Mengapa Pilkada Langsung (Catatan Menjelang Pembahasan Perpu Pilkada)

Posted on Updated on


IMG_2594Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam waktu dekat DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk membahas dan memutuskan menerima atau menolak Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota atau biasa disingkat Perpu Pilkada.

Lahirnya Perpu Pilkada berawal dari dinamika politik paska Pilpres dengan terpilihnya pasangan calon Ir. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kekuatan politik di DPR terbelah menjadi 2, yaitu partai pendukung pasangan calon Prabowo-Hatta dan partai-partai pendukung pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla. Kedua blok kekuatan politik berseteru dalam proses pengesahan RUU Pilkada yang hasilnya sama-sama kita ketahui “dimenangkan” oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Pilkada melalui DPRD.

Pengesahan RUU Pilkada ini disikapi secara luas oleh publik melalui media massa, twitter, facebook dll. Pada era sekarang, kehendak publik dapat secara cepat dan tepat diketahui melalui sarana informasi teknologi tersebut. Dapat disimpulkan – tanpa harus melalui survei apalagi referendum – bahwa publik menolak pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada tersebut paling kuat diartikulasikan melalui media Twitter. Bahkan beberapa hastag penolakan RUU Pilkada menjadi trending topic tingkat 1 dunia dan tentu saja hal ini secara langsung menyebabkan citra Presiden SBY saat itu menjadi kurang baik dimata dunia.

Mengapa Pilkada Langsung?

Konstitusi kita menegaskan bahwa Pilkada dilaksanakan secara demokratis. MK menafsirkan makna demokratis tersebut yaitu baik Pilkada langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD) sama-sama konstitusional dan demokratis. Pertanyaannya kemudian, lalu mengapa publik secara luas menginginkan Pilkada langsung? Pertanyaan ini penulis jawab dengan pendekatan filosofis sebagai berikut.

Pertama, Pilkada langsung lebih demokratis. Demokratis yang dimaksud disini merujuk pada proses Pilkada yang dilaksanakan secara langsung bersifat terbuka dan melibatkan semua individu masyarakat. Definisi sederhana dari demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat. Makna “oleh rakyat” menjadi roh dari demokrasi, sehingga memilih kepala daerah lebih demokratis jika melibatkan masyarakat luas dibanding melalui sistem perwakilan.

Kedua, Pilkada langsung menjaga kedaulatan rakyat. Makna “kedaulatan rakyat” merujuk pada kekuasaan pada hakekatnya ada pada setiap individu masyarakat untuk kemudian guna membentuk pemerintahan yang mengurusi segenap lapisan masyarakat “diserahkan” sebagian kedaulatan atau kekuasaan tersebut kepada pemerintah. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan masyarakat.

Ketiga, Melalui Pilkada langsung legitimasi pemerintahan lebih kuat. Kekuasaan yang bersumber dari basis elektoral tersebut dinamakan legitimasi. Jika Pilkada dilaksanakan melalui DPRD legitimasi yang diperoleh kepala daerah bersumber dari masyarakat yang diwakili oleh wakilnya di DPRD. Persoalannya apakah pernah anggota DPRD mendiskusikan terlebih dahulu dengan konstituennya ketika akan memilih kepala daerah jika Pilkada tidak langsung? Sangat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah hal ini dilakukan. Ini kemudian yang menimbulkan distorsi terhadap asumsi bahwa pemilihan melalui DPRD juga mencerminkan pilihan rakyat. Pilkada langsung menjamin bahwa legitimasi Kepala Daerah secara langsung diperoleh dari mayoritas masyarakat. Analoginya, mana yang lebih kuat legitimasi Presiden yang dipilih oleh MPR pada zaman orde baru atau Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat seperti sekarang?

Menjawab Pemborosan Anggaran, Politik Uang & Konflik Horizontal

Pengalaman 10 tahun terakhir penyelenggaraan Pilkada telah menimbulkan pemborosan anggaran. Namun alasan ini tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk mengubah pola pemilihan menjadi perwakilan oleh DPRD. Perpu No 1 Tahun 2014 mengamanahkan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2015, 2018 dan Pemilu daerah serentak pada tahun 2020. Pilkada serentak merupakan solusi terbaik untuk menjawab efek negatif borosnya anggaran dalam pelaksanaan Pilkada. 65% komponen pembiayaan Pilkada diperuntukan untuk honorarium badan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS), sehingga jika Pilkada diselenggarakan secara serentak dapat menghemat anggaran negara.

Pada sisi lain, pengalaman Pilkada juga diwarnai dengan merebaknya praktek politik uang (voting buying) yang tidak dapat dipungkiri jika praktek ini terus menerus terjadi akan merusak sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun praktek politik uang tidak hanya terjadi pada Pilkada langsung, pada pelaksanaan Pilkada tidak langsung pun patut diduga praktek ini juga terjadi. Artinya, kedua sistem pemilihan memiliki potensi terjadinya politik uang. Mengatasi hal ini solusi yang lebih tepat dibutuhkan adalah adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk menindak pelaku politik uang.

Faktor lain yang menjadi dasar argumentasi pihak yang menginginkan Pilkada tidak langsung adalah asumsi Pilkada langsung sering menimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat. Menurut penulis, asumsi ini tidak sepenuhnya benar. Indonesia merupakan negara yang sedang membangun demokrasi. Negara kita sedang melalui fase konsolidasi demokrasi. Pada fase ini, pelembagaan budaya demokrasi ditandai dengan gesekan kepentingan yang terkadang cenderung keras. Menurut pengamatan penulis, jika dibandingkan proses konsolidasi demokrasi di negara-negara lain, Indonesia termasuk bangsa yang cepat dalam membangun budaya demokrasi. Suatu saat masyarakat kita akan terbiasa dengan iklim kompetisi dan kontestasi dan memang untuk tercapainya ini membutuhkan waktu lama.

Seorang pakar di televisi pernah menyatakan bahwa bernegara ini adalah persoalan kesepakatan diantara eleman bangsa. Sudah jelas jika Pilkada secara langsung maupun tidak langsung adalah konstitusional. Tinggal kemudian dikembalikan kepada kita semua, apakah memilih Pilkada langsung atau tidak langsung. Jika merujuk Survei yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 10-12 September 2014, bahwa 91% masyarakat Indonesia menilai Pilkada secara langsung lebih demokratis dibanding Pilkada melalui DPRD.

 

Tulisan ini dimuat pada media online metrojambi.com, Selasa 20 Januari 2015, link: http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/33687–mengapa-pilkada-langsung-catatan-menjelang-pembahasan-perpu-pilkada.html

Advertisements

2 thoughts on “Mengapa Pilkada Langsung (Catatan Menjelang Pembahasan Perpu Pilkada)

    weinarifin responded:
    30/07/2015 at 3:55 am

    thanks r for your attention, regard

    Jual Tawon Liar said:
    29/07/2015 at 6:40 pm

    That is very fascinating, You’re an excessively skilled blogger. I have joined your feed and stay up for in the hunt for more of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your website in my
    social networks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s