah dapat kembali disolidkan melalui beragam aktifitas kepartaian dalam rangka pemenangan kandidat yang didukung dalam Pilkada.

Konsolidasi struktur juga terkait aspek pelembagaan aturan main diinternal partai. Dalam konteks Pilkada, mekanisme internal rekrutmen kandidat kepala daerah yang biasanya telah diatur dalam aturan main diinternal partai, diuji konsistensinya. Ketidakkonsistenan penerapan aturan main internal seringkali memunculkan konflik diantara sumber daya partai, hingga pada tingkat tertinggi memunculkan perpecahan. Mainwaring (1998) mensyaratkan pola stabilitas kompetisi internal partai sebagai salah satu dari empat indikator partai politik yang terlembaga (well institutionalized system).

Konsolidasi agenda politik bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai agenda setting partai kedepannya. Penyamaan persepsi ini diidentikkan dengan penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian. Nilai ideologis kepartaian merupakan alat pemersatu, landasan berpikir dan spirit perjuangan politik yang dipandang penting sebagai suatu identitas partai politik. Penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian dapat dilakukan oleh partai politik melalui sarana komunikasi, sosilisasi dan kampanye dalam Pilkada. Targetnya adalah pengurus partai disetiap tingkatan, anggota partai dan simpatisan.

Bagi partai-partai yang baru atau yang perolehan kursi/suara dalam Pemilu sebelumnya tidak besar, agenda pemantapan nilai-nilai ideologis kepartaian kepada seluruh kader dan anggota menjadi aktivitas penting yang dapat dilakukan dalam momentum Pilkada. Kegiatan-kegiatan menggalang dukungan masyarakat terhadap kandidiat yang diusung oleh partai, menjadi sarana bagi pengurus partai untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Melalui sarana komunikasi baik formal maupun informasi ini, pemimpin partai politik secara berkesinambungan menanamkan nilai-nilai ideologis kepartaiannya kepada kader-kader dan pengurus ditingkat bawah.

Partai politik yang tidak memantapkan nilai ideologis kepartaian dengan baik, dapat berakibat pada munculnya pragmatisme baik secara pribadi individu kader partai maupun secara kelembagaan partai politik. Tujuan dan agenda politik yang telah ditetapkan menjadi amat fleksibel dan berpotensi untuk dimanipulasi, sejauh dipandang memberikan keuntungan. Kondisi ini akan memunculkan disorientasi suatu partai politik dan secara lebih jauh akan melemahkan kelembagaan partai.

Konsolidasi Eksternal

Arena konsolidasi eksternal berada diluar “rumah” partai politik. Setidaknya ada dua bentuk konsolidasi eksternal yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam momentum Pilkada yakni konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Konsolidasi vertikal ditujukan kepada masyarakat atau pemilih, sementara konsolidasi horizontal ditujukan kepada institusi-institusi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Pada momentum Pilkada, intensitas kader atau pengurus partai untuk bertemu masyarakat baik secara langsung maupun melalui pemangku kepentingan (agensi) menjadi lebih sering. Partai politik berkepentingan membangun kembali komunikasi kepada basis dukungan di masyarakat dalam rangka menggalang dukungan untuk memenangkan kandidat kepada daerah yang diusung. “Membangun kembali” karena memang pada umumnya paska Pemilu Legislatif, intensitas komunikasi dengan konstituen partai menjadi jauh berkurang atau bahkan tidak ada.

Aktivitas menggalang dukungan dalam bentuk sosialisasi dan kampanye di tengah masyarakat oleh partai politik dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat untuk kemudian diartikuliasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan, baik kepada pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang ataupun kepada kandidat kepada daerah yang sedang diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Secara tidak langsung, melalui aktivitas ini partai politik telah menjalankan fungsi komunikasi politik yakni mengartikulasikan beragam aspirasi kepentingan masyarakat agar dapat diusulkan menjadi suatu kebijakan publik (Budiardjo, 2003).

Disamping melakukan konsolidasi vertikal kepada masyarakat, partai politik dapat memanfaatkan momentum Pilkada dalam rangka konsolidasi horizontal. Sebagai bagian pranata politik, partai poiltik memiliki kepentingan untuk membangun kerjasama dengan institusi lain seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat dan kelompok kepentingan lainnya yang dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak.

Perilaku memilih masyarakat kita masih kental dipengaruhi oleh faktor paternalistik terutama didaerah perdesaan. Lembaga adat atau keagamaan disuatu desa misalnya, masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan perilaku memilih masyarakatnya. Demikian pula dengan aktor kuat lokal seperti tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Momentum Pilkada dapat dijadikan ajang untuk membangun jaringan kelembagaan partai politik terhadap institusi dan aktor tersebut. Jaringan (network) yang terjalin baik akan semakin menguatkan basis partai politik ditingkat tapak.

Tujuan konsolidasi veritikal dan horizontal adalah penguatan kelembagaan partai politik secara eksternal, namun melalui sarana ini tujuan utama perjuangan politik dalam Pilkada yakni memenangkan kandidat kepala daerah yang didukung menjadi sinergis dan linier. Untuk hal tersebut, mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi ekternal akan membawa dampak berkah politik terhadap kandidat kepala daerah yang diusung dan berkah demokrasi melalui penguatan kelembagaan partai politik.

Penutup

Konsolidasi partai politik merupakan salah satu instrumen bagi terwujudnya pendalaman demokrasi (deepening democracy) yakni pelembagaan mekanisme kepercayaan semua aktor politik yakni masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) dan termasuk aparatur negara (Cornelis Lay, 2007).

Pada momentum Pilkada, partai politik dapat memanfaatkan arena ruang dan waktu secara sinergis bagi kepentingan konsolidasi partai melalui jalan konsolidasi internal dan eksternal. Konsolidasi diterjemahkan dan include dalam rangkaian aktifitas komunikasi, sosialisasi dan kampanye partai politik dalam rangka pemenangan kandidat kepala daerah. Disadari atau tidak disadari bahwa kehidupan demokrasi akan semakin baik jika seluruh pilarnya menjadi kuat, dan salah satunya pilarnya adalah partai politik.

Tulisan ini dimuat di Harian Jambi Star 14 September 2016

Belajar “Lelang Jabatan” Dari Kota Ambon

Posted on Updated on


Pendahuluan
Pada tanggal 11 Februari 2016 yang lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bekerjasama lembaga Sigma Research melakukan release hasil survei persepsi publik. Survei tersebut bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap gerakan reformasi birokrasi, khususnya pada layanan sektor publik.

Adapun peringkat pertama dari hasil survei tersebut jatuh ke Kota Ambon. Kota Ambon dipersepsikan masyarakat sebagai kota yang sangat baik dalam gerakan reformasi birokrasi.  Sementara kota yang dipersepsikan “kurang baik” adalah Kota Jayapura. Dari 12 kota yang disurvei, Kota Ambon dipersepsikan paling baik dengan indeks sebesar 8,15. Indeks persepsi masyarakat terhadap Kota Ambon ini meningkat. Sebab pada survei  tahun 2014, indeks persepsi gerakan reformasi birokrasi di ibukota Maluku itu hanya 5,50. Setelah  Ambon, kota besar yang dipersepsikan baik ialah Kota Denpasar (7,22), DKI Jakarta (7,17), Kota Bandung (6,93), Kota Banjarmasin (6,91), Kota Palembang (6,87), Kota Surabaya (6,78), Kota Yogyakarta (6,25). Sementara kota-kota yang indeksnya dibawah 6 ialah Kota Semarang (5,95), Kota Makassar (5,94), Kota Medan (5,26) dan paling rendah Kota Jayapura dengan indeks sebesar 4,58.

Terdapat delapan parameter reformasi birokrasi yang diukur. Ke-delapan parameter tersebut ialah mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur, Peraturan per-UU-an, dan pelayanan publik.  Dari delapan parameter itu yang dinilai paling tinggi oleh masyarakat  adalah tata laksana dan pelayanan publik. Sementara yang dinilai paling rendah adalah pengawasan  dan akuntabilitas.

Pertanyaannya kemudian, mengapa Kota Ambon menjadi kota terbaik dalam hal reformasi birokrasi? Makalah singkat ini akan mengupas salah satu program unggulan pemerintah Kota Ambon dalam melakukan reformasi birokrasi, yakni program Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pegawasi Negeri.

Konteks Sosial-Politik Kota Ambon

Konflik yang dilatabelakangi agama di Ambon pada tahun 1999 telah berdampak besar bagi kehiduapan bermasyarakat dan bernegara di Ambon. Konflik komunal tersebut memiliki dampak berantai, kait-mengait antara dampak yang satu dengan dampak yang lain sehingga masalah yang datang silih berganti seakan tidak ada habisnya. Keamanan dan ketenteraman ibarat barang mewah bagi masyarakat Ambon yang sangat sulit diprediksi. Konsekuensi selanjutnya kehidupan 209.303 warga kota berada dalam situasi tidak menentu. Lebih dari separuh-tepatnya 129.068 warga-hidup sebagai pengungsi. Jumlah masyarakat miskin meningkat menjadi 106.732 jiwa. Korban jiwa dan kerusakan infrastruktur fisik sangat luar biasa. Jalur transportasi, khususnya jalan raya bahkan sempat terputus sesuai segregasi wilayah pemukiman.

Dampak lain dari konflik komunal tersebut adalah lumpuhnya aktivitas perkantoran seperti yang dialami oleh internal pemerintahan kota, baik pada level individu, level kelompok maupun level kelembagaan. Pada level individu, dengan alasan keamanan dan keselamatan, banyak staf pegawai negeri sipil (PNS) di kantor pemerintahan kota yang tidak menunaikan kewajibannya berkantor. Situasi ini lebih dipersulit dengan posisi geografis kantor Walikota yang berada pada titik tengah di antara dua wilayah segregasi pemukiman yang berkonflik. Kawasan tersebut merupakan pusat pertempuran dan sasaran dari aksi-aksi penembakan gelap (sniper), sementara tidak terdapat jalur alternatif untuk meloloskan diri dari mara-bahaya jika pertempuran tiba.

