Transisi Demokrasi di Indonesia

Posted on Updated on


IMG_2614Pemahaman kita terhadap dinamika politik lokal dalam masa transisi, tentu tidak bisa terlepas dari perubahan politik secara nasional pada masa itu, yaitu perubahan mendasar dari transisi sistem politik otoritarian di bawah kekuasaan Soeharto ke arah sistem politik yang demokratis di bawah kekuasaan Habibie.

Setelah ± 32 tahun berkuasa terhitung sejak 1968, akhirnya atas tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto (78 tahun) meletakan jabatan kepresidenannya, atau istilah yang digunakan “mengundurkan diri secara konstitusional”; menggunakan pasal 8 UUD 1945 dan mengalihkannya kepada Presiden B.J. Habibie, yang semula menduduki jabatan Wakil Presiden RI.

Soeharto dihujat dan dicap sebagai biang kerok krisis ekonomi yang merusak tatanan hidup masyarakat karena praktek-praktek K3N (kolusi, korupsi, kroniisme, dan nepotisme) yang ia lakukan, yang sangat menonjol justru di ujung masa keemasannya. Selama masa pemerintahannya, yang disebut “Orde Baru”, Soeharto telah “berhasil” menunjukkan warna kepemimpinannya, dengan beberapa karakteristik utama yang sangat menonjol[1], yaitu: 1). Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan; 2). Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif (DPR), yudikatif (MA), BPK, dan DPA; 3). Rekruitmen politik yang tertutup; 4). Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan; 5). Kebijaksanaan publik yang tidak transparan; 6). Implementasi HAM yang masih rendah; 7). Sistem peradilan yang tidak independen.

Penderitaan politik bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto dari waktu ke waktu semakin mencapai klimaksnya, dan itu terjadi di pertengahan Mei 1998, tepatnya tanggal 21. Sejak tanggal itu pula seluruh “dosa-dosa politik” Soeharto diungkap dan terungkapkan secara jelas dan nyata. Genderang tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional yang ditabuh serentak oleh hampir seluruh elemen bangsa, dengan langgam yang sama dan agenda utama melengserkan Soeharto dari tahtanya adalah sebuah rasionalitas politik sebagai ijtihad politik untuk menatap masa depan ke arah yang lebih baik, yaitu politik yang merdeka, leluasa, transparan dan akuntabel. Lengsengnya Soeharto dari tahta kekuasaannya telah melahirkan format baru perpolitikan Indonesia. Mengapa terjadi perubahan format politik di Indonesia, Bagaimana kaitannya dengan perubahan dari rezim nepatrimonial ke rezim demokrasi? Apakah pola-pola rezim neopatrimonial masih ada pada rezim reformasi?

Proses Terjadinya Perubahan Format Politik (Transisi)

Sebelum memahami secara lebih baik proses terjadinya perubahan format politik atau transisi politik di Indonesia, ada baiknya kita fahami terlebih dahulu akar kata ”transisi” yang sering digunakan untuk menandai adanya perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain.

Kata “transisi” bersumber dari bahasa Inggris (berdasarkan Kamus Umum Bahasa Inggris karangan John M. Echols dan Hasan Shadily) adalah peralihan dari kata ”transition” yang juga bisa diartikan dengan masa peralihan atau panca roba. apabila terminologi ”transition” ini digabungkan dengan istilah ”power”, maka padanan kata itu akan menjadi ”power transition”, yang berarti peralihan kekuasaan. Sedangkan jika dipadukan dengan kata demokrasi menjadi ”transition to democratic”, yang artinya perubahan ke demokrasi atau peralihan ke demokrasi. Jadi jelas bahwa definisi transisi ini adalah suatu masa peralihan kekuasaan dari kekuasaan non-demokratis ke kekuasaan demokratik atau dari sistem otoriteriatrian ke sistem demokratik.

Proses transisi politik dari otoritarisnisme kepada demokratisme di Indonesia tidak terjadi begitu saja, tetapi ia dipicu oleh berbagai pra kondisi. Sedikitnya 4 pra kondisi yang dapat dipetakan untuk memahami proses terjadinya transisi politik di Indonesia[2].

