Good Forestry Governance; Suatu Tinjauan Istilah

Posted on Updated on


Akhir-akhir ini kita seringkali mendengarkan istilah baru dalam setiap wacana kehutanan di tanah air. Era transisi demokrasi merupakan ruang besar bagi terciptanya istilah-istilah baru dan hal ini menggambarkan jika persoalan kehutanan tidak hanya bagaimana mengamankan suatu kawasan hutan namun memiliki dimensi yang beragam dan melibatkan banyak pihak. Keragaman persoalan tersebut telah melahirkan konsep-konsep baru yang ditujukan untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan persoalan yang ada. Salah satu istilah baru yang muncul dilingkungan kehutanan adalah istilah Good Forestry Governance (GFG).

Sekilas Tentang Good Governance
Pada dasarnya, istilah Good Forestry Governance (GFG) muncul dari konsep Good Governance (GG) yang telah berhasil diterapkan dibeberapa daerah di Indonesia. Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah. Good governace merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan service di sebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (kepemerintahan yang baik).
Ide tentang konsep Good Governance ini merupakan isu transformasi government menjadi governance. Governance memiliki definisi yang berbeda dengan government. Government dalam arti luas merupakan lembaga yang bertanggungjawab membuat keputusan kolektif bagi masyarakat sementara governance lebih menitikberatkan pada kegiatan, proses atau kualitas pemerintah (government) terkait dengan kebijakan publik dimana pemerintah (government) menjadi fasiliator diantara swasta dan masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan transparansi.
Succes story implementasi good governance dapat dilihat pada beberapa Kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakannya seperti Kabupaten Solok, Jembrana dan Gorontalo. Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Solok dilakukan dalam beberapa program Pemerintah Kabupaten seperti pos pelayanan satu pintu, pola partisipatif, revolving fund, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dana alokasi umum nagari (DAUN), pakta integritas, performance agreement dan anggaran berbasis kinerja. Program-program ini diikutsertakan dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Solok No 4 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi.
Singkatnya Good Governance merupakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme dan proses dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Good Forestry Governance
Konsep good governance pada awalnya digulirkannya diperuntukkan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Peruntukan ini pada dasarnya karena pemerintah merupakan pelayan publik dan pengguna anggaran publik dan untuk itu penyelenggaraannya diharapkan dapat dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Bahkan untuk menunjang hal ini, Pemerintah pusat bahkan telah membuat bagian khusus di Bappenas untuk menangani isu good governance.
Dalam sektor kehutanan, isu good governance mulai muncul akhir-akhir ini dengan digulirkannya beberapa program ditingkat Departemen Kehutanan yang bertujuan untuk menerapakan prinsip-prinsip good governance. Dalam sektor kehutanan, tentu saja pihak government nya adalah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten serta UPT/D yang tersebar di tiap-tiap Provinsi, sementara sektor swasta adalah perusahaan-perusahaan kehutanan dan industri perkayuan memanfaatkan kayu dari dalam hutan.
Konsep Good Forestry Governance (GFG) melahirkan multitafsir ketika diartikan kedalam bahasa Indonesia. Setidaknya ada 2 (dua) pengertian dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan ketika menterjemahkan Good Forestry Governance yaitu:
A. Tata Kelola Kehutanan yang Baik (TKKB);
B. Tata Pemerintah yang Baik di sektor Kehutanan.


Pengertian ini mengambil perspektif umum jika berbicara tentang kehutanan atau hutan yaitu pengeloaan/managemen. Kata “kelola” atau management telah sering digunakan oleh rimbawan sejak lama, beberapa contoh terbaru seperti konsep atau istilah Community Based Forest Management (CBFM) atau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat (PHBM). Konsep ini marak digulirkan pada tahun 2001 an dengan semangat reformasi demkrasi dan desentralisasi kehutanan. Secara ringkas konsep ini diartikan dengan membuat model pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat.
Contoh lain kata kelola ditemukan dalam konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. KPH diartikan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pengelolaan hutan dalam PP No 6 Tahun 2007 diperuntukan untuk seluruh kawasan hutan yang terdiri dari hutan konservasi, lindung dan produksi.
Beberapa contoh diatas membuktikan jika kata-kata pengelolaan atau kelola sudah sangat familiar di isu kehutanan Indonesia. Hal ini menjadikan konsep good forestry governance diartikan sebagai bagaimana mengelola hutan secara lestari, baik oleh pemerintah maupun perusahaan kehutanan (HPH & HTI). Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengertian ini adalah prinsip lestari dan berkesinambungan. lestari diartikan sebagai mengelola hutan dengan tidak menimbulkan efek kerusakan terhadap hutan, sementara berkesinambungan diartikan mengelola hutan dengan memikirkan aspek jangka panjang.

B. Tata Pemerintahan yang Baik di sektor Kehutanan
Terjemahan good forestry governance menjadi tata pemerintahan yang baik disektor kehutanan berawal dari terjemahan good governance yang berarti tata pemerintah yang baik. Terjemahan ini memiliki dimensi lebih dekat terhadap pengertian good governance secara umum. Garis besar terjemahan ini mengkehendaki agar proses dan mekanisme pengurusan hutan dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Pengurusan hutan disini diartikan sebagai seluruh aspek kewenangan yang ada diinstansi kehutanan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten. Memang yang menjadi fokus dari hal ini adalah sektor pemerintahan yang menangani persoalan kehutanan, namun tetap pemerintah tidak dapat meninggalkan sektor yang lain yaitu swasta dan masyarakat.

Kesimpulan
Terjemahan good forestry governance kedalam bahasa Indonesia menjadi tata pemerintah yang baik disektor kehutanan lebih tepat dan menghilangkan multitafsir dari berbagai kalangan karena roh dari governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan, maka kurang tepat jika diartikan bagaimana mengelola suatu objek (baca: hutan) secara lestari dan berkelanjutan baik oleh pemerintah maupun perusahaan kehutanan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s