Pada level kelembagaan, konflik mempunyai dampak yang sangat serius terhadap kinerja pemerintah kota Ambon dalam memberikan pelayanan publik. Tidak hanya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang merosot drastis, tetapi seluruh bangunan dasar model kerja birokrasi ala Weberian dalam melayani masyarakat runtuh. Pelayanan publik berjalan mengikuti alur segregasi masyarakat dengan harga pasti semakin melebarnya ketimpangan dalam distribusi barang-barang publik.

Lebih fundamental lagi, konflik telah memperkuat persepsi negatif publik atas posisi kantor Pemerintahan Kota Ambon yang sudah terbentuk sejak lama, yakni sebagai institusi yang dikuasai komunitas Kristen. Dalam situasi konflik yang sangat mendalam, fakta bahwa mayoritas staf Pemerintah Kota Ambon beragama Kristen sudah lebih dari cukup untuk menyimpulkan adanya penguasaan satu kelompok atas kelompok lainnya. Hal ini menempatkan Pemerintah Kota Ambon secara simbolik sebagai salah satu sumber ketidak-adilan yang merupakan salah satu akar permasalahan konflik. Kendatipun, posisi yang sama tetapi dengan dominasi kelompok yang sebaliknya, juga dialamatkan pada Pemerintah Propinsi Maluku. Oleh karena itu, sejak awal Pemerintah Kota Ambon tidak pernah diperhitungkan sebagai solusi konflik bagi masyarakat.

Atas dasar apa yang telah digambarkan di atas, inisiatif kebijakan Walikota Ambon M.J. Papilaja dan Syarief Hadler periode 2001 – 2006 untuk menemukan jalan keluar, tidak hanya menjadi hal yang menarik, namun juga sekaligus penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat konflik. Hal ini menjadi penting karena usaha yang dilakukan menuntut sebuah seni berpolitik yang bukan saja dapat menyelesaikan kompleksitas masalah yang rumit dan mengakar dalam, tetapi juga membutuhkan kekuatan moral yang sangat luar biasa. Hal terakhir ini karena inisiatif kebijakan harus diambil oleh para pemimpin yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masing-masing komunal yang membentuk lingkaran konflik. Bagi setiap masyarakat di Ambon, termasuk walikota dan wakil walikota, bukanlah pekerjaan mudah untuk bisa membangun jarak dengan konflik yang terjadi.

Dari berbagai pilihan yang rumit di atas, Pemerintah Kota Ambon dengan penuh kesadaran dan terencana telah menetapkan pereduksian konflik pada skala prioritas utama melalui pengembangan kebijakan di bidang kepegawaian. Salah satu wujud nyata pengembangan kebijakan di bidang kepegawaian adalah pengembangan program yang diberi label Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Program ini diimplementasi pertama kali dalam proses pemilihan Sekretaris Kota pada awal tahun 2003, untuk kemudian secara berturut-turut diberlakukan terhadap semua eselon dalam tubuh birokrasi.

Keputusan walikota dan wakil walikota Ambon untuk menerapkan SKJ di atas sangat strategis karena salah satu isu yang paling rawan dalam proses rekrutmen birokrasi di manapun, adalah sejauhmana kelompok minoritas terwakili dalam struktur birokrasi. Gejala umum birokrasi di dunia modern memastikan adanya kecenderungan terjadinya over representasi dari kelompok rasial, bahasa dan agama yang dominan di suatu negara. Tidaklah mengherankan jika penelitiannya atas pengalaman sejumlah negara seperti Amerika, Belgia, Australia, dan Malaysia telah membawa Peters pada kesimpulan bahwa salah satu fungsi birokrasi adalah mempersatukan kelompok-kelompok etnis yang berbeda ke dalam satu struktur yang dirasakan adil oleh semua pihak. Artinya, strategi akomodasi merupakan pilihan yang jitu bagi masyarakat modern yang pluralis atau multikultur seperti Indonesia, termasuk di Ambon, baik dalam rekrutmen pegawai maupun penentuan jabatan-jabatan birokrasi.

Lahirnya Program SKJ

Kesulitan Pemerintah Kota Ambon dalam menjalankan sejumlah fungsi dasar tidak hanya bersumber pada situasi konflik, namun persoalan justru melekat pada desain kelembagaan pemerintah kota sendiri, serta kultur kerja yang terbangun selama sekian lama. Kapasitas manajerial dan kelembagaan yang lemah merupakan persoalan tersendiri yang dihadapi pemerintah dan merupakan persoalan praktis yang dihadapi oleh semua lembaga publik di Indonesia, bahkan sebagian negara dunia ketiga. Hal ini berakibat memunculkan gagasan reformasi dan revitalisasi, seiring dengan semakin menguatnya ide tentang good governance.

Dalam situasi konflik dengan serangkaian implikasi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kota Ambon dihadapkan pada keharusan untuk melakukan reformasi dan revitalisasi kemampuan manajerial (managerial capacity) serta kapasitas kelembagaan (institutional capacity) pemerintahan daerah. Keharusan ini tidak semata-mata dalam rangka bekerjanya syarat-syarat tata-kelola pemerintah yang baik (good governance), namun lebih dari itu, agar dapat mengonversi posisi pemeritah kota Ambon sebagai “sumber masalah” menjadi “titik awal dari penyelesaian masalah”. Akan tetapi, penataan manajemen dan kelembagaan kota Ambon bukan persoalan yang mudah, apalagi harus dilakukan di tengah situasi konflik yang mendalam.

Dalam berbagai kesempatan, Papilaja (Walikota Ambon) berulang kali mengungkapkan kesan awal ketika ia pertama kali memasuki Kantor Walikota Ambon bahwa secara kasat mata kantor walikota menjadi bukti terjadinya apa yang disebut sebagai fenomena etnic-captured atas birokrasi, yakni terjadinya penggerombolan pegawai berdasarkan agama, terbentuknya pola komunikasi lintas pegawai yang sepenuhnya didasarkan pada kesamaan agama dan sebagainya. Hal ini telah menyebabkan fungsi pelayanan publik dan fungsi pemerintahan lainnya gagal dilaksanakan.

Sejak awal menjabat Papilaja telah dihadapkan dengan realitas internal Kantor Walikota Ambon yang memaksanya untuk merenung dan menemukan gagasan. Kurang lebih setahun kemudian, setelah melalui serangkaian tukar pendapat yang intens dengan sejumlah kolega dan anak buahnya, barulah sebuah gambaran lebih utuh mengenai apa yang harus dilakukannya muncul. Pada tahun 2002 gagasannya semakin mengental yang memunculkan tekad untuk melakukan konsolidasi internal birokrasi pemerintah sebagai titik awal ke arah penerapan sebuah perubahan yang lebih menyeluruh. Gagasan tersebut kendatipun secara formal merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Pemerintah Kota Ambon, namun sesungguhnya berakar dari keresahan Papilaja.

Pola hubungan saling tidak percaya yang kuat di antara pegawai dan di antara pegawai dan atasan yang dirasakannya pada awal kepemimpinan, telah memaksakannya untuk memikirkan cara guna mencairkan pola hubungan yang tidak kondusif tersebut. Sementara itu terpuruknya pelayanan publik, menjadi persoalan lain yang sama peliknya. Tidaklah mengherankan jika pembangunan kepercayaan (trust building) melalui kapitalisasi kebiasaan sosial masyarakat Ambon dilakukan oleh Papilaja dengan secara rutin menggelar acara nyanyi bersama di rumah dinasnya. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa ”bernyanyi” merupakan bahasa bersama yang dikenal dan mengakar dalam kebiasaan masyarakat Ambon. ”Bernyanyi bersama” merupakan medium sosial penting dalam mengintegrasikan kembali individu-individu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon ke dalam rasa yang sama.

Pada akhirnya keresahan tersebut menjadi gagasan untuk membentuk sebuah nilai bersama, yakni cita-cita untuk mengubah persepsi publik tentang pemerintah kota yang sebelumnya sebagai pusat konflik dan simbol ketidakadilan antar komunitas menjadi agen bahkan pusat rekonsiliasi. Dalam waktu yang bersamaan, gagasan SKJ diperkuat oleh kehendak yang kuat pula untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah menciptakan tata-kelola pemerintah yang baik sebagai tuntutan pasca-reformasi. Termasuk dalam skema di atas adalah menciptakan struktur insentif bagi pegawai untuk berkompetisi dan berprestasi melalui pemberian jaminan karier bagi setiap pegawai.

Perkembangan selanjutnya, ada dua alasan pokok yang meyakinkan atas penerapan ide SKJ. Pertama, alasan masa lalu yang mana politisasi birokrasi telah menjadi salah satu sebab pokok dari terpuruknya pemerintah lokal dan terjadinya konflik.
Kedua, alasan masa depan yang mana potensi politisasi birokrasi melalui pemilihan kepala daerah langsung merupakan ancaman yang sangat konkret bagi profesionalitas birokrasi dan membuka alasan bagi konflik di masa depan.

Kerangka Konsep SKJ

Inisiatif awal walikota yang telah mengalami proses pematangan di lingkungan terbatas tentang SKJ, secara formal kemudian ditindak lanjuti oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan membentuk Tim Teknis. Tim Teknis kemudian bekerja dalam rangka penataan kepegawaian dan menyusun dokumen tentang SKJ. Dasar yang digunakan untuk melakukan penataan kepegawaian adalah Keputusan Kepala BKN Nomor 46 A Tahun 2004 tentang Standar Kompetensi Jabatan PNS. Substansi keputusan tersebut masih bersifat umum, sehingga memberikan ruang interpretasi yang luas bagi Tim Teknis.

