Perbandingan UU Penyelenggara Pemilu Lama dan Baru

Posted on


NO

PENGATURAN

LAMA

BARU

1

Syarat Menjadi Anggota KPU dan Banwaslu Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan –    Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan dipemerintahan, dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon

–    Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu

2

Pengangkatan Pemberhentian KPU Presiden membentuk Tim Seleksi yang berjumlah 5 orang Presiden membentuk Tim Seleksi yang berjumlah paling banyak 11 orang
Tim Seleksi berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Tim seleksi terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat
Anggota Tim Seleksi berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah S1 dan berusia paling rendah 40 tahun
Tim seleksi menetapkan 21 nama calon anggota KPU untuk disampaikan kepada presiden Tim seleksi menetapkan 14 nama calon anggota KPU dalam rapat pleno untuk disampaikan kepada presiden
Presdien menetapkan dan mengajukan kepada DPR sebanyak 3 kali jumlah anggota KPU yaitu 21 orang Presdien menetapkan dan mengajukan kepada DPR sebanyak 2 kali jumlah anggota KPU yaitu 14 orang
Prosedur ini tidak ada Dalam hal tidak ada calon anggota yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 kali nama calon anggota KPU yagn dibutuhkan DPR dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR di terima Presiden

 

3

Pengangkatan Pemberhentian KPU Provinsi Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu  5 (lima) tahun terakhir Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat
Keanggotaan Tim  Seleksi  terdiri atas  1 (satu) orang anggota yang diajukan oleh gubernur, 2 (dua) orang anggota yang diajukan oleh DPRD Provinsi, dan 2 (dua) orang anggota yang diajukan oleh KPU. KPU menetapkan 5 orang anggota tim seleksi

4

Pengangkatan Pemberhentian KPU Kabupaten/Kota Unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu  5 (lima) tahun terakhir Unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat
Keanggotaan Tim  Seleksi  terdiri atas  1 (satu) orang anggota yang diajukan oleh Bupati/Walikota, 2 (dua) orang anggota yang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota, dan 2 (dua) orang anggota yang diajukan oleh KPU Provinsi KPU Provinsi menetapkan 5 orang anggota tim seleksi

5

Pengunduran Diri Anggota KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota Tidak diatur Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat  diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 kali lipat dari yang diterima

6

Kesekretariatan KPU Provinsi Calon sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Gubernur sebanyak 3 orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Calon sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Sekretaris jenderal KPU sebanyak 3 orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah
Sekretaris KPU Provinsi ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sekretaris KPU Provinsi ditetapkan oleh Keputusan Sekjend KPU

7

Kesekretaritan KPU Kabupaten/Kota Calon sekretaris KPU Kab/Kota diusulkan oleh KPU Kab/Kota kepada Bupati/Walikota sebanyak 3 orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah, Calon sekretaris KPU Kab/Kota diusulkan oleh KPU Kab/Kota kepada Sekretaris jenderal KPU sebanyak 3 orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah,
Sekretaris KPU Kab/Kota ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota Sekretaris KPU Kab/Kota ditetapkan oleh Keputusan Sekjend KPU

8

Pengawas Pemilu Banwaslu bersifat tetap, Panwas Provinsi, Kabupaten dan Lapangan Bersifat ad hoc Banwaslu dan Banwaslu Provinsi bersifat tetap dan Panwaslu Kabupaten dan Lapangan bersifat ad hoc
Panwaslu Lapangan disetiap desa berjumlah 1 orang Panwaslu lapangan disetiap desa paling sedikit 1 orang dan paling banyak 5 orang, tergantung kondisi geografis dan sebaran TPS
Syarat anggota Banwaslu, Banwaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam 5 tahun terakhir Syarat anggota Banwaslu, Banwaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik

9

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dewan Kehormatan (DK) Bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
DK bersifat ad hoc DKPP bersifat tetap selama 5 tahun
Pembentukan dan penetapan DK oleh KPU Pembentukan DKPP ditetapkan dengan keputusan presiden
DK berjumlah 5 orang yaitu 3 orang dari KPU dan 2 orang dari luar KPU DKPP terdiri dari unsur :

–       KPU (1 orang)

–       Banwaslu (1 orang),

–       masing-masing parpol di DPR,

–       Pemerintah (1 orang)

–       Tokoh masyarakat (4/5 orang)

Tidak diatur DKPP menyusun dan menetapkan Kode Etik untuk penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu
Tidak diatur Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat
Tidak diatur Sekretariat DKPP adalah sekretariat Banwaslu
Tidak diatur DKPP membentuk Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

10

Waktu Pembentukan KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota Pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Banwaslu menurut UU ini dibentuk paling lambat 2 bulan setelah UU ini diundangkan
KPU membentuk tim seleksi anggota KPU Provinsi paling lambat 2 bulan setelah pengucapan sumpah/janji anggota KPU yang baru
KPU Provinsi membentuk tim seleksi anggota KPU Kab/Kota paling lambat 2 bulan setelah pengucapan sumpah/janji anggota KPU Provinsi yang baru

11

Alur Waktu Pembentukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota –       Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU dan Banwaslu dibentuk paling lambat 2 bulan setelah UU in di undangkan

–       Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah terbentuk

–       Presiden pengajukan 14 nama kepada DPR paling lambar 14 hari sejak diterimanya berkas calon anggota KPU

–       Proses pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden

–       Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh DPR paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya 7 nama anggota tersebut

–       KPU membentuk tim seleksi anggota KPU Provinsi paling lambat 2 bulan setelah pengucapan sumpah/janji anggota KPU yang baru

–       Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah terbentuk

–       KPU memilih dan menetapkan anggota KPU Provinsi paling lama 60 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas nama calon anggota KPU Provinsi dari tim seleksi

–       KPU Provinsi membentuk tim seleksi anggota KPU Kab/Kota paling lambat 2 bulan setelah pengucapan sumpah/janji anggota KPU yang baru

–       Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan setelah terbentuk

–       KPU Provinsi memilih dan menetapkan anggota KPU Kab/Kota paling lama 60 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas nama calon anggota KPU Kab/Kota dari tim seleksi

–       KPU: 6 bulan 19 hari sejak UU diundangkan

–       KPU Provinsi: 7 bulan setelah KPU tebentuk

–       KPU Kab/Kota: 6 bulan setelah KPU Provinsi terbentuk

Advertisements