Pertama, krisis basis material (ekonomi) yang dipicu oleh krisis ekonomi regional. Pukulan krisis ekonomi di berbagai negara, terutama di kawasan Asia, seperti : Thailand, Philipina, Korea Selatan, dan Malaysia dan berhenti di Indonesia, benar-benar menghancurkan harapan dan optimisme para ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pukulan krisis ekonomi ini memperlemah semangat kekuasaan Soeharto, karena basis penopang ekonomi yang dipenuhi oleh korupsi, kolusi dan nepotisme membuka celah bagi lahirnya semangat perlawanan masyarakat (civil society) terhadap otoritas Soeharto beserta seluruh basis penopangnya. Dengan adanya krisis ekonomi ini, Soeharto kehilangan sumber legalitas dan legitimasi kekuasaannya. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sangat parah karena cara pengelolaan ekonomi yang dikomandoi Soeharto bersifat ambivalensi. Konsep ambilavensi ini mencampuradukan antara klienterisme-patrimonialisme yang sistematik, di mana Soeharto sendiri menjadi pusat pengendalian (patron) bagi para borjuasi domestik dan internasional, bagi keluarga, kerabat, teman-teman dekata dan kelompok-kelompok loyalis yang ada dalam Golkar, Birokrasi, dan Militer dengan pendekatan teknokratik dalam merancang sistem ekonomi. Sementara itu, para teknokrat yang berada di belakang meja rumusan ekonomi itu tidak mampu menerapkan strategi ekonominya, karena mereka dibingungkan oleh soeharto yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan apa yang baik menurut pikirannya sendiri. Strategi ekonomi yang ambivalensi inilah yang menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan dengan merajalelalnya KKN dan menyebabkan terjadinya deligitimasi kehancuran Soeharto dan pergerakan ke demokrasi.

Kedua, krisis legitimasi kekuasaan Soeharto, di mana selama berkuasa, Soeharto menguntungkan legitimasinya pada insentif material berupa pangkat, jabatan, golongan dan harta kepada pengikutnya, karena itu ia menanggung persoalan legitimasi yang kronis. Legitimasi Soeharto merupakan campuran (mixed) antara legitimasi karismatik, dan legal-rasional.

Ketiga, kuatnya desakan para demonstran yang berkeinginan untuk menjatuhkan atau mengakhiri kekuasaan Soeharto, dengan menggusung sebuah konsep “Suksesi Kepemimpinan Nasional”. Munculnya arus kuat demonstran yang semakain besar, ketika aksi demonstrasi mahasiswa yang berjumlah kurang lebih 15.000 orang, berhasil menduduki Gedung DPR/MPR yang menyebabkan lumpuhnya politik nasional. Misi utama gerakan reformasi adalah suksesi kepemimpinan nasional, utamanya kepemimpinan Presiden Soeharto, yang telah berkuasa selama ± 32 tahun. Mereka menentang Soeharto disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja Soeharto beserta mesin-mesin penopangnya, meluasnya ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak azasi manusia yang dilakukan oleh Soeharto dengan mesin-mesin kekuasaannya.

Keempat, Soeharto mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh: a) terjadinya pengkhianatan dan kepanikan di kalangan elite penopang Soeharto dan penghancuran mesin-mesin pendukung Soeharto akibat derasnya arus tekanan para demonstran, b) militer, birokrasi, Golkar dan para teknokrat Soeharto mengalami kejatuhan pamor akibat dicaci maki sebagai instrumental pnjilat Seoharto yang bekerja tidak becus, c) Soeharto tidak mampu mengendalikan mesin politiknya terutama militer, birokrasi, dan Golkar yang mengalami konflik internal yang sangat wajar akibat pilihan keberpihakan terhadap kelangsungan Soeharto atau keberpihakan terhadap para pendukung reformasi, dan d) dalam waktu yang bersamaan juga muncul tokoh-tokoh oportunis yang semula berpihak kepada Soeharto, kemudian beralih mencaci maki Soeharto, membuat Soeharto kehilangan kesabaran untuk turun dari panggung kekuasaannya.