Elemen-elemen pokok yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, antara lain memuat persyaratan baku jabatan bagi setiap pejabat Eselon II, III dan IV. Persyaratan baku jabatan ini meliputi uraian tugas pokok, persyaratan dasar, dan persyaratan administratif. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan SKJ ini akan menjadi acuan pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Dalam rangka mengisi berbagai jabatan baru sebagai hasil program restrukturisasi, ditetapkanlah mekanisme rekrutmen melalui pemberlakuan SK Walikota Ambon Nomor 341 tentang Mekanisme Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan SK tersebut ditetapkan persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi untuk masing-masing jabatan. Persyaratan Umum terkait dengan kepangkatan, pendidikan, umur, dan lainnya. Sedangkan persyaratan khusus meliputi seleksi administrasi, tes psikologi, dan uji kompetensi. Berdasarkan substansi SK tersebut, setelah melakukan konsultasi dengan walikota, wakil walikota, dan sekretaris kota, Tim Bagian Kepegawaian merancang sebuah mekanisme dan prosedur untuk mengimplementasikannya. Mekanisme dan prosedur SKJ ini disusun ke dalam empat tahapan penting sebagai berikut:

Pertama, seleksi administrasi yang dilakukan terhadap semua pegawai yang telah memenuhi syarat baku jabatan. Tahap ini bertujuan untuk meneliti kembali kompetensi yang menjadi persyaratan dari calon apakah telah dilengkapi sesuai dengan semua kriteria dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu jabatan yang diinginkannya, misalnya kepangkatan, pendidikan, umur, dan lainnya. Proses ini dilakukan oleh Baperjakat. Masih pada tahap ini, Tim melakukan pemeriksaan terhadap semua berkas calon berdasarkan dokumen kepegawaian yang dimiliki semua pegawai, apakah memenuhi SKJ struktural sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota Ambon No. 1 Tahun 2005 ataukah tidak. Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota tersebut berisi uraian tugas pokok dan fungsi dari suatu jabatan, persyaratan dasar, dan persyaratan administrasi.

Kedua, tes psikologi (psiko-test). Tahap ini bertujuan untuk menginventarisasi potensi psikologi pejabat. Hal-hal pokok yang ingin dicapai melalui instrumen ini adalah apakah yang bersangkutan memiliki karakter pemimpin ataukah tidak dan untuk jabatan-jabatan di bidang mana saja seseorang dianggap layak, bila ditinjau dari tingkat kecerdasan, sikap kerja, kepribadian dan kemampuan manajerial. Dengan demikian tes ini secara umum dimaksudkan untuk mengetahui potensi psikologi setiap calon pejabat dalam melaksanakan bidang tugasnya kelak sebagai wujud dari implementasi visi dan misi serta renstra Pemerintah Kota Ambon. Tes dilakukan dalam dua bentuk, yaitu tes tertulis dan tes wawancara dalam bentuk diskusi kelompok/simulasi/permainan peran (role playing).

Ketiga, perumusan visi dan misi calon. Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran rencana kerja dan pandangan calon terhadap apa yang akan dikerjakan setelah terpilih dalam suatu jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tujuan dari penyusunan visi dan misi calon adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana penyebaran (perwujudan visi dan misi walikota dalam unit-unit kerja) setelah yang bersangkutan terpilih nanti. Dengan kata lain, perumusan visi dan misi calon bertujuan apa saja upaya dan langkah strategis yang dilakukan seorang pejabat unit dalam mewujudkan visi dan misi walikota sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit kerjanya. Dokumen visi dan misi ini selanjutnya dikumpulkan dan didistribusikan kepada anggota tim penguji kompetensi untuk dijadikan bahan bagi penyusunan pertanyaan-pertanyaan.

Keempat atau yang terakhir adalah pelaksanaan uji kompetensi. Tahap ini bertujuan untuk melihat program calon, pemahaman terhadap batas wilayah kerja, menilai pemahaman calon terhadap visi dan misi kota berdasarkan visi dan misi calon. Dengan demikian dapat diperoleh informasi dan sekaligus dinilai kelayakan kemampuan dan komptensi calon secara komprehensif dan terbuka tentang visi dan misi maupun langkah-langkah (program) strategis yang akan dilakukan dalam bidang tugas pada suatu jabatan sesuai kompetensinya.

Implementasi SKJ

Implementasi program SKJ untuk pertama kalinya dilakukan terhadap jabatan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon. Proses seleksi untuk jabatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2003 dan diikuti oleh 19 Calon dengan menggunakan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Ada tiga tahap seleksi, yaitu:

Pertama, seleksi administrasi yang mana 19 calon tersebut diminta memasukkan berkas persyaratan pencalonan. Setelah berkas para calon diseleksi Baperjakat, ternyata hanya sembilan (9) orang yang dinyatakan memenuhi segala persyaratan administrasi yang diperlukan untuk jabatan Sekertaris Daerah.

Kedua, tes psikologi yang dilakukan oleh tim penguji tes psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, Bandung. Tim ini ditunjuk berdasarkan sistem kontrak kerja. Penetapan Tim penguji psikologi yang berasal dari lembaga yang kompeten dan tidak memiliki kepentingan langsung dengan proses yang ada menjadi sangat penting dan boleh jadi merupakan salah satu kunci keberhasilan program SKJ. Hal ini disebabkan karena pesan simbolik mengenai netralitas, fairness, dan berlaku sama untuk semua dapat dengan mudah dikomunikasikan kepada para kandidat. Setelah mengikuti tes psikologi, hanya tiga (3) orang yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diikutsertakan dalam tahapan seleksi berikutnya, yaitu uji kompetensi.

Ketiga, uji kompetensi yang dilakukan Tim dari STPDN Jatinangor, Bandung. Dari hasil pelaksanaan uji kompetensi terpilihlah dr.H.J. Huliselan, M.Kes sebagai calon sekretaris kota terpilih. Sama halnya dengan Tim Uji Psikologi yang bersifat independen, penetapan lembaga perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan berada di luar kepentingan langsung, merupakan ciri penting SKJ kota Ambon.

Selanjutnya pada tanggal 25 April 2005 penerapan SKJ dilakukan untuk kedua kalinya terhadap hampir semua jabatan yang terdapat di birokrasi Pemerintah Kota Ambon hasil restrukturisasi. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi semua pegawai yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dan pendidikan serta umur untuk kemudian diumumkan secara terbuka kepada semua pegawai yang telah memenuhi persyaratan dimaksud untuk memasukkan berkas kelengkapan. Setelah berkas terkumpul, jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan untuk masing-masing eselon adalah sebagai berikut: eselon II.A sebanyak 19 orang, eselon II.B sebanyak 66 orang, eselon III.A sebanyak 164 orang, dan eselon IV sejumlah 217 orang. Total pendaftar untuk seleksi administrasi mencapai 456 orang. Baperjakat kemudian menyeleksi setiap berkas pencalonan.

Sebagaimana untuk jabatan Sekkot, tes psikologi untuk eselon II juga dilaksanakan oleh Tim Penguji dari Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Bandung berdasarkan Kontrak Kerja. Sedangkan untuk eselon III dilakukan oleh Tim Internal Pemerintah Kota Ambon. Pelaksanaan psikotest untuk Eselon II dan III dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penyelesaian soal-soal tertulis dan wawancara dalam bentuk diskusi kelompok (simulasi/permainan peran).

Setelah melalui pemeriksaan hasil tes selama kurang lebih satu bulan, pengumuman peserta dilakukan secara tertutup dengan mengirim amplop kepada alamat masing-masing peserta. Total skor yang diperoleh peserta dihitung berdasarkan lima tingkat penilaian yaitu K yang berarti kurang, R berarti rendah, C berarti cukup dan B berarti baik serta BS yang berarti baik sekali.

Bagi mereka yang memeroleh kategori C (tidak berpotensi) pada tahap ini – sebanyak 11 orang – secara otomatis tidak berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya atau dengan kata lain dinyatakan gugur. Mereka dinilai tidak punya kemampuan memimpin atau kemampuan untuk menduduki jabatan yang akan diisi. Sedangkan mereka yang berkategori A dan B – berjumlah berjumlah 45 orang – diberi waktu tiga minggu untuk menyusun visi dan misinya bila terpilih dalam jabatan yang diinginkan. Visi- misi yang disusun boleh lebih dari 1 jabatan, sebab para peserta diberikan kebebasan untuk memilih mengikuti test lebih dari 1 jabatan jika persyaratan jabatan dimaksud dapat dipenuhinya sesuai daftar yang telah dibuat Bagian Kepegawaian. Setelah semua visi-misi dikumpulkan oleh tim di Bagian Kepegawaian, selanjutnya diserahkan kepada tim uji kompetensi.

Tim ini diberikan waktu selama kurang lebih satu minggu untuk membaca dan mempersiapkan bahan pengujian. Tim ini dibentuk dengan SK Walikota Ambon Nomor 178 Tahun 2005, tanggal 2 Mei 2005 yang terdiri dari 8 orang yaitu: Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota yang kedudukannya secara ex-officio adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Tim, serta lima (5) orang anggota tim dari Universitas Pattimura.

Dalam Pelaksanaan uji kompetensi, setiap calon diuji oleh 5 orang penguji yang terdiri dari Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota dan dua (2) orang anggota tim yang berasal dari Universitas Pattimura khusus dari Fakultas terkait dengan jabatan yang sedang diuji. Setiap penguji, telah disediakan informasi dasar mengenai masing-masing calon, sekaligus informasi mengenai kompetensi yang ingin dicapai untuk jabatan yang akan diisi.

Pertanyaan yang diajukan tim penguji bermacam-macam jenis dan bentuknya. Ada pertanyaan yang sifatnya menguji pengetahuan calon mengenai tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipilihnya. Ada juga pertanyaan yang menguji kemampuan calon untuk pemecahan suatu masalah yang mungkin timbul di unit kerjanya, baik masalah internal maupun masalah yang berkaitan dengan masyarakat yang dilayani. Selain itu ada pula pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menguji kemampuan calon terkait visi, misi dan program kerja yang telah disusunnya. Namun ada juga pertanyaan yang dikaitkan dengan implementasi visi dan misi pemerintah kota di unit kerjanya masing-masing.

