Demokrasi vs Minimnya Anggaran Pemilu Kada

Posted on


Latar Belakang

Paham klasik dalam khazanah ilmu politik mendefinisikan demokrasi sebagai kehendak rakyat (the will of the people) baik berbasiskan argumen Theokratis maupun duniawi seperti dalam konsep Thomas Hobbes tentang Laviathan. Definisi ini ditegaskan kemudian sebagai sebuah pemerintahan konstitusional dengan tujuan membagi kekuasaan dan melindungi kebebasan individu. Locke menyebutkan bahwa Negara diciptakan karena suatu perjanjian (kontrak) kemasyarakatan antar rakyat. Tujuannya ialah melindungi hak milik, hidup, dan kebebasan. Orang (individu) memberikan hak-hak alamiah kepada negara, tetapi tidak semuanya. Pandangan (nilai) fundamental ini kemudian melahirkan konsep demokrasi.

Pandangan ini berkembang dan memunculkan 2 model domokrasi yaitu demokrasi prosedural dan deliberatif. Demokrasi prosedural memandang bahwa demokrasi didefinisikan sebagai cara untuk memilih pemimpin. Indikator demokrasi menurut pandangan ini adalah adanya sistem pemilu, adanya kesempatan berkompetisi antar aktor politik secara sah dan legitimasi demokrasi diukur dari jumlah.

Sementara demokrasi deliberatif memandang bahwa demokrasi adalah cara memberi ruang partisipasi bagi rakyat sehingga indikator demokrasi adanya kesempatan partisipasi bagi komponen-komponen masyarakat terhadap masalah publik yang penting. Pemilu dalam pandangan ini diartikan sebagai salah satu mekanisme untuk memperbaharui kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya.

Kedua model demokrasi diatas memandang terhadap pentingnya arti pemilihan umum bagi tegaknya demokrasi disuatu negara. Pemilu bagi penganut pandangan demokrasi prosedural adalah syarat mutlak demokrasi ada sementara bagi penganut pandangan demokrasi deliberatif meruapakan sarana bagi rakyat untuk memperbaharui kontrak sosial (pemberian hak-hak alamiah individu kepada negara).

Kedua model demokrasi diatas mengisyaratkan arti penting tegaknya kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemlihan umum.

Pemilu kada dan Minimnya Dana

Akhir-akhir ini banyak khalayak yang mengkhawatirkan terhadap minimnya anggaran pemilukada. Pada tahun 2010 ini hampir 122 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pemilukada dan di untuk Provinsi Jambi pada tahun 2010-2011 akan melaksanakan …… pemilukada.

Minimnya anggaran pemilukada mambuat banyak khalayak mengkhawatirkan kualitas pelaksanaannya. Proses yang tidak berkualitas menimbulkan efek yang tidak baik bagi demokrasi. Naiknya anggaran pemilukada di tahun 2010 dibanding tahun 2005 disebabkan oleh struktur anggaran belanja yang berjumlah sekitar 60 persen hingga 70 persen untuk pembayaran honorarium penyelenggara telah meningkat lima kali lipat dibanding tahun 2005. Pertanyaannya kemudian adalah apa efek dari berkurangnya anggaran tersebut?

Jika kita berkaca pada pemilu 2009 beberapa titik permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang paling penting adalah persoalan DPT. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melansir 40 persen persoalan Pemilu 2009 berkisar pada masalah DPT.

Dari data berbagai sumber, jumlah orang yang kehilangan hak pilihnya berkisar 34.253.088 hingga 68.506.176 pemilih atau sekitar 20-40 persen dari jumlah pemilih terdaftar. Sebagaimana yang diakui oleh KPU, bahwa sekitar 10 juta warga negara yang mempunyai hak pilih kehilangan haknya untuk memilih.

Mekanisme penetapan DPT merupakan proses yang panjang. Dimulai dari pemutakhiran data pemilih oleh PPDP, menetapkan DPS, kemudian dimumkan kepublik, menerima hasil perbaikan, membuat data pemilih tambahan, mengumumkan kepada publik dan baru penetapan daftar pemilih tetap di tingkat PPS dan rekapitulasi oleh KPU.

Pilar dalam menentukan daftar pemilih tetap berada di tangan PPDP, PPS dan PPK sebagai ujung tombak dilapangan. Maka sangat wajar jika ujung tombak demokrasi ini mendapatkan anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Dengan dana yang relatif lebih besar, pemilihan umum 2009 masih meninggalkan berbagai persoalan apalagi dengan dana yang minim

Advertisements