Diskursus Pemilihan Gubernur dalam RUU Pilkada (Jambi Ekspres, 10 Okt 2012)

Posted on Updated on


Diskursus perubahan sistem pemilihan gubernur mencuat ketika Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengusulkan RUU Pilkada. Saat ini, RUU Pilkada sedang dibahas oleh DPR sebagai bagian dari program legislasi nasional tahun 2012. Dalam RUU tersebut, Pemerintah mengajukan usulan perubahan sistem pemilihan Gubernur yaitu merubah sistem pemilihan Gubernur secara langsung menjadi sistem pemilihan Gubernur secara perwakilan oleh DPRD Provinsi.

Usulan ini tentu saja menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Pihak yang tidak mendukung usulan ini berargumentasi jika pemilihan dengan sistem perwakilan di DPRD Provinsi adalah bentuk kemunduran bagi demokrasi, sementara pihak yang mendukung usulan ini berargumentasi jika pemilihan oleh DPRD Provinsi adalah upaya untuk memperkuat posisi Gubernur sebagai “unit antara” pemerintah pusat di daerah. Konsekuensi logis dari hal ini adalah pemilihan kepala daerah di “unit dasar” yaitu ditingkat kabupaten/kota harus berbeda dengan pemilihan kepada daerah di “unit antara” yaitu ditingkat provinsi .

Argumentasi usulan Pemerintah ini dapat dibaca pada dokumen naskah akademis yang menyertai RUU Pilkada tersebut. Pemerintah mendasarkan pada argumentasi konstitusional dan konseptual. Secara konstitusional, dalam pasal 18 (ayat 4) UUD 1945 hasil amandemen kedua dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal dalam konstitusi ini secara tegas tidak mengharuskan Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan hanya secara demokratis. Artinya pemilihan tersebut dapat dilaksanakan secara langsung atau secara perwakilan. Hal ini berbeda dengan pengaturan kontitusi terhadap sistem pemilihan Presiden & Wakil Presiden. Dalam pasal 6A (ayat  1) UUD 1945 hasil amandmen ketiga dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Sementara itu secara konseptual, pemerintah berargumentasi jika konsep otonomi daerah menempatkan Gubernur tidak hanya sebagai kepala pemerintah di daerah, melainkan karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Sebagai wakil pemerintah pusat didaerah, Gubernur bertanggungjawap kepada Presiden, sementara sebagai kepala pemerintahan didaerah Gubernur bekerja dengan pengawasan dari DPRD Provinsi (prinsip check and balances). Terkait hal tersebut, dibutuhkan pengaturan untuk memperkuat posisi Gubernur terhadap Pemerintah Pusat dan posisi Gubernur terhadap Kabupaten/Kota.

Pemerintah berkeinginan jika pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi bertujuan untuk mengeliminir persoalan-persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengatasi ambigunya posisi Gubernur, disatu sisi sebagai kepala pemerintahan didaerah dan disisi yang lain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Tujuan jangka panjang yang diinginkan adalah penguatan posisi Gubernur dan menyelesaikan persoalan-persoalan rentang kendali pemerintah pusat ke daerah yang terputus karena Gubernur tidak merasa sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Antara Persoalan dan Solusi

Kesimpulan dari gambaran diatas bahwa ada persoalan terkait dualisme posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sebagai kepala pemerintahan didaerah dan untuk  menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan solusi dengan merubah sistem pemilihan Gubernur. Terkait hal tersebut, penulis menilai jika antara persoalan dan solusi yang ditawarkan tidak singkron atau tidak nyambung.

Pertanyaannya kemudikan adalah apakah dengan solusi merubah sistem pemilihan Gubernur dari langsung menjadi perwakilan dapat menjawab persoalan-persoalan diatas? Penulis menilai jika persoalan-persoalan diatas tidak otomatis terselesaikan dengan diubahnya mekanisme pemilihan Gubernur. Gubernur hasil pemilihan oleh DPRD tidak secara otomatis merasa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bahkan kecenderungan dari pengalaman terdahulu, Gubernur hasil pemilihan oleh DPRD Provinsi justru merasa sebagai wakil dari partai politik yang mengusung mereka ketika pemilihan. Boro-boro ingin menguatkan posisi gubernur, gubernur hasil pemilihan DPRD justru memperkuat rivalitas antara Gubernur dan Pemerintah pusat ketika partai-partai yang mendukung dia dalam pemilihan di DPRD berasal dari partai-partai non pemerintah (oposisi) ditingkat Parlemen.

Pemerintah juga beranggapan jika persoalan tata pemerintahan didaerah dapat terselesaikan dengan jalan merubah sistem pemilihan Gubernur. Bahasa lainnya, Pemerintah berargumentasi jika persoalan tata pemerintahan didaerah bersumber dari sistem pemilihan gubernur. Persoalan tata pemerintahan didaerah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tentunya tidak bersumber dari sistem pemilihan Gubernur. Sumber persoalan tata pemerintahan didaerah adalah belum jelasnya posisi Gubernur dalam kaitannya dengan peran dia sebagai wakil pemerintah pusat didaerah. Solusinya terkait hal ini adalah melakukan penataan ulang struktur dan kewenangan pemerintahan didaerah melalui revisi UU Pemerintahan Daerah yang kebetulan saat ini juga sedang dibahas oleh DPR.