Dari rekapitulasi semua nilai yang masuk dari seluruh anggota tim untuk setiap calon, selanjutnya disusun ranking dari nilai yang tertinggi sampai yang terendah dalam setiap jabatan. Dalam menduduki suatu jabatan, mereka yang mendapatkan ranking tertinggi otomatis dipilih. Pada kenyataan ada juga satu orang calon yang memeroleh ranking pertama untuk dua atau lebih jabatan. Menghadapi kasus seperti ini, Tim Bagian Kepegawaian diberikan kewenangan untuk meneliti kembali beberapa kriteria utama seperti jenis pendidikan dan pengalaman yang bersangkutan dalam jabatan-jabatan tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada walikota. Pada akhirnya walikota menentukan pada jabatan mana yang bersangkutan harus diangkat

Guna menghindari munculnya spekulasi mengenai objektivitas pelaksanaan SKJ, hasilnya kemudian diumumkan secara terbuka kepada publik, baik melalui papan pengumuman di kantor walikota maupun lewat media massa. Format pengumuman yang disampaikan memuat nama pejabat, nilai (score) yang diperoleh dan jabatan yang diduduki. Khusus untuk Eselon II, sesuai dengan ketentuan Keputusan Walikota Ambon Nomor 341 Tahun 2005 calon-calon yang terpilih dikonsultasikan kepada Gubernur sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Ambon. Kenyataannya, hasil yang diperoleh melalui program SKJ tidak mendapatkan koreksi dari pihak gubernur sebagai pemegang otoritas yang harus dikonsultasi oleh walikota. Nama-nama yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Ambon untuk menduduki jabatan yang mensyaratkan adanya persetujuan gubernur, sepenuhnya diterima sesuai usulan. Hal ini membuktikan bahwa SKJ sensitif dan akurat dalam menghasilkan pejabat yang sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku di Indonesia secara umum.

Hasil Penerapan SKJ

Penerapan SKJ melahirkan format baru birokrasi di Pemerintah Kota Ambon. Paling tidak terdapat 2 (dua) capaian dalam penerapan SKJ di Kota Ambon, yakni Pertama, Meritokrasi dalam model dan pelaksanaannya; Kedua, The right man on the right place.

  1. Meritokrasi dalam Model dan Pelaksanaannya

Sistem meritokrasi yang tercipta tergambar dengan jelas dari adanya persamaan hak setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk dapat menduduki jabatan dalam birokrasi. Penegasan yang dilembagakan melalui mekanisme pengumuman terbuka bagi semua birokrat di lingkungan Pemerintah Kota Ambon ini diikuti oleh penetapan dokumen formal kepada semua pegawai tanpa terkecuali dalam proses SKJ. Lebih dari itu, realisasi persamaan hak dilakukan melalui mekanisme kompetisi terbuka yang bisa memastikan pembuktian kompetensi dan profesionalitas secara objektif.

Tidak semua pegawai dapat lolos mengikuti keseluruhan proses SKJ setelah melewati satu atau dua tahapan awal seleksi. Sebagian pegawai telah gagal dalam memenuhi berbagai syarat baku dan administrasi sehingga tidak dapat melanjutkan ke fase berikutnya, yakni test psikologi. Sementara sebagian lainnya, harus berhenti pada tahap kedua karena gagal dalam seleksi psikologi yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan kredibel.

Metode pengujian secara kompetitif. pihak Pemerintah Kota Ambon, termasuk pejabat politik tertingginya, hanya berfungsi sebagai pengguna akhir (end user) dari hasil test psikologi dan hanya terlibat sebatas memberikan masukan mengenai kebutuhan daerah, namun tidak terlibat dalam proses itu sendiri. Metode seperti ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada publik, termasuk birokrat, bahwa otoritas politik dalam birokrasi tidak akan memasuki sebuah wilayah yang bukan merupakan kompetensinya dalam proses penempatan ke jabatan-jabatan publik.

Kemungkinan otoritas politik (Walikota, Wakil Walikota & Sekda) memanipulasi hasil dari keseluruhan proses SKJ sangat kecil untuk tidak mengatakan tidak ada. Indikasi terhadap hal ini adalah pengumuman terbuka atas hasil-hasil yang diperoleh masing-masing peserta disertai capaian nilainya. Mekanisme ini telah berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi peserta, birokrasi secara keseluruhan, dan bahkan masyarakat sehingga dapat meminimalisasi risiko terjadinya manipulasi oleh pemegang otroritas politik.

Kehadiran lembaga-lembaga yang kompeten, kredibel, dan netral serta penggunaan variasi metode pengujian yang berbeda lebih menjamin objektivitas sebagai bagian integral dari pelaksanaan SKJ. Hal ini adalah suatu jaminan yang sangat diperlukan oleh publik untuk membuktikan terjadinya transformasi pemerintah kota dari simbol dan pusat ketidakadilan menjadi ke arah sebaliknya.

  1. Orang yang tepat pada tempat yang tepat (The Right Man On The Right Place)

Syarat-syarat dan tahapan-tahapan dalam proses SKJ secara akurat telah mampu menyaring para peserta hingga akhirnya menyisakan peserta-peserta dengan tingkat kompetensi yang paling tinggi berada pada posisi sebagai kandidat. Sementara peserta-peserta yang kapasitas dan kompetensinya kurang, tersisih dalam proses sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa syarat dan mekanisme yang diterapkan dalam SKJ adalah sensitif atau memiliki kemampuan untuk membedakan kapasitas dan kompetensi masing-masing peserta.

Adanya fenomena loncatan yang sangat besar dari sudut usia. Sejumlah kecil pejabat yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai syarat dan mekanisme SKJ berada pada usia yang relatif muda, berkisar antara 44 sampai 45 tahun untuk jabatan eselon II. Suatu prestasi yang tidak mungkin dicapai melalui syarat dan mekanisme promosi jabatan birokrasi sebelumnya yang menekankan jabatan lebih sebagai fungsi dari masa kerja. Berdasarkan syarat dan mekanisme sebelum penerapan SKJ, eselon II secara normal merupakan jabatan bagi mereka yang telah mencapai usia 50 tahun ke atas. Munculnya sejumlah birokrat muda ke dalam jabatan eselon II memiliki arti simbolik sangat penting, yakni meletakkan optimisme semakin besar bagi birokrat muda lainnya tentang masa depan karier mereka yang lebih baik sejauh syarat kompetensi dan profesionalitas dapat dipenuhi.

Adanya fenomena rotasi atau perpindahan jabatan antara sebagian besar pejabat lama. Selain itu juga terjadi mobilitas vertikal yang bersifat terbatas pada pejabat dari jabatan setingkat di bawahnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun selama penelitian, terungkap bahwa rotasi yang terjadi telah menghasilkan sebuah konfigurasi baru yang sepenuhnya menggambarkan peta kompetensi secara objektif dari para pejabat.

Adanya fenomena perimbangan penguasaan jabatan berdasarkan kelompok ketegori berbasis etnik dan agama mengalami pergeseran

Dampak Penerapan SKJ

Format ulang Birokrasi Pemerintah Kota Ambon sebagai hasil penerapan SKJ paling tidak membawa tiga dampak. Pertama adalah efisiensi, penguatan lembaga, dan presepasi publik. Kedua, pelayanan publik yang lebih baik. Ketiga adalah masalah kelembagaan. Keempat adalah perihal kesetaraan jender.

  1. Efesiensi, penguatan lembaga, dan persepsi publik

Penerapan SKJ telah menyederhanakan struktur birokrasi Pemerintah Kota Ambon. Pada periode sebelum penerapan SKJ terdapat 758 jabatan struktural kemudian mengalami pemangkasan sehingga menjadi 521 jabatan struktural.

Konsekuensi lebih lanjut berdampak pada efisiensi anggaran. Secara riil, pemangkasan biaya tunjangan jabatan sebesar Rp. 944.280.000 per tahun. Pada tahun 2001 anggaran belanja aparatur mencapai Rp. 108.364.865.698,59,- namun pada tahun 2005 menyusut menjadi Rp. 77.625.280.741,00

Meningkatnya kapasitas kelembagaan. Kapasitas kelembagaan sangat ditentukan oleh struktur dan kepemimpinan yang berujung pada terbentuknya kapasitas sumberdaya manusia (human resources capacity). Kepemimpinan yang akuntabel, kapabel, dengan mengedepankan transparansi, partisipatif, dan lebih mendelegasikan kewenangan, dapat mendorong peningkatan kinerja staf sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, dan bermutu.

Efisiensi biaya yang diperoleh melalui restrukturisasi kelembagaan dan perubahan perilaku anggaran di lingkungan birokrasi kota Ambon sebagiannya telah dimanfaatkan untuk membantu pegawai melalui pemberian tunjangan transpor setiap hari bagi pegawai yang masuk kantor, tunjangan pakaian dinas untuk semua pegawai sebanyak 2 pasang per tahun, pemberian uang pengabdian bagi PNS yang pensiun, tunjangan hari raya (THR), tunjangan kerusuhan kepada staf pemkot Ambon yang rumahnya rusak karena konflik sebesar lima ratus ribu rupiah, fasilitasi biaya pengobatan lanjutan/rujukan bagi pegawai yang sakit, pemberian uang duka dan lain-lain.

  1. Pelayanan publik yang lebih baik

Format ulang biokrasi Pemerintah Kota Ambon telah memberi dampak luas dalam pengelolaan manajemen pemerintahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara internal. Apabila kita melihat pada struktur baru hasil restrukturisasi dan program SKJ yang ada, maka optimisme untuk peningkatan pelayanan publik di kota Ambon ke depan cukup menjanjikan. Berdasarkan struktur yang ada, fungsi pelayanan publik justru mengalami peningkatan signifikan. Sebaliknya, struktur yang sifatnya administratif telah dikurangi. Peningkatan pelayanan publik yang lebih baik ini paling tidak dapat dilihat pada sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan dalam hal ini penanggulangan sampah dan pelayanan terhadap para pengungsi.

