Sejarah Politik Zaman Kolonial

Posted on Updated on


Pendahuluan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sejak Wilayah Nusantara hannya berupa hamparan pulau-pulau  yang dikelilingi laut dan menjadi incaran bagi kolonalisme untuk datang dengan dalih mencari rempah-rempah. Kedatangan Cornelis de Hotman pada pada tanggal 22 Januari 1596 dengan menggunakan 4 buah kapal armada kerajaan Belanda, perjalan yang memakan waktu + 14 bulan berhasil merapat dipelabuhan  Batavia. Interaksi anatara pedagang Belanda dengan penduduk Banten tidak berjalan dengan baik dikarenakan perlakuan kasar kepada masyarakat lokal sehingga timbul penolakan penduduk lokal terhdap kedatangan mereka di tanah Banten. Keadaan ini memaksa para pedagang Belanda meninggalkan Banten dengan tangan hampa.

Kemudian pada bulan Mei 1598 sebanyak 8 buah kapal Belanda kembali menuju Banten yang ditempuh dengan waktu perjalanan 7 bulan,   kedatangan rombongan  armada perdagangan Belanda kali ini dibawah pimpinan Yacob Van Neck dan Wijbrand Van Wairwijck ini tidak sia-sia  dimana mereka bisa membeli rempah-rempah yang diinginkan. Disinilah berawal kisah suksesnya para pedang Belanda yang kemudian mendirikan kekuatan atau sentra ekonomi yang kuat dan membuat ketergantungan pribumi terhadap mereka, sehingga tidak sadar Koloni Belanda telah menjalankan misi kekuasaan mereka di Nusantara.

Kondisi ketergantungan pribumi terhadap para pedang Belanda kemudian berkembang di daerah-daerah lain yang pada akhirnya melahirkan sejumlah ekspansi dagang Belanda di Daerah-daerah terutama  yang banyak menghasilkan rempah-rempah dan melakukan trik politik antara kerjaan satu dengan kerjaan yang lain.

Geografis Nusantara yang terpisah-pisahkan ini memungkinkan penguasa Belanda menjalankan Politik Devide Et Ampera (Politik memecah belah) dan berhasil menguasi Nusantara  dengan mudah sehingga politik yang dijalankan oleh kaum kolonialisme dianggap ampuh dapat disebarluaskan di daerah-daerah yang dianggap penting untuk mendukung usaha ekspansi dagang dan kolonialisme dengan melakukan proses pembusukan antara penguasa lokal/raja satu dengan raja lain

Perkembangan pesat dalam dunia perdagangan ini diikuti dengan kekuatan Militer yang sengaja didesain oleh kaum imperalis dengan berbagai dalih dan upaya yang dijalankan tanpa disadari oleh penguasa lokal maka terjadilah kompromi antara bangsa penjajah dengan kaum imperialis yang berujung penaklukan daerah yang diakhiri dengan perjanjian yang menguntungkan bagi kaum penjajah. Secara tidak sadar maka proses pemerintahan yang diterapkan oleh kaum imperalis berjalan sesuai dengan keinginan mereka.

Kerajaan Belanda dan Daerah Koloni

Kerajaan Belanda  meliputi wilayah-wilayah di Eropa termasuk koloni-koloni yang terdiri atas beberapa benua yaitu Hindia Timur dan Hindia Barat, dan wilayah Hindia Timur merupaan suatu koloni dengan nama Hindia Belanda (Nederladsch-Indie), sedangkan Hindia Barat yang terdiri dari dua koloni yaitu Suriname meliputi wilayah Guyama Belanda dan Curacao. Daerah-daerah masyarakat hukum diluar Eropa, dinamakan Koloni-koloni dan Daerah milik/beezettingent. Beezettingent  adalah daerah-daerah yang didapat dari kerjaan Bumi Putra dengan penaklukan atau dengan perjanjian namun kedua daerah ini secara hukum adalah sama.

Dalam Groundweet 1922 istilah Koloni daerah- daerah milik diganti sejajar dengan negara di Eropa yaitu Hindia Belanda yang mempunyai hukum yang sama dan setiap wilayah berwenang untuk mengurus kepentingannya sendiri dengan demikian kerajaan Belanda bukan merupakan gabungan/federasi dari empat wilayah gabungan kesatuan/sentralistik yang dipimpin oleh seorang raja dan untuk wilayah Hindia Belanda dipegang oleh Gibernur General (GG).

