Fakta-Fakta Birokrasi Pemerintahan

Posted on Updated on


Pendahuluan

Birokrasi hakekatnya adalah tangan dan kaki dari suatu badan yang bernama Negara. Negara hakekatnya adalah sekelompok orang yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengurus kepentingan publik. Sejatinya negara menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan publik itu sendiri. Pertanyaannya kemudian, apakah publik telah terlayani oleh negara? Jawabannya bisa iya dan tidak. Jika iya, apakah pelayanan tersebut telah baik.

Sudah menjadi rahasia umum jika birokrasi yang selama ini kita kenal masih jauh dari harapan publik. Fakta-fakta yang ada menjelaskan jika penyebab dari hal ini tidaklah berdiri sendiri namun dibentuk oleh struktur-struktur sosial yang ada. Oleh karena itu menganalisis permasalahan birokrasi pemerintah tidak bisa menganalisis disatu sisi pemerintahan saja namun juga menganalisis struktur di masyarakat, budaya dan norma-norma sosial.

Beberapa fakta terhadap birokrasi pemerintahan diuraikan dibawah ini:

A. Fakta Penyalahgunaan Wewenang (patut diduga)

1. Proses tender proyek

Dalam proses tender sudah menjadi rahasia umum jika pemenang tender dapat diatur dan pemenang biasanya diharuskan memberikan fee kepada pejabat-pejabat terkait.

2. Proses implementasi kegiatan

Beberapa kegiatan seringkali menggunakan budget yang telah di mark up dan dalam proses pelaporannya menggunakan kuitansi palsu

3. Rekruitmen CPNS

Dalam rekruitmen CPNS sudah menjadi rahasia umum jika terjadi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi biasanya terjadi dimana agar seseorang lulus menjadi CPNS diharuskan membayar sejumlah uang (antara 70 – 120 juta). Sementara kolusi dan nepotisme terjadi melalui pejabat-pejabat berkuasa yang meluluskan anak, saudara dan masyarakat dikampungnya untuk menjadi CPNS.

4. Pengurusan beberapa ijin

Beberapa pelayanan publik seperti ijin mendirikan bangunan, ijin mengemudi, ijin usaha, pemasangan listrik,  dll sangat rentan dengan peluang terjadinya korupsi

5. Pengurusan beberapa dokumen

Beberapa pengurusan dokumen seperti sertifikat tanah, dokumen usaha dll, sangat rentan terhadap peluang korupsi.

B. Fakta Aparatur

1. Masih menonjolkan kepentingan pribadi, koncoisme dan golongan yang sarat KKN.

Pejabat pemerintahan memiliki kecenderungan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Kondisi ini menyebabkan tidak berjalannya birokrasi secara profesional.

2.Tidak mentaati perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan dan sistem hukum yang lemah menyebabkan pelaksana hukum (aparatur) menjadi berani untuk tidak mentaati hukum/perundah-undangan.

3. Arogan dan tidak memegang teguh jabatan sebagai amanah.

Pejabat yang berkuasa kecenderungan bersikap arogan dan tidak memegang teguh amanah jabatan.

4. Adanya kesenjangan pendapatan / gaji (salary), karena adanya akumulasi honor dan tidak ada pemerataan

Seringkali pendapatan diluat gaji lebih besar daripada gaji pokok. Pendapatan diluar gaji besar kecilnya sangat tergantung dengan jabatan seseorang di pemerintahan.

C. Fakta Masyarakat

1. Budaya konsumerisme

Disadari atau tidak bahwa globalisasi selain bermanfaat juga membawa penumpang gelapnya yaitu budaya konsumerisme. Setiap hari masyarakat secara tidak sadar telah di doktrin oleh budaya konsumerisme dengan berbagai varia. Penyebaran budaya ini melalui berbagai media seperti televisi, internet dll. Sebagai contoh adalah masyarakat kita sekarang sangat peduli dengan barang-barang ber merk internasional sehingga “martabat” dan “gengsi” akan naik jika menggunakan barang-barang ber merk. Masih banyak contoh-contoh lain yang kondisi menjadi perangsang bagi pejabat untuk mendapatkan uang/pendapatan yang melebihi normal dan jalan pintasnya adalah penyalahgunaan wewenang.

2. Melanggar aturan dianggap suatu kewajaran

Masyarakat seringkali menganggap bahwa pencuri ayam lebih hina dibandingkan koruptor, padahal dua status ini adalah sama-sama pencuri. Kondisi lain adalah masyarakat sudah terbiasa mengambil jalan pintas misalnya membut SIM atau KTP dengan memberi “uang lebih” kepada petugas, padahal kondisi inilah yang mendukung perbuatan korupsi.