  1. Pelembagaan

Pelembagaan adalah salah satu parameter kunci yang digunakan untuk memahami masa depan program SKJ. Agar dapat bertahan dan memberikan kontribusi jangka panjang, SKJ harus melewati proses pelembagaan. Program SKJ berjalan mengikuti logika pelembagaan. Pada tingkat pertama, program ini merupakan kelanjutan dari sebuah keputusan politik tertinggi di lingkungan kota Ambon, yakni serangkaian peraturan daerah mengenai penataan kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa program SKJ telah menjadi milik Pemerintah Kota Ambon sebagai lembaga, dan tidak semata-mata menjadi kebijakan walikota. Status politik dari program SKJ yang kuat diekspresikan melalui posisi hukumnya sebagai pelaksanaan lima peraturan daerah mengenai kelembagaan. Hal ini dimaksud sebagai jaminan tidak akan terjadi perubahan mendadak atas program SKJ tanpa melalui sebuah kesepakatan politik baru meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan kota Ambon. Dengan demikian SKJ akan menjadi mekanisme baku dalam pengelolaan birokrasi kota Ambon untuk masa-masa yang akan datang.

  1. Perihal kesetaraan gender

Salah satu dampak format ulang Birokrasi Pemerintah Kota Ambon, terungkap adanya hasil sampingan atau hasil ikutan (unintended result) yang tidak direncanakan tetapi bersifat substantif dari program SKJ, yaitu mempromosikan kesetaraan gender. Ukuran yang digunakan untuk menyimpulkan peran positif program SKJ dalam mempromosikan kesetaraan gender tidak semata-mata dilihat dari perbandingan penguasaan jabatan struktural antara perempuan dan laki- laki. Ukuran yang dipakai lebih ditekankan pada proses SKJ yang mengedepankan prinsip keadilan dan obyektivitas tanpa membedakan status gender yang memungkinkan tersedianya medium legal bagi perempuan untuk dapat muncul sebagai pimpinan di lingkungan birokrasi kota Ambon. Penekanan pada proses ini menjadi sangat penting karena sekaligus dapat dijadikan basis untuk memprediksi posisi perempuan di masa yang akan dalam birokrasi kota Ambon. Di samping itu, ukuran kesetaraan gender akan dilihat dari tingginya tingkat penerimaan dan penghargaan yang diberikan oleh staf birokrasi kota Ambon kepada perempuan selaku pejabat struktural yang terpilih melalui proses SKJ.

Penutup

Sebuah program yang berhasil membutuhkan dukungan secara simultan pada setiap fasenya. Dukungan dapat berupa inisiatif individual pemimpin dan kebijakan pendukung yang secara sengaja dirancang untuk itu. Program SKJ berjalan mulus karena adanya pra- kondisi yang disiapkan secara sengaja oleh Walikota dan Wakil Walikota Ambon – seperti kegiatan sosial ke arah pembangunan kepercayaan – serta adanya kebijakan lain yang terintegrasi sebagai paket reformasi birokasi yaitu restrukturisasi kelembagaan dan penataan sistem insentif.

Program SKJ berhasil karena sejak awal telah dirancang proses pelembagaannya. Berawal dari ide besar yang masih samar-samar hingga pada pelaksanaannya, pelibatan baik internal birokrasi maupun pihak luar dalam bentuk sharing, konsultasi, perancangan dan pelaksanaan, bahkan pengambilan keputusan telah dilakukan. Hal ini berakibat pada terpenuhinya syarat-syarat horizontal width dan vertical deepth dalam proses pelembagaan yang menyebabkan luas dan dalamnya dukungan atas program SKJ. Selain itu dalam desainnya telah dikembangkan skenario untuk mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi selama proses.

Program SKJ berhasil juga karena kerja kolektif yang mensinergikan kewenangan, kompetensi, simbol kepercayaan, dan netralitas yang direfleksikan melalui sinergi antara birokrasi kota Ambon denga, lembaga-lembaga dan pemegang otoritas politik. Hal ini sangat penting dalam situasi kemasyarakatan dan birokrasi yang ditandai oleh kuatnya ketidakpercayaan timbal-balik antar masyarakat dan masyarakat, serta antara masyarakat dan birokrasi atau lembaga-lembaga publik. Hal ini menjadi makin penting terutama dalam konteks masyarakat dimana tuntutan akan keadilan dan persamaan merupakan isu pokok.

Program SKJ berhasil juga karena kerja kolektif yang mensinergikan kewenangan, kompetensi, simbol kepercayaan, dan netralitas yang direfleksikan melalui sinergi antara birokrasi kota Ambon denga, lembaga-lembaga dan pemegang otoritas politik. Hal ini sangat penting dalam situasi kemasyarakatan dan birokrasi yang ditandai oleh kuatnya ketidakpercayaan timbal-balik antar masyarakat dan masyarakat, serta antara masyarakat dan birokrasi atau lembaga-lembaga publik. Hal ini menjadi makin penting terutama dalam konteks masyarakat dimana tuntutan akan keadilan dan persamaan merupakan isu pokok.

Modernisasi Menurut Para Ilmuwan

Posted on


IMG_6563Anthony Giddens

Anthony Giddens melihat dan menganalogikan kehidupan modern seperti panser raksas “juggernaut” sebagai berikut :

Panser raksasa yang sedang melaju hingga taraf tertentu bisa kemudikan, tetapi juga terancam lepas kendali hingga menyebabkan dirinya hancur lebur. Panser raksasa ini akan menghancurkan orang yang menentangnya dan mesti kadang-kadang menempuh jalur yang teratur, namun ia juga dapat sewaktu-waktu dapat berbelok kearah yang tak terbayangkan sebelumnya. Perjalanannya bukan sama sekali tidak menyenangkan atau tak bermanfaat; adakalanya memang menyenangkan dan berubah sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi, sepanjang instutusi modernitas ini berfungsi. Kita takkan pernah mampu mengendalikan sepenuhnya baik arah maupun kecepatan perjalanannya. Kitapun takkan pernah merasa aman sama sekali karena kawasan yang dijelajahinya penuh dengan bahaya. Giddens (1990 dalam George Ritzer, 2004:553)

Giddens menentang pendapat para pakar yang menyatakan bahwa kita telah memasuki era post-modern, menurut Giddens kehidupan kita sekarang bukan masuk ke wilayah post-modern karena jika sudah post berarti sudah meninggalkan kemodernan, kehidupan kita sekarang berada pada masa kemodernan tahap lanjut (late modernity).

Giddens melihat sistem kapitalisme seperti pisau bermata dua, dimana ada sisi positif dan negatifnya, namun demikian giddens pro terhadap kapitalis karena menurut dia tatanan sistem kapitalis jauh lebih baik dari tatanan sistem kehidupan sebelumnya, baik itu tradisonal, feodalistik dan lain sebagainya meskipun diakuinya bahwa sistem kapitalis mempunyai dampak yang buruk. Akibat perkembangan institusi modern yang telah menyebar ke seluruh dunia telah menyediakan peluang yang besar bagi manusia untuk menikmati kehidupan yang “aman dan berganjaran” sehingga manusia bisa melakukan interkasi melampaui batas-batas ruang dan waktu dengan adanya uang sebagai sarananya atau diistilahkan oleh giddens sebagai “ketidaklengketan (disembedding) dengan ruang dan waktu”. Oleh sebab itu perhatian kita adalah bagimana kita bisa mengendalikan dampak negatif dari kapitalis serta memperbanyak implementasi aspek positifnya. Inilah sudut pandang teori giddens terkait modernitas, dia tidak mengatakan bahwa sistem kapitalis akan hancur serta tidak mendorong kita agar kembali kebelakang (back to nature) dan giddens optimistis didalam memandang kemodernan,

Giddens (dalam George Ritzer, 2004:553-557) mendefinisikan modernitas dilihat dari 4 dimensi mendasar yaitu : (1). kapitalisme, yang ditandai oleh produksi komoditi, pemilikan pribadi atas modal, tenaga kerja tanpa property, dan sistem kelas yang erasal dari ciri-ciri tersebut, (2). industrialisme (proses-proses produksi di dalam industri) yang melibatkan penggunaan sumberdaya alam dan mesin untuk memproduksi barang. Industralisme tak tidak terbatas pada tempat berkerja saja dan industrialisme mempengaruhi sederetan lingkungan lain seperti transportasi, komunikasi, dan bahkan kehidupan rumah tangga, (3). kemampuan pengawasan (surveilance capacity), megacu kepada pengawasan atas aktivitas warga negara individual dalam bidang politik misalnya CCTV, trafic camera, satelite, (4). Kekuatan militer atau pengendalian atas alat-alat kekerasan, merupakan politik pemerintah di dalam mengambil alih semua instrumen kekerasan, ini dimaksudkan agar masyarakat sipil tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali pemerintah, termasuk industrialisasi peralatan perang.

Aspek positif modernitas dan kedinamisannya dapat dilihat melalui 3 aspek penting dari teori strukturasi giddens yaitu (1). Adanya pemisahan waktu dan ruang. Dalam masyarakat pramodern, waktu selalu dikaitkan dengan ruang serta ruang umumnya ditentukan oleh kehadiran secara fisik, dengan datangnya modernitas ruang makin lama makin dilepaskan dari tempatnya, berhubungan dengan orang yang berjauhan jarak fisik makin lama makin besar peluangnya.

Pemisahan waktu dan ruang adalah penting bagi modernitas karena beberapa alasan, pertama, memungkinkan tumbuhnya organisasi rasional seperti birokrasi dan negara-negara dengan dinamismenya dan kemampuannya untuk menghubungkan dengan otoritas lokal dan global. kedua, kehidupan modern ditempatkan di dalam pengertian radikal dari sejarah dunia dan itu dapat menimbulkan kesan bahwa sejarah membentuk masa kini,

Ketiga, pemisahan ruang dan waktu seperti itu adalah syarat utama bagi sumber kedua dinamisme dalam modernitas atau diistilahkan oleh giddens sebagai “keterlepasan “disembedding)”. Keterlepasan menyebabkan hubungan sosial menjadi “terangkat” dari konteks lokal interaksi ke tingkat yang melintasi ruang dan waktu yang terbatas (1990:21). Ada dua tipe mekanisme keterlepasan yang penting peranannya dalam masyarakat modern dimana keduanya dapat disebut sistem abstrak. Pertama, tanda simbolik, uang misalnya. Uang memungkinkan pemisahan ruang-waktu. Dengan uang kita bisa melakukan transaksi dengan orang lain yang jauh yang dipisahkan oleh waktu dan atau ruang.

