Dilema Sistem Presidensial-Multipartai

Posted on Updated on


IMG_3543Mainwaring (2008) meyakini bahwa hanya empat negara penganut sistem presidensial yang berhasil dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat, Costa Rica, Columbia, dan Venezuela. Argumen ini memunculkan pandangan bahwa sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem presidensial sehingga sistem ini lebih cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan yang berkarakter parlementer.  Sebaliknya sistem Presidensial lebih kompatibel dengan sistem dua partai, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Benarkah? Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia?

Di Indonesia, periode pertama paska Pilpres (2004), pemerintahan SBY-JK menggalang koalisi besar – koalisi kerayatan – yang didukung 8 partai politik dengan total perolehan 403 kursi DPR atau sebesar 73%. Pada periode kedua pemerintahan SBY-Boediono menggalang koalisi yang lebih besar yakni 6 partai dengan total perolehan 423 kursi DPR atau sebesar 75%. Lalu bagaimana berjalannya pemerintahan SBY pada periode pertama dan kedua?

Kenyataannya pemerintahan SBY terjebak pada kondisi politik insentif. Presiden menggunakan politik transaksional, dimana loyalitas dukungan partai politik koalisi terhadap pemerintahan ditukar dengan insentif posisi kursi menteri di kabinet. Pemerintahan SBY menggunakan strategi menjatuhkan hukuman (punisment) terhadap partai politik yang dianggap tidak loyal dengan jalan reshufle kabinet atau memperbesar politik insentif dalam pembagian kekuasaan sehingga partai koalisi tetap loyal.

Model insentif ini dalam realitanya berjalan tidak efektif. Partai koalisi seringkali terbelah dalam menyikapi kebijakan presiden terutama kebijakan-kebijakan yang tidak populis dimata rakyat seperti kenaikan BBM. Selain itu, partai politik tetap saja melakukan manuver di Parlemen dengan beragam kepentingan sesaat yang akan diperjuangkan. SBY sebagai pemegang mandat secara langsung dari rakyat, tetap harus berjuang keras mengakomodir kepentingan politik koalisi pendukungnya. Keputusan-keputusan Presiden banyak “tersandera” oleh kepentingan koalisi pendukungnya. Partai-partai non-pemerintahan juga akan menggunakan wewenangnya di Parlemen sebagai alat untuk bernegosiasi dengan presiden. Dalam konteks semacam itu, hak angket, interpelasi  dan menyatakan pendapat bisa menjadi alat untuk bernegosiasi dengan presiden terutama dalam momentum politik tertentu (AA.GN Ari Dwipayana, 2011).


Dilema Pemerintahan Jokowi-JK

Pada pemeritahan Jokowi-JK, Koalisi Indonesia Hebat didukung oleh 5 partai politik dengan kekuatan 246 kursi DPR atau sebesar 44. Sementara partai diluar pemerintahan juga berjumlah 5 partai dengan kekuatan jauh lebih besar, yakni 314 kursi DPR atau sebesar 56%.

Koalisi minoritas ini terbukti diawal pemerintahan telah melakukan manuver politik yang tidak menguntungkan secara politik bagi stabilitas eksekutif. Tercatat beberapa kali momentum politik penting seperti pemilihan pimpinan DPR, pembentukan alat kelengkapan dewan dan pengesahan RUU Pilkada, koalisi pemerintah bisa dikatakan kalah dalam pertarungan politik di DPR. Demikian juga ketika proses pengangkatan Kapolri akhir-akhir ini, suka tidak suka hal ini salah satunya disebabkan tidak kuatnya dukungan pemerintah di DPR yang menyebabkan Presiden tidak mampu untuk mengambil keputusan secara tegas.

Kondisi ini ditambah dengan figur Presiden yang tidak memiliki kekuatan politik pada salah satu partai politik di parlemen. Jika dibandingkan pada pemerintahan SBY lalu, SBY adalah figur sentral pengambil keputusan di Partai Demokrat dengan perolehan 148 kursi di DPR (Pemilu 2009), sehingga SBY dan Partai Demokrat dapat memainkan manuver politik untuk kepentingan mendukung kebijakan pemerintahan.

Memperkuat Institusi Kepresidenan

Hal diatas membuktikan jika dalam konteks Indonesia, sistem presidensial-multipartai juga berjalan tidak efektif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mainwaring (2008) pada awal tulisan diatas. Lalu harus bagaimana?

Menurut penulis, opsi untuk kembali ke sistem parlementer bukan pilihan yang tepat. Indonesia memiliki sejarah kelam pada sistem parlementer diawal kemerdekaan. Sementara itu, opsi kembali pada sistem dwi-partai atau tri-partai seperti zaman orde baru juga bukan pilihan yang baik. Kemajemukan masyarakat Indonesia diyakini tidak dapat diakomodir kepentingan politiknya hanya oleh 2 atau 3 partai politik saja.

Hanta Yuda (2010) merumuskan 3 disain institusi politik untuk memperkuat sistem presidensial-multipartai, yakni disain pemilu, disain institusi parlemen dan disain institusi kepresidenan. Penulis lebih menilai jika penguatan institusi kepresidenan lebih prioritas untuk memperkuat sistem presidensial-multipartai. Disain institusi kepresidenan diarahkan untuk memperkuat posisi presiden terhadap legislatif, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden.

Salah satu agenda rekayasa yang patut dipertimbangkan yaitu menata ulang sistem legislasi. Proses legislasi selama ini dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR. Rancangan UU bisa diajukan oleh Pemerintah maupun inisiatif DPR, akan tetapi pada faktanya rancangan UU sebagian besar diajukan oleh Pemerintah. Kedepannya perlu dipikirkan agar kewenangan membuat rancangan UU berada di tangan DPR, kemudian diajukan kepada pemerintah untuk dibahas bersama sebelum disahkan. Akan tetapi, Presiden diberikan hak veto untuk tidak menyetujui rancangan UU yang diajukan oleh DPR tersebut.

Disain ini memiliki 2 keuntungan, yakni Pertama, secara tidak langsung akan memperkuat fungsi DPR yaitu fungsi legislasi; Kedua, akan memperkuat posisi presiden yang memiliki hak veto untuk tidak meyetujui RUU yang diajukan. Pada intinya tetap suatu undang-undang harus disetujui secara bersama (legislatif & eksekutif), namun prosedurnya berbeda dan muara persetujuan bukan di Parlemen tetapi di Presiden.

Kedepannya, kita menginginkan agar energi politik rakyat dapat disalurkan untuk hal-hal yang produktif, memperdebatkan program pembangunan, pengentasan kemiskinan, dll, bukan menggunakan energi untuk menonton dan memperdebatkan dinamika tarik-menarik kepentingan politik antar elite parpol berkuasa dengan elite parpol oposisi. Kedepannya kita ingin institusi kepresidenan menjadi lebih kuat ditengah kepentingan multipartai.

Link: http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/34303-dilema-sistem-presidensial-multipartai.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s