3. Pejabat dianggap sebagai sumber dana sosial

Pejabat dengan posisi yang strategis biasanya secara otomotis memiliki status sosial yang tinggi dimasyarakat. Kondisi ini menjadikan pejabat seringkali dijadikan sasaran oleh masyarakat untuk diminta sumbangan terkait dengan berbagai kegiatan sosial.

4. Kelompok masyarakat tertentu cenderung mempengaruhi pejabat untuk mencapai keinginannya.

Kedekatan tertentu warga dengan pejabat yang sedang berkuasan merupakan suatu kebanggaan. Pejabat bercenderungan melakukan hegemoni kekuasaan dan hal ini bersinggungan dengan kecenderungan masyarakat yang sering mempengaruhi pejabat untuk mencapai keinginannya.

5. Kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum masih rendah

Masih banyak kita temui masyarakat yang tidak mau tahu terhadap proses penegakan hukum. Misalanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum atau berani menolak setiap ada tawaran terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan koridornya.

D. Fakta Aturan

1. Masih lemahnya penegakan hukum

Masih lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme membuka ruang dan kesempatan bagi aparatur untuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Selain hal tersebut banyak kita lihat jika pejabat-pejabat yang secara inkrah mejadi terpidana dalam suatu kasus namun mendapat hukuman dibawah 5 (lima) tahun penjara dan beberapa fakta menunjukaan mereka hanya dihukum kurungan dibawah 5 tahun dengan berbagai kebijakan pengurangan masa tahanan.

2. Sanksi terhadap pelanggaran UU korupsi masih sangat ringan

Sanksi terhadap terpidana korupsi masih sangat ringan. Kondisi ini menyebabkan tidak munculnya efek jera terhadap terpidana dan hal ini ditambah lagi masih lemahnya peradilan yang patut diduga putusan pengadilan masih dapat dipengaruhi dengan uang.

3. Perangkat aturan belum sempurna

Aturan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang pada dasarnya telah ada namun belum “ditakuti” oleh aparatur pemerintahan

4. Kekerabatan Yang Cenderung Mengalahkan Norma-norma hukum

Praktek kolusi dan nepotisme seringkali menabrak norma-norma hukum yang ada dan kondisi ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang

5. Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) Belum Membudaya

Hakekat dari perlunya ada reward dan punisment bagi suatu manajemen adalah untuk meningkatkan produktifitas kinerja staf. Perusahaan-perusahan yang baik biasanya menggunakan sistem reward dan punisment yang ketat. Perusahaan menjadi demikian karena dipaksa oleh suatu keadaan dimana mereka diharuskan bersaing dengan pasar dan dipasar hukum yang berlaku adalah siapa yang kuat dia menang.

Sistem reward dan punisment pada dasarnya telah dimiliki oleh penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Permasalahannya adalah sudah sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan kinerja dari pegawai negeri? Apakah sistem tersebut telah mampu menstimulasi pegawai untuk bekerja mengejar prestasi (achievment)? Apakah sistem tersebut telah mampu memecat pegawai-pegawai yang tidak bekerja berdasarkan aturan main dan atau tidak menunjukkan prestasi apa-apa.

Beberapa analisis masalah terhadap birokrasi diatas berangkat dari fakta-fakta yang terjadi. Fakta tersebut ibarat kentut yaitu tercium aromanya namun tidak diketahui asalnya, sehingga dapat diartikan fakta-fakta diatas sudah menjadi rahasia umum namun sangat sulit untuk membuktikannya secara hukum.

Proses indentifikasi diatas bukanlah hal yang mengejutkan karena sifatnya hanya mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan hal-hal tersebut juga telah diketahui secara umum namun proses ini menjadi sangat penting untuk merumuskan kerangka strategi membangun tata pemerintahan yang baik.

Advertisements

3 thoughts on “Fakta-Fakta Birokrasi Pemerintahan

    Qidu said:
    09/04/2010 at 3:21 am

    Upin : macem mane negare tetangge kite ni pin, kacau sangat.

    Ipin : Betul…. betul… betul….

    Req said:
    01/02/2010 at 8:15 am

    Mantaps bro..semoga bukan hanya tulisan anda saja…kenyataan dilapangan banyak yang menkritik tapi begitu masuk kedalam sistem..bukannya mengkritik tapi tertarik.. ^_^

      weinarifin responded:
      01/02/2010 at 8:54 am

      ehh…siapo nih yang dimaksud..aq kan belum didalam sistem…??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s