Kedua, adanya sistem keahlian (expert system) yakni sistem kecakapan tehnis atau keahlian profesional yang mengorganisir bidang material dan lingkungan sosial dimana kita hidup kini  (giddens, 1992:27). Sistem keahlian yang paling menonjol adalah profesi sebagai pengacara dan dokter, dan lain-lain. Dengan sistem keahlian memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan melintasi ruang dan waktu. (2). Adanya kepercayaan (trust) terhadap sistem yang abstrak misalnya pasar modal, perbankan, pelayanan di rumah sakit, sistem transportasi, dan lain-lain dan inilah yang menopang eksistensi di dalam masyarakat modern. Kepercayaan didefinisikan “sebagai kepercayaan terhadap keandalan (realibility) seseorang atau sistem berkenaan dengan sekumpulan kejadian atau hasil tertentu dan kepercayaan itu menyatakan keyakinan terhadap kejujuran atas kecintaan orang lain atau terhadap kebenaran prinsip-prinsip abstrak (pengetahuan tehnis)”. (3). adanya keadaan yang disebut Giddens sebagai “refleksivitas” yaitu praktik sosial terus-menerus diuji dan diubah berdasarkan infomasi yang baru yang paling praktis, disini giddens menggunakan pandangan max weber tentang konsep rasionalitas instrumental seperti konstitusi. Konsep refleksivitas ini dipakai oleh giddens untuk menganalisis politik seperti yang dijelaskan di dalam buku “the third way”, bagimana giddens menemukan semua partai politik di dunia mengalami transformasi.

Sedangkan aspek negatifnya, modernitas berbahaya, masyarakat yang berisiko (risk society), tidak stabil, dan tidak tentu laju dan arah berjalannya, kecelakaan reaktor nuklir, pemanasan global, serta berjalannya otonomi daerah di Indonesia yang jauh dari harapan merupakan bentuk kehidupan negatif dunia modernitas serta tidak terkendali.

Akan tetapi “juggernaut” modernitas tahap lanjut bisa kita kendalikan kearah jalan yang kita kehendaki seperti yang kita harapkan dengan cara mengendalikan aspek ranah politik serta mengkondisikan berjalannya “negara pemasti” (ensuring state) di dalam tata kehidupan bernegara. Agar “negara pemasti” ini bisa terbentuk dan berjalan maka diperlukan upaya-upaya gerakan sosial yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat secara luas dengan mengambil peran dan bertugas untuk menekan, mengontrol, serta mengawasi negara sehingga negara bisa menjadi “negara pemasti” serta tidak diatur oleh pihak private sektor. terlepas dari semua itu Giddens menyatakan bahwa pada akhirnya masyarakat harus kembali kepada kepedulian terhadap moral dan etika.

Jean Baudrillard

Menurut Jean Baudrillard penekanan analisis pada masa masyarakat post-modern adalah pada masalah konsumsi bukan masalah produksi karena masyarakat saat sekarang ini sudah jauh berkembang dan tidak lagi seperti masyarakat pada era Karl Marx. Jean Baudrillard mengkritik aliran marxis yang menekankan anlisis pada aspek produksi yang bersifat kapitalistis serta dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Jean Baudrillard analisis aspek produksi yang bersifat kapitalistis termasuk konsep aleniasi hanya cocok pada masyarakat modern atau pada era zamannya karl marx dan untuk masa sekarang anlisis seperti itu tidak relevan lagi. Menurut Baudrillard, pada masyarakat sekarang ini, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang “asli” dan mana “yang palsu” karena yang palsu sudah dianggap yang asli melalui kepiawaian didalam dunia iklan padahal itu adalah palsu dan dibuat-buat sehingga seperti asli.

Fokus kajian baudrillard adalah tanda atau kode dari suatu komoditas atau dengan perkataan lain tekanan analisis teori baudrillard adalah makna dari komoditas yang di konsumsi, contoh makna dari rumah yang dibeli, dan lain-lain. Suatu komoditas dilihat sebagai tanda yang menyatakan suatu makna atau simbol dan orang mengkonsumsi komoditas tersebut karena makna atau tandanya bukan karena kegunaan atau manfaat dari benda itu sehingga akan menimbulkan kesan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi komoditas tersebut. Tanda-tanda tersebut saling dipertukarkan satu sama lain, jadi bukan produksi yang dipertukarkan. Tanda-tanda tersebut tidak dipertukarkan untuk hal yang sesungguhnya atau asli tetapi yang bersifat ilusi contoh iklan politis, politisi menjual pesan, pemilih membeli kesan.

Menurut Baudrillard, dunia hari ini bukanlah dunia pertukaran produk-produk tetapi pertukaran tanda-tanda (pemaknaan), contoh kapitalis menjual sepatu sebagai tanda sepatu untuk kalangan kaya raya, dan konsumen membeli sepatu tersebut bukan karena manfat sepatu tersebut akan tetapi membeli sepatu itu karena bisa dianggap atau digolongkan sebagai orang kaya raya.

Baudrillard juga mengatakan bahwa kita hidup sekarang dalam dunia produksi telah berakhir atau berakhirnya produksi komoditas yang ada sekarang adalah produksi simbol, atau dengan perkataan lain tata cara produksi bukan terkait nilai guna komoditas akan tetapi era produksi makna simbolis oleh sebab itu pilihan warna, pengemasan, bentuk, penyajian, dan atribut-atribut suatu produk menjadi lebih penting daripada nilai gunanya atau dengan perkataan lain model produksi berorientasi estetis, contoh kenapa orang membeli mobil mewah seharga 3 miliar, jika hanya untuk sarana transportasi maka mobil dengan harga murah sudah cukup, akan tetapi konsumen tidak membeli nilai guna mobil tersebut, mereka membeli nilai simbol dari mobil mewah itu. Produksi tanda itu masih dalam mode kapitalis yang baudrillard sebut “mode kapitalis hyper reality” atau kapitalis angan-angan dimana yang palsu terlihat lebih real dari yang real. Jadi yang diproduksi para kapitalis sekarang adalah produksi kode atau tanda-tanda dari suatu produk bukan penekanan produksi kepada nilai guna dari produk tersebut. Dominasi bukan lagi oleh komoditasnya tetapi oleh tanda-tanda atau simbol dari komoditas tersebut.

Untuk menjelaskan analaisis terorinya, baudrillard memunculkan konsep “simulacra” dan baudrillard mengatakan bahwa hari ini kita hidup di dalam dunia simulacra. Simulacra adalah realitas tiruan yang menghilangkan yang asli atau tidak menyatakan yang sebenarnya akan tetapi menyatakan hal yang bersifat ilusi seperti film. Simulacra merupakan hasil dari simulasi atau peniruan terhadap proses dunia nyata akan tetapi yang ditiru kemudian menghilangkan orisinalitas hal yang ditiru (yang asli). Masyarakat hari ini menggantikan realitas dengan makna, simbol-simbol, dan tanda-tanda. Pengalaman manusia adalah simulasi realitas yaitu suatu abstarksi terhadap realitas dan hal tersebut yang sekarang menjadi penting di dalam kehidupan. Jadi nilai guna tidak lagi menjadi pertimbangan akan tetapi nilai tanda yang menjadi hal yang dominan didalam pertimbangan.

Ada 3 tingkatan di dalam simulacra yaitu (1). counterfeit. periode masyarakat pra-modern. representasi suatu yang riil dan tidak dapat ditiru. misalnya, tato dalam masyarakat mentawai merepresentasikan sesuatu tetapi gambarnya bisa ditiru, (2). produksi, ini ditemukan didalam era industri. Suatu komoditas ditiru dalam jumlah banyak dalam produksi industrial dan menjadi komoditas massal. misalnya, tato platik yang digandakan dari suatu gambar, (3). simulasi, ini adalah tiruan dalam masyarakat ke kinian (late modernity), suatu tiruan yang berbeda sama sekali dengan yang ditiru, yang ditiru dipandang sebagai realitas yang sebenarnya, atau dengan perkataan lain sesuatu yang ditiru itu dipandang sebagai realitas yang sebenarnya. Contoh keluarga yang soleh di film dipandang sebagi realitas yang sebenarnya sehingga kita sekarang hidup di dalam realitas tiruan.

Jadi tidak ada perbedaan antara realitas dengan tiruan, mana yang asli dan mana yang palsu sudah tidak ada bedanya lagi. Komoditas mendapat makna dengan cara diasosiasikan dengan sesuatu, misalnya celana jeans diasosiasikan dengan seksualitas sehingga ada celana jeans yang maskulin atau komoditas diasosiasikan dengan orang kaya, pintar, dan lain-lain, dengan adanya perkembangan ini mengakibatkan makna barang yang diciptakan melalui merek menjadi terpisah dari produksi dan konsumsi atau dengan makna barang tidak terkait lagi dengan kegunaannya, melainkan terkait dengan pertukaran ekonominya, makin mahal suatu barang, maka semakin bernilai barang tersebut. Jadi yang membuat mahal barang tersebut dikarenakan kesan-kesannya misalnya kesan prestise sehingga barang tersebut dibeli bukan terkait nilai gunanya tetapi dibeli karena kesan prestisenya. Dengan adanya fenomena ini, dewasa ini orang tidak lagi membeli produk dikarenakan oleh nilai gunanya akan tetapi orang membeli produk dikarenakan dari makna yang diasosiasikan terhadap produk tersebut.

Mengapa simulacra terjadi di masyarakat post modern, hal ini disebabkan oleh adanya :  (i). media kotemporer termasuk television, film, majalah dan Internet, dimana semua media tersebut telah mengaburkan garis antara produk yang diinginkan (produk kebutuhan hidup) dengan produk-produk yang diperlukan karena diciptakan oleh kesan-kesan komersial, (ii). Nilai Tukar, dimana nilai barang-barang didasarkan atas uang daripada kegunaannya, bahkan kegunaan suatu produk bisa dikuatifikasi dan didefinisikan dalam istilah keuangan untuk membantu pertukaran, (iii) kapitalisme multinasional, yang memisahkan barang-barang yang diproduksi dari tumbuhan-tumbuhan, mineral, dan material-material asli lainnya dengan kegiatan produksinya (termasuk masyarakat dan konteks budaya mereka) digunakan untuk memciptakan barang-barang tersebut. (iv). adanya urbanisasi, yang memisahkan dunia manusia dengan yang bukan, yang memusatkan kembali budaya sistem berpikir yang produktif yang begitu besar sehingga menyebabkan adanya keterasingan. (v). Bahasa dan Ideologi, dimana bahasa semakin terjebak di dalam produksi hubungan-hubungan kekuasaan antara group-group sosial terutama kelompok-kelompok yang kuat di dalam kelembagaan mereka sendiri setidaknya sebagian di dalam istilah keuangan.

