Teori Elite dan Kekuasaan

Posted on Updated on


photo8Ilmu politik sebagai suatu khazanah keilmuan ruang lingkup ranah pembahasannya dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) ranah, yaitu: pemikiran, kelembagaan, dan kekuasaan. Terkait hal terseebut, kajian tentang teori elit dan kekuasaan sampai sekarang masih relevan untuk dibahas. Sumbangsih paling besar teori ini terhadap ilmu politik adalah untuk memahami konfigurasi politik disuatu arena publik.

Melalui teori ini, seorang ilmuwan politik dapat memperikan penjelasan secara komprehensif konfigurasi kekuasaan dalam suatu arena dimana berbagai elit dapat berada dan bermain secara terbuka. Demos misalnya dengan gamblang menyajikan sejumlah hasil penelitiannya bahwa arena politik telah menjadi arena utama bagi aktor-aktor dominan. Ada kecenderungan menggunakan momentum dan instrumen demokrasi dalam masa transisi untuk mengkonversikan atau mentransformasi kekuasaan melalui pemanfaatan lembaga-lembaga peradilan, legislatif, dan eksekutif, meskipun ada sebagian kecil yang masih menggunakan model otoriter, sogokan, atau primordialisme semisal agama dan etnis. Hanya kalangan pro demokrasi yang tetap menggunakan aturan main demokrasi yang sesungguhnya dengan langsung berkutat pada masyarakat sipil dalam pengembangan aspek-aspek kebebasan sipil dan politik.[1]

Diidentifikasi aktor-aktor dominan berlatar belakang eksekutif dan perangkatnya dari tingkat pusat sampai lokal menjadi yang paling banyak (40%), diikuti politisi (17%), agen-agen represi – polisi, militer, dan premenisme (16%), pelaku bisnis, LSM plat merah, dan tokoh-tokoh informal lainnya (12%) dan lain sebagainya (2%) dengan memanfaatkan organ-organ negara (32%), unit-unit swakelola ditingkat masyarakat sipil (26%) yang terdiri dari (12%) lembaga-lembaga non profit, pengelolaan ruang publik (23%) dengan garapan hubungan kerjasama negara masyarakat (13%), dan terakhir adalah sektor bisnis terutama bisnis besar (18%).

Sedangkan pengaruh dan kekuasaan aktor dominan lebih banyak terjadi melalui patron-klien (26%). Menggunakan mesin organisasi hanya berada dibawah nya dengan angka (16%), jaringan (15%), popularitas (14%), organisasi komprehensif (10%), patronase alternatif (9%), kepemimpinan federatif (7%), dan lain-lain (2%).

Demos akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia adalah menuju pada demokrasi oligarkis dikarenakan pemusatan kekuasaan pada kelompok elit yang tidak aspiratif dan cenderung memanfaatkan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan dan kepentingan politiknya dibawah perlindungan negara.

Dalam penelitian tersebut, Demos tidak memberikan gambaran yang tegas mengenai perbedaan elit dan aktor dominan sehingga demokrasi oligarkis yang dimaksud cenderung dilihat secara prosedural – formal, apakah pemusatan kekuasaan pada aktor-aktor dominan yang secara kontekstual tampak dipermukaan atau pada sejumlah elit yang tersusun dalam sebuah konfigurasi yang ekslusif dan tidak terbatas pada pemangku-pemangku jabatan saja.

Satu hal yang menarik dan berbeda dari Demos adalah dalam studi Vedi R. Hadiz dan Robison ditunjukan secara jelas siapa yang menjadi elit di masa perubahan ini. Elit oligarkis masih memegang peran sentral dengan kekuasaan ekonomi yang mampu dimanfaatkan untuk bermain dalam arena politik.

Pemaparan Vedi R. Hadiz dan Richard Robison memang hanya melihat dari ranah ekonomi dengan metamorfosis kekuatan oligarki sehingga tidak melihat ranah lain yang mungkin saja mampu melakukan hal serupa. Namun hal itu dapat dipahami mengingat kekuatan oligarki ini pada masa orde baru telah membangun koalisi dengan sejumlah elit bahkan menjadi pusat dari kekuasaan elit di bawah Soeharto.