Akibat tekanan yang besar dari dalam negeri maupun dunia internasional, maka pada tanggal 21 Mei 1999, melalui siaran TV Nasional, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan menyerahkan kepada Habibie untuk dilantik sebagai Presiden, di hadapan Mahkamah Agung. Penyerahan kekuasaan tersebut menandai detik–detik transisi kekuasaan di Indonesia, setelah 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa. Meskipun banyak pihak yang masih meragukan legalitas dan legitimasi proses peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada B.J. Habibie, namun secara prosedural—berdasarkan konstitusi UUD 1945 yang berlaku pada saat itu—maka proses transisi kekuasaan pada saat itu dapat dinyatakan sah sekaligus diakui bahwa Prof. Dr. Ir. Eng. BJ. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga.

Setelah terjadinya perubahan format politik Indonesia, dari sentralistik-otoritaritarian ke desentralistik-demokratik, lalu pelajaran apa yang kita dapat dari perubahan itu? Apakah setiap perubahan membawa implikasi atau konsekuensi-konsekuensi logis ataupun praktis? Bagaimana kita memaknai perubahan (transisi) politik tersebut?

Perdebatan sekitar Politik Transisi

Dalam perkembangannya ada perdebatan yang cukup tajam dalam memahami hakikat transisi politik yang terjadi di Indonesia. Perdebatan itu mengerucut pada persoalan, yaitu: ”benarkah proses transisi yang terjadi di Indonesia itu merupakan langkah awal menuju demokratisasi?”.

Menurut pihak pertama, dan ini lebih banyak, memandang transisi politik pasca Soeharto sebagai perubahan yang signifikan menuju demokratisasi. Namun, ada juga pihak lain yang memperdebatkannya, yang menyoroti sisi lemah dari ketidakmampuan proses transisi merekam krisis eksistensi negara bangsa (nation-state) dan pilihan-pilihan demokratis dalam upaya menerangkan dan merekomendasikan proses demokratisasi yang sebaiknya ditempuh. Pihak pertama menyoroti demokratisasi pada sisi prosedural, sedangkan pihak berikutnya menyoroti demokratisasi pada sisi substansial.

Perspektif transisi menuju demokrasi mendominasi debat interpretasi perubahan politik di Indonesia Pasca kejatuhan Soeharto. Perspektif ini menggambarkan proses kejatuhan Soeharto dalam kerangka demokratisasi yang melibatkan tarik menarik kekuatan di antara para elit yang menentukan sifat dari perubahan politik tersebut. Perspektif ini beranjak dari penolakannya terhadap gagasan prakondisi sosial bagi demokrasi yang dikembangkan, yaitu bahwa demokrasi memerlukan kemakmuran dan persamaan, kesempatan, struktur sosial yang modern dan terspesialisasikan dan budaya nasional yang menerima perbedaan dan mengutamakan sikap akomodatif. Sebaliknya, cara berpikir (perspektif) transisi yang lain menekankan peran penting aktor-aktor politik yang memiliki kemampuan menciptakan aksi-aksi yang inovatif dan bermanfaat bagi masa depan demokrasi. Menurut pendekatan ini, posisi strategis aktor-aktor politik tergantung pada letak dan keberadaan mereka dalam keseluruhan proses transisi.

Perspektif transisi menjelaskan proses demokratisasi pasca kejatuhan rezim Soeharto dalam kerangka tiga tahap atau fase perubahan, yaitu:

  • Fase pertama ditandai oleh frisksi internal rezim berkuasa antara faksi konservatif dan progresif. Faksi garis keras (konservatif) cenderung ingin mempertahankan sikap keras untuk mempertahankan persetujuan rakyat terhadap kekuasaan politiknya, sementara faksi garis lunak (progresif) percaya bahwa legitimasi rezim yang berkuasa akan bertambah baik jika rezim tersebut mau membuka diri bagi partisipasi politik dari bawah.
  • Fase kedua ini kelompok garis lunak mendapatkan ”angin” dan berhasil memaksa rezim berkuasa untuk memberlakukan liberalisasi. Sekalipun tidak sama dengan demokratisasi, liberalisasi dianggap sebagai langkah penting bagi proses inklusi politik yang lebih luas dan bermakna;
  • Fase ketiga, menyorotoi pemimpin otoriter yang sedang berkuasa, terutama faksi garis lunak memulai negosiasi dengan pemimpin-pemimpin oposisi moderat untuk menentukan sifat dan jangkauan transisi.