Teori Post-Kolonialisme

Teori post-kolonialisme merupakan kajian akdemis yang berkembang luar biasa sejak tahun 1980-an. Perkembangan ini sebagai dampak pemikiran teori kritis dan post-modernisme dan lain-lain dimana praktek klasifikasi ilmiah, pemahaman, dan penelitian tidak dapat di lepaskan ari pengaruh kepentingan, kuasa, dan ideologi. Edwar Said (dalam Akhyar Yusuf Lubis, 2006:200) sebagai tokoh terkemuka teori post-kolonial mengemukakan bahwa konstruk barat (kolonial) terhadap budaya dan identitas orang timur tidak terlepas dari kepentingan, ideologi, dan etnosentrisme barat. Wacana post-kolonial disebut juga wacana yang berada “diluar orientalisme (barat)” karena berupaya untuk mengubah konstruksi realitas eksotik kontemporer model berpikir barat modern (orientalisme) tersebut.

Fokus kajian post-kolonial adalah problem ketidakadilan dalam bidang sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan (epsitimologi) yang diakibatkan oleh hegemoni, kolonialisme, serta narsisme dan kekerasan epistimologi barat yang sudah berkembang sejak abad modern. Kajian post-kolonial juga menawarkan sebuah pemahaman kritis dan berupaya menyingkap berbagai dimensi ideologis, hegemonis, dan imperialis yang terdapat di dalam ilmu sosial budaya.

Adapun ilmuan yang terkenal yang melakukan kajian terkait post-kolonial ini diantaranya : Edwar Said, Gayatri Chakravorty Spivakz, Frant Fanon, Homi Babba.

Daftar Pustaka

  • Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004, Teori Sosiologi Modern, Jakarta : Kencana-Prenada Media Group
  • Giddens, Anthony. 2000, The Third Way, Jalan Ketiga Pembahruan Demokrasi Sosial,             Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
  • Lubis, Akhyar Yusuf. 2006, Dekonstruksi Epistimologi Modern, Jakrta : Pustaka Indonesia Satu
  • Edkins, Jenny & Nick Vaughan Williams. 2013, Teori-Teori Kritis – Menantang Padangan Utama Studi Politik Internasional, Jakarta : Pustaka Pelajar
  • Agger, Ben. 2009, Teori Sosial Kritis, Jakarta : Kreasi Wacana
  • Strinati, Dominic. 2004, Popular Culture, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer,                        Jakarta : PT. Bentang Pustaka
  • Said, Edward W. 2001, Orientalisme, Jakarta : Pustaka
  • Baudrillard, Jean. 2001, Galaksi Simulacra, Yogyakarta : Lkis Yogyakarta

Indikator Demokrasi Menurut Ilmuwan Politik

Posted on Updated on


STipe Demokrasi Heldejak pertengahan abad 20 hingga abad 21 sekarang ini, literatur mengenai demokrasi sangat kaya dan luas. Literatur-literatur tersebut sangat popular sepanjang abad tersebut yang digagas oleh para sarjana seperti Schumpeter (1942); Lipset (1959, 1995); Dahl (1971, 1989, 1998); dan Huntington (1989) – untuk menyebut di antara mereka yang paling popular dan paling banyak dirujuk – oleh para sarjana yang datang belakangan seperti Held (1996); Linz dan Stepan (1996); Collier dan Levitsky (1997); Diamond (1999); Haynes (2001); Vanhanen (2003); dan Beetham (2005). Berikut parameter demokrasi menurut ilmuwan yang populer tersebut.

Seymor Martin Lipset (1995)

Menurut Lipset (1995), meskipun terdapat perbedaan-perbedaan definisi tetapi tetap masih ada hal-hal atau unsur-unsur yang esensial untuk mengenal pasti ciri-ciri inti sistem demokratik dari sistem yang non-demokratik. Oleh karena itu, Lipset (1995) menawarkan untuk memahami makna demokrasi kita perlu melihat pada tiga ciri inti dalam perwujudan demokrasi tersebut. Pertama, terdapat kompetisi bagi posisi-posisi pemerintahan dan pemilihan umum yang adil untuk memilih pejabat publik yang berlaku secara berkala tanpa menggunakan kekerasan dan tanpa menafikan setiap kelompok sosial. Kedua, terdapat partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin-pemimpin mereka dan dalam membuat kebijakan-kebijakan. Dan ketiga, terdapat kebebasan sipil dan politik untuk memastikan integritas dari kompetisi dan partisipasi politik (Lipset, 1995).

Definisi Lipset di atas sebetulnya mengikuti gagasan Schumpeter (1942) yang telah meletakkan akar-akar intelektual mengenai definisi kontemporer demokrasi. Bagi Schumpeter, demokrasi adalah “metode demokratik”. Maksud dari demokrasi sebagai “metode demokratik” adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat” (Lihat Huntington 1995; Vanhanen 2003)

Robert Dahl (1989)

Senada dengan Schumpeter dan Lipset, Robert Dahl (1989) memaknai demokrasi sebagai tatanan politik yang dapat diukur dengan dua dimensi, yaitu: (1) tingkat kompetisi dan oposisi yang dimungkinkan dalam tatanan politik; dan (2) tingkat partisipasi politik dari warga negara. Lebih lanjut, Dahl juga mengidentifikasi prasyarat bagi demokrasi, yaitu: (1) rakyat harus diberi kesempatan untuk merumuskan preferensi dan kepentingannya sendiri; (2) menginformasikan preferensi tersebut dengan tindakan kolektif; dan (3) mengusahakan agar preferensi tersebut dipertimbangkan secara setara – artinya tidak ada diskriminasi berdasarkan isi atau asal-usulnya – dalam proses pembuatan keputusan.

Bagi Dahl (1989), negara demokrasi yang maju adalah suatu negara yang dinamakannya MDP (Modern, Dynamic, Pluralist). Tetapi karena sesungguhnya belum pernah ada suatu bentuk demokrasi yang sempurna terwujud di berbagai negara mana pun di dunia, maka Dahl mengajukan suatu istilah lain, yaitu poliarki (demokrasi poliarki). Menurutnya, dalam poliarki, demokrasi belum dapat diwujudkan secara sempurna, namun ia memiliki sarana-sarana yang akan memungkinkannya untuk lebih dekat kepada demokrasi.

Poliarki adalah suatu tatanan politik yang dibedakan oleh adanya tujuh lembaga, yang semuanya harus ada pada pemerintah agar digolongkan sebagai suatu poliarki. Ketujuh lembaga itu, menurut Dahl (1989) adalah sebagai berikut:

  1. Para pejabat yang dipilih. Pengawasan terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada ditangan para pejabat yang dipilih;
  2. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Para pejabat yang dipilih ditentukan dalam pemilihan umum yang sering kali diadakan dan dilaksanakan dengan adil, di mana tindakan pemaksaan agak jarang digunakan
  3. Hak suara yang inklusif. Dapat dikatakan semua orang dewasa berhak memberikan suara dalam pemilihan para pejabat
  4. Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Dapat dikatakan semua orang dewasa berhak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan berdasarkan pemilihan umum, meskipun batasan umur mungkin lebih tinggi bagi calon yang akan dipilih dari bagi pemilih
  5. Kebebasan menyatakan pendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat tanpa adanya bahaya hukuman yang keras mengenai masalah-masalah politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, , tatanan sosial ekonomi dan ideologi yang ada
  6. Informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif. Dan, sumber-sumber informasi alternatif itu ada dan dilindungi undang-undang
  7. Otonomi assosiasional. Untuk mencapai hak mereka yang bermacam-macam ragam itu, termasuk hak-hak yang telah disebutkan di atas, maka warga negara juga berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bebas.

Samuel P. Huntington (1995)

Sarjana lain yang mencoba mendefinisikan demokrasi selain Schumpeter, Lipset, dan Dahl di atas adalah Samuel P. Huntington (1995). Bagi Huntington, demokrasi merupakan “suatu prosedur untuk membentuk pemerintahan di mana prosedur utamanya adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin”. Definisi Huntington ini mengikuti definisi Schumpeter, seperti mana sudah disinggung di atas, di mana Schumpeter mengemukakan apa yang ia namakan “teori lain mengenai demokrasi”, yang disebutnya sebagai “metode demokratis”.

Huntington menyusun parameter demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Dengan demikian, menurut definisi ini, demokrasi mengandung dua dimensi – kontes dan partisipasi – seperti mana telah ditulis oleh Robert Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau poliarki. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu.

Bollen (1979, 1980)

Sementara itu Bollen (1979, 1980) seperti mana telah dikutip oleh Vanhanen (2003), bahwa untuk mengukur misalnya, dua dimensi demokrasi – kedaulatan politik dan kebebasan politik – dapat diukur melalui enam indikator, yaitu: (1) pemilihan yang adil; (2) seleksi eksekutif yang efektif; (3) seleksi legislatif; (4) kebebasan pers; (5) kebebasan kelompok oposisi; dan (6) sanksi-sanksi pemerintahan. Bollen (1979, 1980) mengetepikan jumlah pemilih dari indikator-indikator mengenai demokrasi, karena baginya jumlah pemilih tidak dibutuhkan untuk mengindikasikan tingkat demokrasi politik.