Terkait hal diatas, tulisan ini mencoba melihat secara lebih dekat, holistik dan komprhensif tentang bagaimana konsep elit dan kekuasaan baik dalam tataran konsep maupun praksisnya.

KONSEP ELIT

Konsep elit pertama kali digunakan untuk menyatakan “bagian yang menjadi pilihan atau bunga” dari barang-barang yang ditawarkan untuk dijual sebagai tanda obyek-obyek yang dijual tersebut mempunyai nilai pilihan. Kata elit sendiri berasal dari kata latin eligere yang berarti ”memilih” yang kemudian digunakan dalam arti yang paling umum yaitu sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat.[2]

Elit menurut Keller pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan.

Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elit mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam sutau proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elit dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi elit yang memerintah (governing elit) dan elit yang tidak memerintah (non governing elit), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (non elit).

Sejalan dengan Pareto, Mosca menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan yang pernah ada semisal aristokrasi, demokrasi, atau lain sebagainya, dalam kondisi masyarakat apapun baik pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elit.[3]

Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman elit karena tidak memperhatikan bidang interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masanya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu kuat atas rakyat.

Pemikir lain yang ikut mengklasifikasikan dan mendefenisikan elit adalah Robert Michels yang mengemukakan tentang “hukum besi oligarki”, yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) oleh sekelompok kecil orang (minoritas). Oligarki ini muncul dalam empat dimensi politik, yaitu, oligarki dari segi organisasi, oligarki dalam kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan pemerintahan.[4]

Michels mengkonsepkan elit dengan melihat elit dalam tubuh birokrasi partai politik dan semakin memperkuat penjelasan mengenai elit di mana elit memiliki jumlah yang relatif kecil namun mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan bersama.

Konsep elit dari Pareto, Mosca, dan Michels di atas pernah ditelusuri dan kemudian dikonsepkan lagi oleh Schumpeter seorang ekonom, Lasswell seorang ilmuwan politik, dan Mills seorang sosiolog,[5] namun sama halnya dengan Pareto, Mosca dan Michels, pemikir-pemikir ini tidak membuka ruang lebih luas dalam menjelaskan konsep elit. Laswell sangat kabur mengidentifikasi elit, apakah elit politik atau semua tipe elit. Sedangkan Schumpeter dan Mills terjebak dalam pandangan posisi kelembagaan tanpa memperhitungkan kemungkinan kekuasaan lain di balik posisi-posisi kelembagaan tersebut.

Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran di atas pada gilirannya memberikan penjelasan mengenai elit dengan kecenderungan yang ada di dalamnya. Pertama, kekuasaan dalam masyarakat terdistribusikan dengan tidak merata dan hanya dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang disebut elit. Kedua, secara internal, elit bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok serta mengatur sendiri kelangsungannya dan oleh karena itu elit menjadi otonom.[6]

KONSEP KEKUASAAN

Sudah menjadi hukumnya bahwa elit politik memiliki kekuasaan atau pengaruh terhadap kehidupan politik sehingga ketika berbicara elit politik maka pembahasan juga tidak akan lepas dari kekuasaan dan pengaruh.

Konsep yang dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan merupakan konsep yang paling sering digunakan sebagai pijakan dalam membedakan kekuasaan dan pengaruh. Dikatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain guna melakukan sesuatu yang jika tidak dilakukan dapat dikenakan sanksi. Kekuasaan sebagai bentuk khas/ khusus dari pengaruh, sedangkan pengaruh merupakan konsep pokok dari kekuasaan sehingga yang membedakan kekuasaan dengan pengaruh adalah sanksi yang dapat dijatuhkan oleh yang memiliki kekuasaan tetapi tidak bagi yang memiliki pengaruh.[7]

Pandangan ini dapat ditelusuri lebih jauh dengan mengatakan bahwa kekuasaan akan selalu diikuti atau dilekati dengan pengaruh tetapi pengaruh belum tentu diikuti oleh kepemilikan kekuasaan karena yang membedakannya adalah sanksi. Namun pemahaman sanksi yang dimaksud sangatlah sempit karena hanya didasarkan pada sifat memaksa dalam memberikan sanksi. Padahal sanksi memiliki dimensi yang cukup luas dan tidak terbatas pada dimensi fisik semata seperti yang diindikasikan oleh Laswell dan Kaplan.