Menurut Collier (1999), perspektif transisi cenderung melihat kejatuhan rezim otoriter dan proses transisi politik yang mengikutinya sebagai urusan yang hanya melibatkan segelintir orang di pusat kekuasaan, di kalangan pemimpin organisasi massa dan di ibukota. Sementara, kelompok sosial yang lebih luas dan bukan elit seringkali diabaikan. Kalaupun diperhitungkan, arti penting kelompok sosial semacam ini terbatas dalam konteks seberapa jauh tindak-tanduk mereka mampu menyediakan resources atau sebaliknya kendala bagi proses negoisasi yang dilakukan para elit. Tak heran, jika perspektif transisi gagal menjelaskan tantangan baru yang muncul justru proses negoisasi di antara para elit mampu mencapai kesepakatan-kesepakatan berharga tentang cakupan dan kecepatan perubahan politik. Umumnya, tantangan ini berasal dari kelompok atau kelas sosial yang terabaikan.

Menurut O’Donnell (2001) kegagalan transisi demokrasi yang terpenting adalah berkaitan dengan ketidakmampuannya mengikis habis budaya politik rezim lama yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Di Indonesia, misalnya, sementara upaya desentralisasi kekuasaan politik sengaja diterapkan dengan semangat mengurasi dominasi pusat sembari membuka kran yang lebih besar bagi aspirasi dari bawah, yang terjadi malah munculnya ”raja-raja” baru di daerah dengan perilaku yang tidak kalah korupnya. Malahan, demokrasi itu seringkali dimanfaatkan kekuasaan politik lama (pro status-quo) untuk memenangkan dukungan masyarakat bagi upayanya melakukan comeback politik.

Di sisi lain, perspektif transisi terlalu memberikan tekanan yang amat besar pada pembangunan institusi-institusi baru yang demokratis. Asumsinya, jika institusi sudah terbentuk, perilaku masyarakat dan budaya politik secara keseluruhan akan ikut berubah (beradaptasi) mengikuti aturan dan prosedur baru yang diinginkan demokrasi. Padahal, institusionalisme dan partikularisme adalah dua hal yang berbeda dan tidak mesti berhubungan secara positif. Institusionalisme boleh saja menghasilkan lembaga-lembaga yang demokratis, tetapi itu tidak serta merta menghapus begitu saja partikularisme.

Beberapa catatan yang melekat pada proses transisi politik di Indonesia pasca kejatuhan rezim Soeharto. Catatan-catatan ini sekaligus merupakan kelemahan-kelemahan yang sangat dirasakan pada saat itu.

  1. Masa depan demokratisasi di Indonesia menghadapi ancaman serius dari segi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Konflik pusat-daerah dan gerakan kemerdekaan, konflik komunal, dan konflik kelas sedang membuat bahkan perbincangan tentang demokrasi menjadi tidak relevan jika keberadaan Indonesia itu sendiri di ujung tanduk. (Repotnya, tradisi studi transisi menuju demokrasi jarang memperhatikan masalah ini. Padahal, salah satu kendala terbesar demokratisasi di Indonesia adalah ketidakjelasan ”wadah” yang hendak didemokratisasikan tersebut.
  2. Proses demokratisasi juga menghadapi kendala lain, yang bersifat lebih politis dan ideologis. Kendala ini kebanyakan berasal dari kelompok sosial yang tidak sepaham dengan pengertian demokrasi yang dominan. (Salah satu bagian dominan dalam pengertian demokrasi itu adalah keyakinan kuat pada fisibilitas model demokrasi liberal, lebih tepatnya demokrasi ala Amerika atau Eropa). Sementara bagi penentangnya, demokrasi liberal adalah model yang bias kepen-tingan kelas sosial yang ber-privilege yang tidak lagi, misalnya, memerlukan demokratisasi di wilayah ekonomi atau wilayah-wilayah non politik lainnya.

Dengan demikian, pembahasan kita soal Politik Transisi Pasca Soeharto melihat demokratisasi di Indonesia dewasa ini tidak sekedar melihat proses transisi dari rezim Orde Baru sampai menghasilkan rezim lain yang benar-benar memenuhi kaidah dan prinsip-prinsip dasar demokrasi tetapi lebih dari itu demokratisasi adalah ”proyek politik” yang melibatkan bukan saja transisi, tetapi juga menyangkut upaya pemulihan Indonesia sebagai negara bangsa yang utuh dan pilihan model demokrasi yang sesuai dengan konteks sosio-historisnya.

