Masalah Demokrasi Di Indonesia

Posted on Updated on


A. Memahami Demokrasi dan Transisi

Konsep demokrasi umumnya diterjemahkan sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi definisi yang sederhana ini mengalami kemerosotan makna. Suatu sistem dianggap demokratis, apabila pembuatan keputusan kolektif, dipilih dengan menggunakan sistem Pemilu yang jujur, adil dan berkala.

Demokratisasi adalah jalan atau proses perubahan dari rezim non demokratis menjadi demokratis. Secara umum demokratis mencakup beberapa proses atau tahapan rumit tetapi saling berkaitan dari liberalisasi, transisi, instalasi, dan konsolidasi. Liberalisasi adalah proses pengefektifkan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga.

Transisi bisa didefiniskan sebagai titik awal atau interval antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Transisi tidak mesti akan berakhir dengan instalasi demokrasi, sebaliknya bisa saja tercipta otoritarian baru atau hanya demokrasi yang terbatas. Setelah transisi apapun hasilnya akan diikuti dengan konsolidasi. Konsolidasi merupakan sebuah proses yang lebih komplek dan panjang setelah transisi didalamnya diwarnai proses negosiasi (transaksi) yang hendak mempromosikan sistem atau aturan main ketimbang merusak sistem lama.

Untuk menjelaskan proses transisi menuju demokrasi di Indonesia kita dapat menggunakan empat pendekatan:

1. Perdebatan sosio-kultural

Variabel penentu demokrasi berpusat pada masyarakat yang sifatnya sangat substansial. Pertama, kemakmuran ekonomi yang mantap; kedua, kelas menengah yang kuat dan besar; ketiga, mantapnya budaya demokrasi yaitu toleran terhadap perbedaan. Semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi suatu negara maka semakin memiliki kesempatan untuk menciptakan negara demokrasi.

2. Pendekatan yang berpusat pada negara

Pendekatan ini melihat bahwa demokratisasi diletakkan pada kokohnya negara dan pematangan kapitalisme. Di Indonesia pendekatan ini tidak bisa menjawab mengapa transisi menjuju demokrasi baru terjadi setelah Soeharto lengser

3. Pendekatan kontigensi elite

Pendekatan ini berpusat pada strategi dan pilihan-pilihan kontigen aktor atau elite politik. Dalam konteks Indonesia, Harold Crouch mengempatkan variabel konflik elite sebagai pendorong kuatnya proses transisi demokrasi. Konflik elite terjadi karena masalah ekonomi dan krisis ekonomi berimplikasi pada krisis legitimasi.

B. Transisi dan Instalasi Demokrasi

Kejatuhan Soeharto sama sekali tidak ekuivalen dengan demokratisasi. Dalam studi demokratisasi sering ditekankan bahwa kejatuhan penguasa otoriter karena tekanan dari bawah hanya cenderung merupakan perubahan pemerintahan ketimbang transisi demokratis penuh.

Transisi menggambarkan sebuah abnormalitas dan ketidakpastian politik. Transisi bisa berakhir bila abnormalitas tidak lagi menjadi sentral kehidupan politik, yaitu ketika para aktor politik telah menetapkan dan mematuhi perangkat aturan main baru. Pemerintahan pada masa transisi umumnya menghadapi sejumlah masalah yang serius. Masalah paling mendasar adalah keharusan melembagakan demokrasi sebagai alternatif tunggal bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Transisi yang tidak pasti umumnya akan berakhir bila terjadi kesepakatan akan aturan main dan lembaga-lembaga politik baru yang demokratis, serta tampilnya pemerintahan baru yang dihasilkan dari Pemilihan Umum yang demokratis. Dalam jargon demokratisasi tampilnya pemerintahan baru secara demokratis adalah akhir dari transisi dan awal dari instalasi demokrasi yang menjadi modal politik bagi upaya konsolidasi demokrasi.

C. Agenda Masa Depan

Demokratisasi adalah sebuah perjuangan keras yang harus melewati tahap perjuangan menjatuhkan penguasa otoriter sampai ke konsolidasi. Bagaimanapun konsolidasi jauh lebih sulit ketimbang menjatuhkan penguasa otoriter. Kesulitan itu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor permulaan transisi (krisis ekonomi, krisis legitimasi, konflik tajam).

Terkait hal tersebut diatas, hal-hal yang harus dilakukan dalam konsolidasi demokrasi antara lain:

  1. Pelembagaan oposisi formal yang mandiri
  2. Partai-partai yang berakar dari masyarakat
  3. Masyarakat politik yang mampu mengontrol pemerintah melampaui birokrasi dan militer
  4. Partai dan parlemen yang bertanggungjawab kepada publik
  5. Kesenjangan yang minimal antara oligarki elite dan kepentingan publik
  6. Pemilihan umum yang bebas dan kompetitif

Sementara itu pada ranah masyarakat sipil membutuhkan hadirnya 1) asosiasi-asosiasi sukarela yang kuat dan mandiri; 2) ruang publik yang luas dan bebas; 3) jaringan yang kuat antar elemen masyarakat; 4) tumbuhnya civilitiy atau budaya demokratis yang kuat.

Di sektor negara membutuhkan 1) kemampuan ekstraktif, distributif, dan regulasi negara yang legitimate; 2) penyelenggaraan negara yang baik; 3) birokrasi negara yang bekerja keras atas prinsip meritokrasi; 4) militer yang tidak berpolitik.

Pada arena rule of law membutuhkan kehadiran lembaga peradilan yang mandiri dan dipercaya, jaminan akan kepastian hukum, dan konstitusi yang disantuni. Semua itu akan mendorong terciptanya penyelenggara pemerintahan yang terbatas dan sekaligus memberikan jaminan pada hak-hak sipil dan politik warga negara.

Pada arena pasar ekonomi tentu membutuhkan kinerja ekonomi yang baik dari pemerintah, maupun pasar kompetitif, serta kemudahan akses publik ke pasar. Pemerintah harus berupaya dengan keras untuk menciptakan lingkungan yang bersahabat dengan pasar yang membiarkan pasar berfungsi dengan baik seraya melakukan intervensi secara efesien saat pasar terbukti tidak kompetitif dan sehat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s