Dimensi sosial yang cenderung luas semisal sanksi moral sangat dekat dengan pengaruh. Dengan demikian pembedaan penjelasan kekuasaan dan pengaruh belum cukup tepat untuk dilekatkan pada elit sehingga dalam membicarakannya akan digunakan secara bergantian tanpa bermaksud mengurangi makna dan substansi kajian.

Mohtar Mas’oed dan Nasikun menyatakan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang atau sekelompok orang lain sehingga orang yang dipengaruhi mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemilik kekuasaan tadi. Kemampuan mempengaruhi ini berjalan di atas sejumlah instrumen berupa sumber daya yang dimiliki elit.

Charles F. Andrain berpendapat tentang definisi kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah besar sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Kekuasaan pada dasarnya dianggap sebagai suatu hubungan karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa berupa orang atau sekelompok orang, demikian halnya dengan obyek kekuasaan juga sama.

Sederet konsep kekuasaan dan pengaruh ternyata belum melihat sisi lain dari obyek keuasaan itu sendiri. Artinya jika konsep kekuasaan hanya dikatakan sebagai kemampuan sesorang untuk mempengaruhi orang guna melakukan sesuatu maka bagaimana jika seseorang tanpa melakukan apapun tetapi mampu mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu? Atau kekuasaan untuk membatasi tindakan seseorang? Hal inilah yang kemudian menjadi kritik terhadap konsep kekuasaan yang telah dibangun sebelumnya.

Adalah Peter Bachrach dan Morton S. Baratz yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak semata-mata berupa kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna melakukan sesuatu, akan tetapi kekuasaan juga memiliki kemampuan untuk membatasi seseorang atau sekelompok orang untuk tidak melakukan sesuatu tanpa pemegang kekuasaan tersebut melakukan sesuatu. Kekuasaan dengan demikian oleh Bachrach dan Baratz dikatakan sebagai “bermuka dua”.[8] Pemikiran Bachrach dan Baratz ini cukup representatif untuk menjelaskan konsep kekuasaan dan pengaruh.

DIMENSI, BENTUK, DAN SUMBER KEKUASAAN

Suzanne Keller melihat bahwa dalam masyarakat modern jelas tidak hanya terdapat satu dimensi kekuasaan saja tetapi ada beberapa dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan dimaksud sangat ditentukan oleh bidang-bidang interaksinya semisal bidang ekonomi di mana seseorang atau sekelompok orang memiliki strata ekonomi yang cukup mapan dan kelebihan ekonomi tersebut mampu dimanfaatkan untuk memperoleh tujuan dan kepentingan politik – kekuasaan politik.

Hal yang sama juga dapat terjadi pada individu atau kelompok yang mempunyai keunggulan di bidang lain seperti militer, kultural, agama, politik, maupun dalam interaksi sosial lainnya yang menempatkan individu atau kelompok pada struktur-struktur sosial tertinggi dalam masyarakat.[9] Bentuk kekuasaan sangat tergantung pada latar belakang munculnya dan arena cakupan yang dimiliki (basis). Dengan demikian kekuasaan dapat ditelusuri ke dalam beberapa rautnya.

Pertama, dalam arena negara kekuasaan sering kali berbentuk kewenangan (authority) karena adanya distribusi kekuasaan dari negara. Weber mengklasifikasikan kewenangan menjadi wewenang tradisional, kharisma, dan wewenang rasional-legal. Kewenangan tradisional didasarkan pada kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar untuk dihormati dan dipatuhi.