Ciri hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda jelas merupakan bagian dari kerajaan yang berada dikedaulatannya, tetapi juga merupakan bagian yang berdiri sendiri dan mempinyai perundang-undangan serta mempunyai perangkat tersendiri untuk melaksanakan wewenang selama semua itu dibatasi oeh hukum yang lebih tinggi dalam memperhatikan kepentingan negara.

Kekuasaan VOC dan Praktek Pemerintahan

Pada abad 17 perdagangan antara Eropa dan Nusantara semakin menjanjikan harapan, sehingga timbul persaingan antara kongsi dagang denga Belanda dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Guna mengantisipaisi persaingin itu maka pada tanggal 20 Maret 1602  Belanda membentuk ( Verenicde Ostindishe Compagnie  ) VOC  yang merupakan beberapa kongsi dagang Belanda di wilayah Nusantara.

Pembentukan kongsi dagang tersebut cukup kuat  untuk bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Untuk itu maka pemerintahan Kerajaan Belanda memberikan hak istimewa kepad VOC atas wilayah yang dikuasi diantarannya:

  1. VOC adalah wakil kerjaan Belanda di Asia
  2. VOC berhak mengadakan perjanjian/traktak atau memaklumatkan perang, menciptakan mata uang sendiri, mengangkat pegawai dan aparatur pemerintahan, menjalankan kehakiman, mengadakan pengumuan pajak monopoli perdagangan dan berhak membentuk angkatan perang
  3. VOC  dapat mengadakan pemerintahan jika dipandang sangat perlu

Dengan hak-hak istimewa tersebut maka VOC tumbuh sebagai kongsi dagang yang sangat kuat di Nusantara, sehingga pengaruhnya sangat luas. Dari sebuah kongsi dagang VOC kemudian menyerupai sebuah sistem pemerintahan yang kuat karena diberikan otoritas yang kuat dan luas  oleh pemerintahan Belanda yang dalam prakteknnya telah menjalankan rodah pemerintah dengan berbagai monuver polotik yang banyak merugikan  kepentingan kaum pribumi terutama pemerintahan lokal yang telah berjalan seperti kerajaan yang telah lama berkuasa  dalam suatu daerah tertentu.

Contoh kasus yang dilaksanakan oleh VOC terhadap  kerjaan lokal mengadu dombah para bangsawan sehingga menimbulkan keretekan dalam istana,  ciri seperti itu adalah cara VOC melemahkan para penguasa pribumi  yang seperti terjadi di Banten ketika Sultan Ageng Tirtayasa mara terhadap anaknnya Sultan Haji, karena  berhubungan dengan VOC yang kemudian menurunkannya  dari tahtah persoalan tersebut membuat Sultan Haji tidak menerima perlakuan ayahannya kemudian meminta bantuan VOC maka Sultan Agung Tirtayasa dipenjarah di Batavia,  atas bantuan VOC tersebut Sultan  haji mebrikan imbalan seperti yang tercantum dalam Perjanjian Banten Tahun 1686, selain itu mengusir kaum pendatang dan dilarang berhubungan dengan Maluku.

Praktek-praktek pemerintahan yang dijalankan oleh VOC ini sangat menguntungkan bagi kerjaan Belanda namun disisi lain ada yang merugikan kepentingan pemerintah Belanda akibat terjadi pemberontakan oleh kaum pribumi yang diperlakukan oleh VOC yang tidak manusiawi.

Selain itu terjadi yang persaingan dagang dan korupsi  yang dilakukan dikalangan pegawai VOC,  maka pada Tahun 1795 kekayaan VOC diaudit oleh pemerintah Kerjaan Belanda. Dari hasil audit diketahui tidak mau membayar hutang sebesar 136,7 Gulden dan dianggap bangrut, dengan kenytaan tersebut maka pemerintaha keraan Belanda mengambil alih kedudukan VOC di Nusantara maka pada tanggal 1 Janurari 1800 berakhirlah kekuasaan VOC, maka mulailah kekuasan kerjaan Belanda atas wilayah di Indonesia.

Pemberlakuan Hukum Kerajaan Belanda

Setelah Masa berakhirnnya VOC di Hindia Belanda, maka secaera otomatis segala bentuk pemerintahan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kerjaan Belanda karena Hindia Belanda (Indonesia) bukan sebuah negara merdeka maka kekuasaan dalam perundang-undangan masih ditangan pemerintah Belanda.