Konklusi dari perdebatan sekitar transisi politik—politik transisi menunjukkan, bahjwa ciri utama transisi politik itu adalah ”ketidakpastian”. Tidak semua negara yang mengalami proses kejatuhan penguasa dan rezim otoriter dengan serta merta mampu membentuk sebuah demokrasi baru yang stabil dan bertahan lama (sustainable), tetapi sebaliknya justru terkadang memperparah eksistensi negara-bangsa. Contoh: Bubarnya Uni soviet, Bercerainya Ceko dan Slowakia, dan yang lebih tragis, adalah berakhirnya kisah ”Yugoslavia”.

Anehnya, di beberapa negara Eropa Timur, kisah kegagalan negara bangsa ini menimbulkan kerinduan terhadap pola kepemimpinan lama yang kuat dan otoriter, yang dipandang mampu mengendalikan situasi. Ironinya, demokratisasi yang mengiringi kejatuhan otoriterisme malah memberi ”kebebasan” kepada rakyat untuk memilih dan berpihak pada kekuatan-kekuatan lama yang menindas atau pemimpin dan partai baru yang mampu menjanjikan dan menjamin orde sosial yang tertib. Kasus di Indonesia misalnya, ketika menjelang Pemilu Legislatif 2004, muncul beberapa aktor politik yang mendirikan partai baru, dengan nama dan logo partai yang seolah ingin membangkitkan aroma kejayaan masa lalu, ”reinkarnasi” sebuah pemerintahan otoriter. Mereka berasal dari elit-elit politik yang berjaya pada masa pemerintahan otoriter yang dijatuhkan atau terjatuhkan itu. Kebangkitan ”wajah lama dengan ”muka baru” ini berasumsi, bahwa bukan mustahil dengan kondisi perpolitikan Indonesia yang tidak berubah, bahkan justru mengarah kepada gerbang kehancuran sebagai sebuah negara-bangsa, pasca kejatuhan rezim otoriter, akan membawa Indonesia menjadi Yugoslavia kedua.

Perubahan Politik Nasional

Perkembangan baru periode pasca Pemilu 1999 menunjukkan sejumlah perubahan, baik yang bergerak ke arah positif maupun negatif. Dengan adanya pelaksanaan pemilu yang relatif fair dan jurdil (jujur dan adil) tersebut, maka jabatan-jabatan politik yang dipilih (elected official) tersebut mau tidak mau harus diperebutkan oleh partai-partai politik yang berjumlah 48 buah. Kondisi ini pada akhirnya bermuara pada terbentuknya pemerintahan partai (party government) yang sekalugus merupakan era baru bagi birokrasi dan juga masyarakat luas, termasuk pemerintahan lokal.

Pergeseran peta politik pasca Orde Baru juga berdampak pada posisi birokrasi sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dulu sebagai pilar utama otoritarianisme orde baru (Soeharto), sekarang harus “dapat dipakai” (usable), responsible dan tunduk pada pejabat politik yang dipilih dari partai politik. Sebenarnya selama ini birokrasi memang tunduk pada pejabat yang dipilih, namun bedanya pejabat tersebut tidak berasal dari partai politik seperti masa pasca orde baru ini. Masa sebelumnya, pejabat yang dipilih, baik di parlemen pusat/daerah maupun di eksekutif pusat dan daerah, adalah anggota ABRI aktif dan purnawirawan, khususnya dari kalangan TNI Angkatan Darat, serta berasal dari kalangan birokrasi/teknokrat sipil.

Dengan kondisi seperti gambaran di atas, maka dalam tataran pemerintah pusat, partai-partai kini telah memegang jabatan presiden, wakil presiden, dan menteri. Karena itu di tingkat pusat para direktur jenderal (Dirjen) pasca orde baru harus tunduk dan patuh pada menteri atau presiden yang berasal dari partai.

Kondisi ini juga berlaku di tataran daerah, di mana jabatan-jabatan elite esksekutif daerah seperti: Sekwilda, Kepala dinas/kantor, Ketua Bappeda sampai dengan Kepala Desa/Kelurahan harus tunduk pada gubernur/wakil atau bupati/walikota/wakil yang berasal dari partai politik. Bahkan pejabat politik tidak punya hubungan hierarkis seperti halnya birokrasi, setiap pejabat politik punya otonomi sendiri, dan bertanggungjawab pada parlemen dan rakyat – pemilihnya. Perubahan dan tuntutan semacam ini memang merupakan konsekuensi dari demokrasi.