Kharisma merupakan kewenangan yang didasarkan pada keyakinan masyarakat terhadap kemampuan seseorang yang karena ditakdirkan untuk menjadi penguasa, semisal memiliki kemampuan religius atau mistik sebagai pemimpin. Sedangkan kewenangan rasional-legal adalah kekuasaan yang didasarkan pada kepercayaan terhadap tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang, dalam hal ini lebih ditekankan pada aturan-aturan hukum yang ada.[10]

Kedua, legitimasi yang lebih menekankan pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu bentuk kekuasaan. Perbedaannya dengan kewenangan terletak pada keabsahan. Kewenangan memerlukan keabsahan untuk menjadi kekuasaan tetapi legitimasi tidak.

Ramlan Subakti, Laswell dan Kaplan menyebutkan kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan, padahal dalam kenyataannya kekuasaan tidak selamanya mempunyai keabsahan. Sedangkan legitimasi lebih pada pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan termasuk di dalamnya adalah kewenangan. Artinya bahwa legitimasi hanya dapat diperoleh jika ada pengakuan dan penerimaan dari masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

Setelah melihat dimensi dan bentuk kekuasaan, wajah lain dari kekuasaan yang penting untuk dipahami adalah sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan sesungguhnya mudah untuk dilihat dari bentuk dan dimensi kekuasaan. Orang atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan kultural misalnya dapat dipastikan memperoleh kekuasaannya dari sumber-sumber kultural yang menjelma dalam bentuk dan dimensi kultural.

Dimensi, bentuk dan sumber kekuasaan lebih jauh dapat dijejaki dengan melacak perbandingan yang pernah dilakukan oleh Anderson antara konsep kekuasaan menurut pandangan Jawa dengan kekuasaan dalam pandangan Barat. Menurutnya, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam konsep kekuasaan antara kedua kebudayaan tersebut yang dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:[11]

Tabel Perbandingan Konsep Kekuasaan Barat dan Jawa

Konsep Kekuasaan Menurut

Kebudayaan Barat (Eropa)

Konsep Kekuasaan Menurut

Kebudayaan Jawa

–       Kekuasaan itu abstrak –       Sumber kekuasaan bersifat heterogen –       Akumulasi kekuasaan tidak ada batas-batasnya yang inheren –       Dari segi moral, kekuasaan itu berarti ganda –     Kekuasaan itu kongkrit –     Sumber kekuasaan bersifat homogen –     Jumlah kekuasaan dalam alam semesta adalah tetap –     Kekuasaan itu tidak mempersoalkan keabsahan

Sumber: dari Benedict R. O’G. Anderson, Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa, dalam Miriam Budiardjo, 1986.

Jika perbandingan ini dikombinasikan maka akan ditemukan jejak kekuasaan yang cukup mendasar dan relevan bagi kerangka pemikiran tulisan ini. Pertama, kekuasaan pada hakekatnya adalah abstrak. Kekuasaan akan menjadi kongkrit ketika melekat pada orang atau kelompok orang. Artinya bahwa kekuasaan tidak akan pernah ada kalau tidak dimiliki oleh yang memegangnya.

Kekuasaan negara dalam bentuk kewenangan tidak akan menjadi kongkrit jika tidak didistribusikan pada sesorang atau sekelompok orang. Bentuk kekuasaan lain seperti kekuasaan kultural, ekonomi, atau kekuasaan sosial lainnya, juga secara prinsipil akan abstrak seandainya tidak dimiliki oleh misalnya seorang atau sekelompok tokoh adat, agama, pengusaha, dan lain sebagainya.

Kedua, sumber kekuasaan maupun pengaruh dapat berasal dari mana saja namun harus memiliki kekuatan memaksa yang kongkrit, paling tidak pengaruh untuk membatasi ruang gerak orang atau kelompok lain sehingga mampu menciptakan kepatuhan bagi yang dikenainya.