Perzeworski dkk (2000)

Ukuran mengenai demokrasi yang cukup sederhana dikemukakan oleh Perzeworski dan kawan-kawan (2000) yang terfokus pada kontestasi, sebagai ciri esensial demokrasi. Menurut mereka, “demokrasi adalah rezim di dalam mana pejabat-pejabat pemerintahan dipilih secara penuh dengan pemilihan yang bersaingan” (Vanhanen, 2003). Mereka menggunakan ukuran operasional dalam mengklasifikasikan rezim-rezim ke dalam demokrasi: (1) pemimpin eksekutif harus dipilih, (2) anggota legislatif harus dipilih, (3) harus ada lebih dari satu partai. Dengan begitu, rezim yang tidak mencapai kriteria tersebut diakui sebagai diktator.

Beetham (2005)

Pandangan Beetham (2005) mungkin boleh kita gunakan untuk memperkaya pemahaman kita mengenai ukuran demokrasi ini. Beetham seperti telah kita diskusikan sebelumnya, mendefinisikan “demokrasi sebagai praktek kolektif atau praktek sosial, mencakupi diskusi, argumen dan debat dalam memperkaya suatu kebijakan yang akan disetujui dan mengikat tindakan dengan yang lain” (Beetham 2005).

Meskipun beberapa ciri demokrasi nampak segera individualistik, seperti pilihan pribadi yang rahasia dalam pemberian suara, atau perlindungan hak-hak individu oleh undang-undang, tetapi semua ini pada gilirannya secara alamiah berhubungan erat dengan tindakan kolektif. Pertama, pemberian suara sama sekali tidak berarti apa-apa jika bukan merupakan tindakan kolektif, yang dilaksanakan secara simultan dengan yang lain untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pejabat publik. Demikian juga mengenai hak-hak individual yang membentuk jantung demokrasi merupakan tindakan warga negara yang berinteraksi secara bebas dengan yang lain – “kebebasan berekspresi, asosiasi, perhimpunan”, dan sebagainya.

Kedua, institusi-institusi demokrasi akan menjadi hampa tanpa aktifitas yang berkesinambungan dan pertalian warga negara dengan waktu-waktu pemilihan. Tanpa ini, para politisi akan menjadi lebih terasing dalam dunia mereka yang terpisah dan tidak akan merasa apa-apa terhadap akuntabilitas publik. Ini pada gilirannya akan memperkukuh lingkaran apati dan alienasi dari publik secara luas.

NB: Dirangkum dari berbagai sumber

Politik Hukum Kampanye Pilkada*

Posted on


Screen Shot 2015-09-28 at 3.18.10 AMPolitik hukum didefinsikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Tulisan ini akan mengulas arah kebijakan pada pengaturan tentang Kampanye pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa kita sebut dengan istilah Pilkada.

Perbedaan Kampanye Dengan Pilkada Terdahulu

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015 yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan Pilkada terdahulu yang diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU 12 Tahun 2008.

Pertama, Perubahan paling signifikan yakni pada ketentuan masa kampanye. Pada Pilkada terdahulu, kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara (pasal 75 UU 32/2004), sementara pada Pilkada serentak tahun 2015 masa kampanye dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang (Pasal 67 ayat 1, UU 8/2015) atau dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Artinya pada Pilkada serentak 2015, masa kampanye jauh lebih lama dibandingkan Pilkada terdahulu.

Kedua, Pilkada serentak 2015 mengatur bahwa beberapa bentuk kampanye difasilitasi oleh KPU yang didanai dari APBN atau APBD, sementara pada Pilkada terdahulu seluruh bentuk kampanye difasilitasi dan didanai oleh pasangan calon kepala daerah. Kampanye yang didanai oleh negara/daerah ini terdiri dari 4 bentuk kampanye, yakni: debat kandidat, bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye media massa.

Politik Hukum Kampanye Pilkada Serentak 2015

Berdasarkan kedua perbedaan diatas, penulis mencoba melihat politik hukum pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015.

Pertama, kebijakan untuk memberikan waktu yang cukup untuk kampanye. Pemberian alokasi waktu yang cukup ini memberikan peluang bagi kandidat kepala daerah untuk berkampanye dan bersosialisasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan menawarkan visi, misi dan program kerja. Masa kampanye 14 hari pada Pilkada terdahulu dianggap tidak cukup waktu untuk mengajak dan meyakinkan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, waktu yang sempit menggiring kandidat kepala daerah untuk melakukan curi start kampanye dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Dengan alokasi waktu yang cukup luas ini diharapkan kandidat kepala daerah dapat menemui pemilih secara langsung, berdialog dan bertatap muka. Melalui ini diharapkan pemilih dapat mengenal dan meyakini bahwa kandidat yang akan dipilihnya merupakan calon pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya jika terpilih.

Kedua, kebijakan memberikan kesempatan yang adil bagi kandidat. Kemampuan atau resources kandidat kepala daerah tidak sama, ada yang mampu dan ada juga yang kurang mampu. Kebijakan fasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye serta iklan media yang bersumber dari anggaran negara atau daerah akan menciptakan keadilan bagi kandidat. Setiap kandidat kepala daerah akan mendapatkan alokasi jumlah dan bentuk yang sama alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, umbul-umbul dan spanduk. Kandidat kepala daerah juga mendapatkan alokasi jumlah dan nilai yang sama bahan kampanye dalam bentuk selebaran, brosur, pamflet dan poster. Kebijakan ini ditujukan agar kandidat kepala daerah memiliki kesempatan yang sama dalam bersosialisasi atau berkampanye dengan menggunakan bahan dan alat peraga yang secara jumlah dan bentuk sama.

Ketiga, kebijakan mendekatkan kandidat dengan pemilih. Masa kampanye yang cukup lama dan larangan bagi kandidat kepala daerah untuk memproduksi alat peraga dan bahan kampanye, menggiring kandidat kepala daerah untuk menggunakan metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Proporsi kampanye yang lebih besar dengan menggunakan baliho, spanduk, umbul-umbul dll, diyakini tidak mampu menjadikan kandidat lebih dekat dengan masyarakat/pemilih. Selain itu, efek langsungnya masyarakat/pemilih hanya dapat menilai kandidat dari baliho, spanduk atau umbul-umbul yang dilihat, bukan dari hasil proses mengenali visi, misi dan program kerja. Kebijakan ini menyebabkan kandidat di “paksa” menggunakan masa kampanye untuk bertemu sebanyak-banyaknya dengan masyarakat untuk menawarkan visi, misi dan program. Kebijakan ini menciptakan kondisi: kandidat menemui pemilih dan pemilih dapat mengenal kandidat.

Keempat, kebijakan kampanye yang mengedepankan pendidikan politik. Pasal 63 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2015 secara tegas menyampaikan arah kebijakan kampanye dalam Pilkada serentak yakni: “kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Pendidikan politik berbeda dengan indoktrinasi politik yang lebih mengutamakan emosi dan mobilisasi politik. Pendidikan poltiik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara yang bertujuan melahirkan partisipasi pemilih yang rasional. Kandidat kepala daerah diberi waktu yang cukup untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, menawarkan program kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, menawarkan solusi permasalahan dan hal ini merupakan bentuk “kontrak politik” yang tidak terlulis antara kandidat dengan masyarakat. Kebijakan ini mengarahkan kampanye yang berfungsi sebagai pendidikan politik.

Penutup

Kebijakan dasar yang menjadi arah pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak 2015 ditujukan untuk mendekatkan kandidat kepala daerah dengan pemilih. Pemilih diajak untuk menilai kandidat berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan melalui beragam interaksi kampanye yang bersifat dialogis dan komunikatif. Kampanye diarahkan sebagai wujud pendidikan politik yakni menjadikan pemilih yang cerdas dan rasional yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

*Dimuat pada harian Jambi Independent, 27 September 2015

Transisi Demokrasi di Indonesia

Posted on Updated on


IMG_2614Pemahaman kita terhadap dinamika politik lokal dalam masa transisi, tentu tidak bisa terlepas dari perubahan politik secara nasional pada masa itu, yaitu perubahan mendasar dari transisi sistem politik otoritarian di bawah kekuasaan Soeharto ke arah sistem politik yang demokratis di bawah kekuasaan Habibie.

Setelah ± 32 tahun berkuasa terhitung sejak 1968, akhirnya atas tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto (78 tahun) meletakan jabatan kepresidenannya, atau istilah yang digunakan “mengundurkan diri secara konstitusional”; menggunakan pasal 8 UUD 1945 dan mengalihkannya kepada Presiden B.J. Habibie, yang semula menduduki jabatan Wakil Presiden RI.

Soeharto dihujat dan dicap sebagai biang kerok krisis ekonomi yang merusak tatanan hidup masyarakat karena praktek-praktek K3N (kolusi, korupsi, kroniisme, dan nepotisme) yang ia lakukan, yang sangat menonjol justru di ujung masa keemasannya. Selama masa pemerintahannya, yang disebut “Orde Baru”, Soeharto telah “berhasil” menunjukkan warna kepemimpinannya, dengan beberapa karakteristik utama yang sangat menonjol[1], yaitu: 1). Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan; 2). Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif (DPR), yudikatif (MA), BPK, dan DPA; 3). Rekruitmen politik yang tertutup; 4). Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan; 5). Kebijaksanaan publik yang tidak transparan; 6). Implementasi HAM yang masih rendah; 7). Sistem peradilan yang tidak independen.

Penderitaan politik bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto dari waktu ke waktu semakin mencapai klimaksnya, dan itu terjadi di pertengahan Mei 1998, tepatnya tanggal 21. Sejak tanggal itu pula seluruh “dosa-dosa politik” Soeharto diungkap dan terungkapkan secara jelas dan nyata. Genderang tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional yang ditabuh serentak oleh hampir seluruh elemen bangsa, dengan langgam yang sama dan agenda utama melengserkan Soeharto dari tahtanya adalah sebuah rasionalitas politik sebagai ijtihad politik untuk menatap masa depan ke arah yang lebih baik, yaitu politik yang merdeka, leluasa, transparan dan akuntabel. Lengsengnya Soeharto dari tahta kekuasaannya telah melahirkan format baru perpolitikan Indonesia. Mengapa terjadi perubahan format politik di Indonesia, Bagaimana kaitannya dengan perubahan dari rezim nepatrimonial ke rezim demokrasi? Apakah pola-pola rezim neopatrimonial masih ada pada rezim reformasi?

Read More…………