Persoalan Biaya Politik Tinggi

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah berargumentasi jika pemilihan Gubernur oleh DPRD dapat menekan biaya politik tinggi yang terjadi selama ini terjadi dalam pemilihan langsung. Dalam pemilihan Gubernur secara langsung, seorang kandidat gubernur harus mengeluarkan uang dalam jumlah tidak sedikit yaitu antara 30 sampai 50 Milyar, tergantung letak geografis daerah dan jumlah mata pilih di daerah tersebut. Dengan sistem pemilihan oleh DPRD Provinsi (perwakilan), maka angka yang fantastis ini dapat ditekan. Pertanyaannya kemudian apakah asumsi ini benar? Jika konteksnya uang negara yang digunakan untuk  penyelenggaraan Pilkada, maka jelas secara siginifikan dana yang digunakan tidak sebesar pemilhan langsung. Tetapi jika konteksnya adalah ongkos politik yang dikeluarkan oleh kandidat Gubernur maka tujuan untuk menekan biaya politik tidak akan berubah secara signifikan.

RUU Pilkada sebenarnya telah mengantisipasi jika terjadi politik uang dalam Pemilihan Gubernur oleh anggota DPRD Provinsi. Dalam Pasal 30 RUU Pilkada dinyatakan jika calon gubernur yang merasa dirugikan atau mempunyai bukti awal adanya dugaan politik uang yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilihan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA) dan apabila keputusan terhadap keberatan tersebut terbukti, maka MA dapat membatalkan hasil pemilihan dan terhadap anggota DPRD Provinsi yang terbukti melakukan atau turut serta melakukan politik uang dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi dengan tidak menghilangkan perbuatan pidananya.

Pertanyaannya kemudian adalah seberapa efektif sanksi yang sangat berat tersebut dapat menekan atau bahkan menghilangkan potensi terjadinya politik uang dalam pemilihan Gubernur oleh DPRD?. Jika kita lihat kebelakang, sudah menjadi rahasia umum terjadi proses “jual beli” dukungan suara ketika dahulu masih berlaku sistem pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi. Bahkan dalam pemilihan langsung pun, “jual beli” dukungan partai politik juga diduga terjadi. Artinya sistem pemilihan gubernur malalui sistem perwakilan ataupun sistem langsung tidak menjamin 100%  bersih atau tidak terjadi politik uang.

Biaya politik tinggi dalam pemilihan gubernur secara langsung sebenarnya dapat ditekan melalui Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, yaitu menyamakan waktu tahapan penyelenggaraan Pilkada antara pemilihan gubernur dengan bupati/walikota. Mekanisme ini sudah masuk didalam RUU Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati/walikota dalam tahun yang bersamaan maka dilaksanakan secara serentak.

Antisipasi biaya politik tinggi juga dapat diantisipasi melalui pengaturan sumber dana yang digunakan oleh kandidat. Selama ini, dana yang digunakan oleh kandidat kepala daerah secara resmi dapat dilihat didalam rekening bank yang didaftarkan kepada penyelenggara Pemilu. Didalam rekening tersebut dapat dilihat cashflow penggunakan dana oleh seorang kandidat. Persoalannya kemudian, apakah dapat dipastikan seluruh dana yang digunakan oleh kandidat hanya masuk dan keluar dari satu nomor rekening yang didaftarkan tersebut?

Untuk mengantisipasi biaya politik tinggi salah satunya dapat dilakkan melalui pengaturan yang jelas terkait dana yang digunakan oleh kandidat dan mesti diiringi juga dengan sanksi yang tegas. Argumentasi biaya politik tinggi menyebabkan kecenderungan kepala daerah yang terpilih akan berprilaku korup dengan asumsi mengembalikan dana yang dikeluarkan adalah benar adanya. Tetapi permasalahan ini jangan kemudian memunculkan sistem yang justru kontra produktif  terhadap tujuan dari demokrasi itu sendiri.

Belum lagi persoalan legitimasi dimana Gubernur yang dipilih oleh DPRD Provinsi secara psikologis tidak memiliki hubungan emosional secara langsung dengan masyarakat. Calon Gubernur yang akan berkompetisi tidak memiliki motivasi kuat untuk membangun komunikasi dan hubungan langsung dengan masyarakat. Bagi calon Gubernur nantinya, lebih penting membangun hubungan dengan anggota DPRD Provinsi dibanding masyarakat. Legitimasi Gubernur yang dipililh oleh DPRD juga jauh lebih rendah dibandingkan Gubernur yang dipilih secara langsung.

Pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi juga menyebabkan penyampaian visi, misi dan program oleh calon Gubernur di sidang paripurna di DPRD menjadi tidak memiliki pengaruh terhadap keterpilihanannya. Padahal demokrasi kita menuju agar bagaimana rakyat memiliki pemimpin karena program, perdebatan politik bukan lagi berada pada ranah suka-tidak suka terhadap seorang calon, tetapi menuju kearah perdebatan dan adu program yang lebih memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Selain itu, Gubernur terpilih merasa jika dia berhasil terpilih karena mutlak peran dari anggota DPRD, bukan karena peran masyarakat. Konsekuensinya dari hal ini adalah tanggungjawab Gubernur yang diterjemahkan dalam program-program pembangunan lebih condong pada kepentingan yang memilihnya (anggota DPRD) daripada kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan jika ditarik pada tataran teoritik, maka pemilihan Gubernur oleh DPRD dapat membiaskan kembali sistem check and balances di tingkatkan pemerintahan daerah.

Usulan perubahan sistem pemilihan Gubernur sebenarnya bersumber dari persoalan hubungan atau pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Pada dasarnya hal ini merupakan ihktiar untuk mencari keselarasan penggunaan kekuasaan pemerintahan negara secara territorial. Terkait hal tersebut, solusi yang lebih tepat untuk diambil adalah mengatasi akar persoalan melalui perubahan regulasi yang tepat sasaran.

Link: http://www.jambiekspres.co.id/berita-869-diskursus-pemilihan-gubernur-dalam-ruu-pilkada.html

Advertisements