Debat Publik Terhadap Keputusan DKPP

Posted on Updated on


Selasa, 27 November 2012 yang lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan putusan dengan Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012 yang berisi 4 (empat) point keputusan, yaitu: 1). Menyatakan pihak teradu yaitu komisioner KPU tidak terbukti mempunyai i’tikad buruk untuk melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 2). Menyatakan Sekjen, Wasekjen, Kepala Biro Hukum, dan Wakil Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan untuk itu merekomendasikan kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi dalam tempo sesingkat-singkatnya mengembalikan yang bersangkutan kepada instansi asal; 3). Memutuskan 18 (delapan belas) Parpol yang tidak lulus verifikasi administrasi untuk diberi kesempatan mengikuti verifikasi faktual dengan tidak mengubah jadwal tahapan Pemilu; 4). Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini dan Banwaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Terhadap putusan ini, khususnya pada point 2 dan 3, penulis menilai bahwa DKPP telah memutuskan suatu pengaduan/laporan diluar kewenangan yang dimilikinya, dengan analisis sebagai berikut.

Tentang Siapa Penyelenggara Pemilu

Pasal 111 ayat 4 UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi bahwa salah satu wewenang DKPP adalah memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Dalam angka 2 (dua) putusan DKPP diatas, menyatakan bahwa Sekjen, Wasekjen, Kepala Biro Hukum, dan Wakil Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan sanksi yang diputuskan untuk pelanggaran ini adalah merekomendasikan kepada KPU untuk mengembalikan yang bersangkutan ke instansi asalnya. Point penting dari putusan ini adalah apakah Sekretaris Jenderal KPU dan pegawai sekretariat Jenderal KPU masuk dalam kategori penyelenggara Pemilu?

Pasal 1 angka 6 UU 15 Tahun 2011 menyatakan definisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU dibentuklah Sekretariat (Pasal 55). Berdasarkan hal ini, menurut penulis dalam konteks UU 15 Tahun 2011 yang dimaksud penyelenggara Pemilu adalah Komisoner KPU bukanlah Sekretariat KPU karena secara tegas sekretariat hanyalah berfungsi sebagai pendukung dari tugas dan dan wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Bahkan dalam pasal 1 UU 15 Tahun 2011 sebagai “definsi konseptualnya” peraturan perundangan tersebut, tidak muncul definsi dari sekretariat KPU.

Hal yang kemudian menguatkan adalah bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu memang memiliki wewenang untuk memberhentikan sekretaris jenderal KPU dan atau pegawai sekretariat Jenderal KPU. Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf o tentang tugas dan wewenang KPU, yang berbunyi secara lengkap “mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan anggota KPU KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Betul bahwa putusan DKPP adalah merekomendasikan kepada KPU untuk memberhentikan sekretaris jenderal dan pegawai sekretariat jenderal KPU, tetapi ada kalimat keharusan waktu yaitu “dalam tempo sesingkat-singkatnya setelah putusan” dan diikat lagi dengan putusan nomor 4 (empat) yang berbunyi “memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan”, dan dalam pasal 112 UU 15 Tahun 2011 menyatakan putusan DKPP yang berupa sanksi bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi (final) dan harus dilaksanakan (mengikat).

Terkait hal ini, penulis beranggapan ada ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerancuan yaitu DKPP secara tidak langsung memiliki wewenang untuk memutuskan pemberhentian sekretaris Jenderal dan pegawai sekretariat Jenderal KPU, padahal wewenang ini secara tegas adalah wewenang dari KPU atas rekomendasi Banwaslu, bukan wewenang DKPP. Kewenangan DKPP adalah dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu, dalam konteks ini adalah komisioner KPU.

Tentang Kode Etik

Menurut Pasal 1 UU 15 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Definisi DKPP ini secara jelas menyebutkan jika DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, bukan yang lain.