Mahkota Ratu (Ratu atau Raja dan Dewan Menteri Kerajaan Belanda)  bersam-sama dengan parlemen  (staten generale)  adalah pemegang kekuasaan peradilan. Produk dari mahkota dan parlemen dinamakan Wet. Wet adalah peraturan tertinggi di Hindia Belanda.

Bentuk perturan lain yang berlaku di Hindia Belanda secara hirarkis  derjatnnya  dibawah Wet adalah Algemene Maatregelen van Bestuur dibuat hannya mahkota, kemudian ordonnantie dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama-sama dengan Volksraad dewan rakay Hindia Belanda. Setelah itu Regeerins Verordening yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda sendiri keempat bentuk  peraturan tersebut secara bersama-sama disebut Algemene Verordeningen ( peraturan umum ).

Selain itu pula bentuk peraturan yang bersifat lokal meliputi wilayah-wilayah tertentu saja,  peraturan tersebut dinamakan Local Verordeningen, dengan demikian pemerinahan Hindia Belanda diatur secara khusus berdasarkan Wet op de Indische Staatsregeling  (semacam undang-undang dasar Hindia Belanda ).

Memperhatikan aturan yang berlaku di Hindia belanda yang diterapkan oleh kaum kolonisme di wilayah nusantara maka sentarlisasi kekuasan dipusatkan pada pemerintahan yang berada di Negeri Belanda.

POLITIK DI ZAMAN JEPANG

Setelah pendaratan Tentara Jepang  di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942  kemudian diikuti penyerahan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Jepang tanpa syarat, maka berakhir masa pemerintahan Hindia Belanda  di Indoenesia dan kekuasaan ditangan  Bala Tentara Jepang. Selanjutnya stuktur pemerintahan di Indonesia dirubah sesuaian dengan  dengan kemauan pemrintah Jepang, dengan kemauan pemerintah jepang tersebut dikeluarkan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  bekas  jajahan Hindia Belanda ( Indonesia ).

Pemerintah bala Tentara Jepang selama tahun 1942 sampai dengan 1945 melakukan perubahan fundamental dalam bidang pemerintahan terutama pembagaian atas wilayah-wilayah bekas peninggal Pemerintah Hindia Belanda yang telah dikuasai Pemerintah bala Tentara Jepang dengan melakukan pembagian wilayah yang terdiri dari tiga wilayah kekuasaan militer  yaitu, Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi  dikuasi oleh Militer Angkatan Darat,  Jawa dan Madura berkedudukan di Jakarta  dan wilayah Timur terdiri dari Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil dan Maluku  berkedudukan di Makassar  dan dikuasim oleh di Angkatan Laut, dalam pembagian wilayah pemerintah Jepang menyerahkan sepenuhnya kewenangan pembagian atas wilayah di bekas jajahan Hindia Belanda kepada Angkatan perangnya. Hal ini menunjukan  Jepang ingin membangun suatu sitem pemerintahan  yang memberi kekuasaan milter di wilayah Hindia Belanda, sehingga  militer dapat mengontrol pemrintahan yang ada di daerah.  Hal tersebut dimungkinkan karena kondisi pada saat itu terjadi perang dunia ke dua.

Pemerintahan militer tersebut terdiri dari Gunsireikan ( Panglima Besar Bala Tentara Jepang  sering disebut  sebagai Saikosisikan ) seagai pemimpin tertinggi dan dibawah ada Gunseikan ( Pembesar Pemerintah Bala Tentara Jepang ) dan kepala-kepala departemen. Pemerintah Pangre Praja  dibawah pimpinan Gunsireika  yang dalam praktek dijalankan oleh  Gunseikan. Struktur Pemeritahan ini menunjukan bahwa pemerintah Jepang tidak ada niatnnya untuk mendelegasikan kewenagan kepada daerah semua diputuskan pada Gunsereikan sebagai panglima tertinggi dalam  pemerintahan Jepang.

