Menggagas Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin (Radar Bute, 2 Nov 2011)

Posted on Updated on


Selasa, 4 Oktober 2011 yang lalu DPR RI telah mengesahkan UU tentang Bantuan Hukum. UU ini sejak lama telah didorong oleh segenap masyarakat sipil yang mengusung isu hukum dan ham sebagai upaya memastikan terjaminnya hak-hak masyarakat terhadap persamaan dan keadilan dalam hukum. Jika dilihat urgensinya, bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat miskin dan merupakan kebutuhan sangat mendesak. Jika dilihat fakta empiris, bayak kasus dimana orang-orang miskin mendapatkan hukuman yang sangat tidak adil karena tidak mampu membayar pengacara, contoh paling dekat adalah kasus nenek Minah  (55 tahun) yang karena perbuatannya isengnya memetik 3 (tiga) buah kakao di perkebunan milik perusahaan harus diganjar hukuman 1 bulan 15 hari penjara.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Secara garis besar, tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin hak konstitusional setiap warga untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Penyelenggara bantuan hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (lembaga/ormas).

Kementerian Hukum dan HAM berwenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan asas dan tujuannya. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM berwenang dalam melakukan verifikasi dan akreditasi lembaga atau organisasi masyarakat yang memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum berbentuk lembaga/ormas yang berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor, pengurus dan program bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk melakukan layanan/jasa bantuan hukum, rekruitmen advokat, penyuluhan hukum serta menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum.

Antara Definsi dan Independensi Yang Setengah Hati

Salah satu kritikan terhadap UU ini ketika akan disahkan ada pada titik definisi dari bantuan hukum itu sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (1) definisi bantuan “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Kata“jasa hukum” cenderung bermakna profit dan komersil. Sedangkan semangat yang hendak dibangun dalam RUU ini adalah semangat bantuan hukum cuma-cuma (gratis) bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal, yang tentu berbeda dengan konsep jasa bantuan hukum konvensional yang berorientasi kepada profit dimana pemberi bantuan hukum (lawyer) memberikan “jasa” dan penerima bantuan hukum (klien) harus membayar atas jasa yang diterimanya tersebut. Seharusnya, istilah “jasa hukum” diganti dengan “layanan hukum” yang lebih menggambarkan kesetaraan dan menghilangkan kesan subordinasi antara pemberi bantuan hukum dangan penerima bantuan hukum.

Kemudian Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.  Pasal ini tidak mengakomodir kelompok khusus seperti; kelompok masyarakat korban penggusuran, petani-petani yang mendapatkan ketidakadilan dari perusahaan, perempuan korban kekerasan berbasis gender, penyandang cacat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara tanpa harus menunggu dirinya miskin, karena kelompok ini seringkali mengalami diskriminasi berlapis, peminggiran, dan berbagai kekerasan struktural sehingga terhambat untuk mendapatkan akses keadilan. Tidak adanya pengaturan secara khusus terhadap kelompok tersebut menunjukkan bahwa RUU Bantuan Hukum yang baru saja disahkan oleh DPR telah mengabaikan nilai-nilai konstitusionalitas dalam UUD 1945 pada Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa; ”setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selain kritikan diatas, UU ini juga memiliki persoalan terkait independensi. Kalangan masyarakat sipil telah sejak lama mendorong lahirnya UU Bantuan Hukum ini, namun substansi yang disahkan dalam UU ini justru tidak memuaskan bagi mereka. Kalangan masyarakat sipil mendesak agar dalam UU Bantuan Hukum ini diatur tentang pembentukan Komisi Nasional Bantunan Hukum (Komnas Bankum) yang akan menjadi leading sektor implementasi UU ini. Usulan ini bertujuan untuk menjaga independensi pemberi bantuan hukum, namun Pemerintah dan DPR beranggapan tidak perlu membentuk Komnas Bankum dengan alasan jika di bentuk akan menambah beban anggaran negara.

Adanya wewenang eksekutif mengurusi di ranah yudikatif menjadi permasalahan tersendiri disamping persoalan independensi lembaga pemberi bantuan hukum. Ada 2 (dua) unsur yang menyebabkan lembaga pemberi bantuan hukum menjadi tidak independen, yaitu (1) Pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dari negara; (2) Pemberi bantuan hukum harus terlebih dahulu diverifikasi dan mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

 

Menggagas Pembentukan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum

Terlepas dari berbagai kritikan terhadap UU Bantuan Hukum yang telah disahkan ini, apresiasi juga patut diberikan kepada  Pemerintah yang telah memiliki political will membuka ruang bagi rakyat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Langkah selanjutnya adalah memastikan kesiapan dari segenap civil society baik secara lembaga maupuan personal untuk berperan aktif menjadi pemberi bantuan hukum.

Selama ini, lembaga bantuan hukum yang telah berjalan berada di kota-kota besar dan memiliki keterbatasan dalam melakukan layanan bantuan hukum. Kondisi ini disadari karena lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah ada selama ini masih menyandarkan pendanaannya pada lembaga-lembaga donor luar negeri. Dengan disahkannya UU ini memudahkan untuk membentuk lembaga bantuan hukum didaerah-daerah yang selama ini belum dijamah oleh program bantuan hukum yang telah ada. Berdasarkan UU ini, persyaratan lembaga/ormas untuk lolos verifikasi dan mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM tidak lah terlalu sulit yaitu berbadan hukum, memiliki kantor, pengurus dan program bantuan hukum.

Dalam menggagas pembentukan lembaga bantuan hukum terlebih dahulu dibutuhkan kesadaran dari segenap masyarakat sipil baik itu akademisi, LSM, Pers, Kelompok Pemuda dll terhadap kebutuhan akan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang miskin atau termarginalkan. Kesadaran bersama ini merupakan trigger bagi langkah-langkah selanjutnya yang mengarah pada pembentukan lembaga bantuan hukum di setiap daerah.

Ada baiknya lembaga bantuan hukum dibentuk di tiap kabupaten/kota, dengan maksud lebih mendekatkan program layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Kondisi ini juga dikuatkan fakta bahwa masyarakat miskin sebagai pengguna layanan bantuan hukum lebih banyak tinggal di daerah perdesaan dibanding perkotaan.

Penutup

Terlepas dari berbagai kritikan substansi terhadap disahkannya UU Bantuan Hukum, namun UU ini juga harus dilihat sebagai ruang bagi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam mendorong tegaknya keadilan hukum bagi masyarakat miskin yang selama ini cenderung sulit untuk didapatkan. Berbagai persoalan/kritikan terkait independensi dan definsi bantuan hukum, dapat diabaikan terlebih dahulu karena seiring berjalannya waktu nanti akan mengalami penyempurnaan.

Advertisements