Lalu, Apa itu kode etik itu? pada konteks peradilan sudah lama dikenal kode etik hakim yang harus ditaati oleh seluruh hakim di Indonesia. Kode etik hakim merupakan pedoman tingkah laku (code of conduct) bagi hakim Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam kode etik tersebut, terdapat panduan berupa pedoman tingkah laku hakim yang antara lain berisi pedoman sifat, sikap, kewajiban dan larangan. Untuk memastikan kode etik dapat ditaati oleh seluruh hakim di Indonesia, maka dibentuklah lembaga yang mengawasinya yaitu Komisi Yudisial (KY). Komisi Yudisial (KY) bertugas meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.

Sementara itu, dalam dunia wartawan dikenal istilah kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah pedoman tingkah laku wartawan seluruh Indonesia dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik mengatur tentang kepribadian, integritas, cara pemberitaan, sumber berita. Untuk memastikan kode etik jurnalistik dapat ditaati oleh seluruh wartawan maka dibentuklah lembaga yang bernama Dewan Pers Indonesia. Dalam pasal 15 ayat (2) UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan jika salah satu fungsi dewan pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Lalu bagaimana dengan kode etik penyelenggara Pemilu? sama halnya dengan kode etik hakim dan kode etik wartawan, kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pedoman etika dan prilaku bagi penyelenggara Pemilu di seluruh Indoensia. Kode etik penyelenggara Pemilu tertuang dalam peraturan bersama antara KPU, Banwaslu dan DKPP. Dalam peraturan bersama tersebut yang dimaksud dengan kode etik adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi prilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Secara lebih lanjut kode etik penyelenggara Pemilu memuat aturan tentang prinsip dasar etika dan prilaku penyelenggara Pemilu.

Definisi ini sangat tegas, bahwa kode etik meliputi unsur: moral, etis, filosofis bagi prilaku penyelenggara Pemilu. Untuk memastikan kode etik tersebut ditaati oleh seluruh penyelenggara Pemilu di Indonesia maka dibentuklah DKPP. Secara perundang-undangan, DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menilai suatu keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Kewenangan DKPP hanya memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Banwaslu serta penyelenggara Pemilu dibawahnya. Sama halnya dengan Komisi Yudisial (KY) yang tidak berhak menilai suatu putusan yang dibuat oleh hakim dalam persidangan, akan tetapi KY dapat menilai apakah hakim tersebut melanggar etika atau tidak ketika memutuskan suatu kasus.

Keputusan DKPP pada tanggal 27 November 2012 menurut penulis tidak sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya dalam perundang-undangan yang berlaku. Keputusan DKPP menganulir Keputusan KPU tentang partai-partai politik yang lulus verifikasi administrasi dapat diartikan sebagai penilaian DKPP terhadap keputusan/kebijakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, bukan penilaian terhadap etika atau prilaku penyelenggara Pemilu.

Selain hal tersebut diatas, Keputusan DKPP yang mengharuskan KPU melakukan verifikasi faktual terhadap 18 Parpol yang tidak lulus verifikasi administrasi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak realistis. Mengapa? Pertama, jika Parpol tersebut tidak lulus secara administrasi artinya Parpol tersebut tidak memiliki kelengkapan administrasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan jika Parpol tersebut tidak memiliki kelengkapan administrasi tentunya tidak layak untuk dilakukan verifikasi faktual karena verifikasi faktual berpedoman pada dokumen administrasi Parpol. Kedua, DKPP membuat putusan jika KPU harus melakukan verifikasi faktual dengan tidak mengubah tahapan, program dan jadwal Pemilu yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya kondisi ini tidak realistis secara waktu bagi KPU dan jajaran dibawahnya karena posisi waktu sekarang telah sampai pada masa perbaikan hasil verifikasi faktual.

Terhadap persoalan ini, dibutuhkan kepastian hukum tentang tugas dan wewenang DKPP. Apakah DKPP dapat memutuskan dugaan pelanggaran diluar penyelenggara Pemilu dan apakah DKPP dapat menilai untuk kemudian memutuskan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu. Bahwa keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, penulis sepenuhnya setuju, tetapi harus disertai dengan kepastian hukum terhadap tugas dan kewenangan DKPP karena semangat awal dibentuknya DKPP adalah sebagai fungsi pengawasan etika dan prilaku dari penyelenggara Pemilu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s