Dengan dikeluarkan Osamuseirei (peraturan) Nomor : 27 Tahun 1942 yang merupakan undang-undang produk dari Gunseireikan menginstruksikan bahwah : Jawa, Madura, Kesunanan Surakarta dan Kesultan Jogjakarta dibagi atas Syiuu (Keresidenan), Khen (Retgenshap), Gun (distrik/kewedanan)

Dengan dikeluarkan Osamuseirei ( peraturan ) Nomor : 27 1942  pemerintah pendudukan Jepang mengatur politik lokal dibekas jajahan hindia belanda, pemerintahan yag sentralistrik  kontrolnnya sangat ketat dari pendudukan Jepang. Pembentukan daerah bertingkat digunakan Jepang bukan untuk melayani kepentingan   masyarakat pribumi  tetapi lebih pada upaya untuk mengontol orang pribumi dan memanfaatkannya sebagai pendukung tenaga peperangan Jepang, termasuk diantarannya sebgagi alat untuk memperoleh tenaga kerja untuk keperluan militer Jepang.

Pemerintah Tentara Jepang tidak sepenuhnnya melaksanakan pemerintahan seperti yang diterapkan oleh pemrintahan Hindia Belanda tetapi Pemerintahan bala Tentara Jepang melaksankan sistim pemerintahn berdasarkan kepentingan sudah tentu diatur sesuai dengan keinginannya.

Pemerintah Bala Tentara Jepang tetap menghendaki pemerintahan Pangreparaja tetap berjalan terus, demikian juga jabatan-jabatan vertikal seperti pos, Polisi, jawatan Kereta Api, Pegadaian, Pekerjaan Umum berjalan terus hannnya pimpinannya dipegang oleh militer Jepang baik di pusat maupun daerah.

Implikasi dari dikeluarkan Peraturan (Osamuseirei)  tentang Stuktur pemerintahan yang baru menyebabkan Provinsi dengan Gubernurnnya dihapus, demikian juga dengan sistim residennya Syuu (Keresiden) menjadi teras yang memiliki pemerintahan sendiri dan membawahi Ken dalam wilayahnnya. Dengan peraturan-peraturan ini dewan-dewan di daerah dibentuk  sehingga timbul pemerintahan tunggal, sedangkan pemerintahan bala Tentara jepang dalam tugasnnya hannya menjalankan dekonsentrasi.

Perubahan pemerintahan kemudian terjadi pada tanggal 11 September 1943, dimana kekuasaan pemerintahan dibawah satu tangan (sentralistrik) pada Saeikosisikan yang berkedudukan di sebagai Gubernur Jenderal. Dibawah Saikosisikan dan Gunseiken  (Kepala Staf) yang juga merupakan kepala staf angkatan perang. Saikosisikan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang disebut Osamuseirei sedangakan Gunseikan menegeluarkan  Osamukanrei.

Dengan demikian Kedudukan pemerintahan Jepang berlangsuing sampai dengan September 1945 setelah ditetapkan peraturanundang-undangan yang mangatur pembentukan Dewan  baik di tingkat pusat maupun daerah yang bertugas memberi nasehat kepada pejabat tunggal tersebut, dewan tersebut antara lain : Tyoo-Sangiin  (Dewan Kepulauan) untuk pulau Jawa (osamuseirei  No. 37 Tahun 1943) (Osemoseirei No.37 dan Osemoseirei No. 8 Tahun 1943. Walaupun telah ditetapkan dewan-dewan di pusat di daerah tetapi didalam kenyataanya masih kabur fungsi-fungsi dari lembaga dalam kewenagan dalam menentukan kebijakan sepenuhnya tetap menjadi otoritas pejabat tunggal, implementasi ini tidak mencolok /berpengaruh terhadap dewan-dewan ini.

Pemerintah Bala Tentara Jepang berakhir pada Agustus 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan selanjunya pengaturan pemerintahan lokal di Indonesia mulai didasarkan pada Undang-Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan Bala Tentara Jepang setidaknnya pernah meramaikan pola pemerintahan di Indoesia, walupun dalam kurun waktu yang singkat 3,5 Tahun dengan memberikan beberapa yang diterapakan berdasarkan aturan militer Jepang,  sehigga penerapan konsep pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada saat itu dalah tidak bagaimana upaya yang konsisten untuk memajukan kepentingan masyarakat.

Advertisements

2 thoughts on “Sejarah Politik Zaman Kolonial

    renorasiwara8 said:
    03/07/2015 at 3:15 pm

    Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai sejarah politik zaman kolonial Indonesia.Benar benar sangat bermamfaat dalam menambah wawasan kita menjadi mengetaui lebih jauh mengenai indonesia.Saya juga mempunyai artikel yang sejenis mengenai indonesia yang bisa anda kunjungi di Indonesia Gunadarma

      weinarifin responded:
      04/07/2015 at 6:15 am

      Terimakasih….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s