Ketiga, akumulasi kekuasaan dalam sebuah sistem adalah terbatas pada ruang yang diberikan oleh sistem tersebut. Ketika keluar dari sistem itu, maka jumlah kekuasaan dapat saja bertambah atau bisa juga berkurang dan hilang sama sekali tergantung pada lingkup arena yang dilalui. Seorang tokoh kultural misalnya ketika mendapat distribusi kekuasaan dari negara maka akan memiliki akumulasi kekuasaan yang semakin besar. Sebaliknya jika tokoh kultural tersebut keluar dari salah satu atau kedua sistem yang telah memberikannya kekuasaan tadi maka akan mempengaruhi kuantitas kekuasaan yang dimilikinya.

—————————————————————————————————————————–

DAFTAR PUSTAKA

Aidit Alwi dan Zainal AKSP, 1989, Elit Dan Modernisasi, Liberty, Yogyakarta

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, 1950, Power and Society, New Haven: Yale University Press,

Miriam Budiardjo, 1986, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrew, 2006, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Joseph Schumpeter, 1952, Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper

Suzanne Keller, 1995, Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, cet. II, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Varma, 2003, Teori Politik Modern, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Footnote

[1] Lihat Tim Penulis Demos, Olle Törnquist, dkk, 2005, Menjadikan Demokrasi Bermakna, Masalah dan Pilihan di Indonesia, Demos, Jakarta, hal. 91-104

[2] Lihat catatan kaki Suzanne Keller, 1995, dalam bukunya Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, cet. II, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

[3] Lihat pemikiran Gaetano Mosca yang dikutip dari Ibid, hal. 73-74; SP. Varma, 2003, Teori Politik Modern, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 202-203

[4] Lihat Alfred de Grazia, penerjemah Robert Michels, ‘First Lecture in Political Sociology’, yang dikemukakan dalam SP. Varma, op.cit, hal. 205 .

[5] Ibid, hal. 147, para elit menurut Schumpeter adalah “wiraswasta” yang ”menjual” keunggulan-keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh rakyat kebanyakan yang menjadi “konsumen”nya. Dari sinilah lahir elit-elit yang mempunyai nilai jual paling tinggi sehingga kemudian memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat mendominasi (Joseph Schumpeter, 1952, Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper, hal. 263-269), Laswell sendiri melihat elit dalam konsep yang sama tentang dominasi atas yang lain. Menurutnya, elit adalah suatu kelas yang terdiri dari orang-orang yang berhasil memperoleh paling banyak dari apa yang diperebutkan sehingga mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat dalam artian nilai-nilai yang diciptakan dan dihasilkan oleh elit mendapat pengakuan tertinggi dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut bisa berupa kekayaan, kekuasaan, kehormatan, pengetahuan dan lain-lain, sedangkan Mills mengkonsepkan elit sebagai yang menduduki posisi-posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat dan dengan kedudukan institusional tersebut, elit mengambil keputusan-keputusan yang memiliki akibat terhadap seluruh lapisan masyarakat. Elit sangat ditentukan oleh kedudukannya pada lembaga dan bukan pada nilai-nilai sosial; SP. Varma, op. cit, hal 199-200.

[6] Lihat Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrew, 2006, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 79

[7] Lihat Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, 1950, Power and Society, New Haven: Yale University Press, hal. 74

[8] Lihat misalnya Peter Bachrach dan Morton S. Baratz yang menjelaskan tentang The Two Face of Power yang kutip dalam Miriam Budiardjo, 1986, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 27

[9] Lihat Lester G. Seligman, dalam Aidit Alwi dan Zainal AKSP, 1989, Elit Dan Modernisasi, Liberty, Yogyakarta, hal. 3

[10] Lihat pemikiran Max Weber yang dikutip dalam Haryanto, op. cit, hal. 16-17; lihat juga Miriam Budiardjo, op. cit, hal. 15

[11] Ditabelkan oleh penulis dengan mengambil isi perbandingan dari Benedict R. O’G. Anderson, Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa, dalam Miriam Budiardjo, op. cit, hal. 48-52

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s