Joseph Schumpeter (1947) mengemukakan bahwa “demokrasi adalah pemerintahan oleh para politisasi partai yang dipilh oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, yang bebas dan adil. Pemerintahan partai (party government) menjadi mutlak dalam demokrasi, dan harus diterima oleh semua elemen masyarakat serta aparatur negara (birokrasi dan militer)”.

Persoalannya adalah perubahan dan tuntutan kepada pemerintahan partai di Indonesia berlangsung dalam masa transisi, relatif baru, setelah 32 tahun di bawah pemerintahan birokrasi. Perubahan ini tentu membawa dilema dan tantangan dalam bentuk ketegangan yang serius antara birokrasi dengan partai politik. Perbedaan itu diantaranya merupakan perbedaan elementer yang terkandung secara instriksik (hakiki).

Kalau dikaji lebih jauh lagi, sumber-sumber ketegangan yang terjadi antara birokrasi dan partai bukan saja disebabkan oleh perbedaan elementer di antara keduanya, melainkan juga karena warisan sistem pemerintahan birokrasi orde baru. Sumber-sumber ketegangan itu, pertama dilacak dari proses politisasi birokrasi yang berlangsung secara intensif selama orde baru. Diterapkannya prinsip monoloyalitas menyebabkan birokrasi tidak netral serta lebih mengabdi pada kepentingan politik kekuasaan. Tidak heran, dalam berbagai tingkatan birokrasi, mulai dari desa/kelurahan sampai dengan nasional, berperan sebagai instrumen pendalian politik masyarakat dan sekaligus sepanjang pemilu berfungsi sebagai electoral machine (mesin politik) Golkar.

Penggunaan birokrasi sebagai mesin politik Golkar pada masa Orde Baru berimplikasi luas pada munculnya ketegangan politik di masa transisional, sebagai berikut[3]:

  • Praktek diskriminasi politik terhadap politisi partai non-Golkar di masa lalu bisa saja menimbulkan krisis kepercayaan dari kalangan politisi non-Golkar terhadap birokrasi. Merosotnya kredibilitas birokrasi di mata kalangan politisi pasa akhirnya akan bermuara pada aksi balas dendam politik. Kemudian, akibat perilaku politik birokrasi di masa lalu, dapat memicu lahirnya semacam syndrome ketakutan di kalangan birokrasi akan terjadinya penggusuran besar-besaran pada struktur birokrasi oleh orang-orang partai.
  • Praktek serupa atau penjumbuhan antara merit system yang diterima sebagai karakter ideal birokrasi dengan spoil system akibat corak patrimonialisme dan politisasi dalam birokrasi orde baru. Secara normatif, birokrasi Indonesia didesain menurut model merit system dengan mengandaikan proses pengangkatan birokrasi dilakukan menurut standar-standar profesional dan non-politis. Akan tetapi dalam prakteknya, kriteria pengangkatan birokrasi terutama pada tingkat elite birokrasi lebih dekat dengan praktek perkoncoan (patrimonialisme) dan kental dengan pertimbangan politis. Itulah sebabnya, kalangan aktivis partai politik non-Golkar tidak mungkin bisa menduduki jabatan penting dalam birokrasi. Tidak pernah ada seorang pejabat pada eselon satu (Eselon I) departemen dan pemerintah daerah yang berasal dari partai politik non-Golkar.
  • Potensi munculnya ketegangan antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah juga disebabkan oleh latar belakang budaya. Ternyata warisan karakter dua lembaga ini sangat mempengaruhi performa kerja keduanya. Karakter di sini didefinisikan sebagai tradisi patrimonialisme yang berakar kuat di negara Indonesia baik dalam birokrasi dan juga dalam tubuh partai politik.

Konflik antara birokrasi dan partai/parlemen sebagaimana digambarkan di atas akan lebih mudah difahami dengan memperhatikan diagram berikut ini.

Tabel 1 Perbedaan dan Ketegangan Antara Partai/Parlemen dan Birokrasi[4]

Partai/Parlemen Birokrasi
(1) Basis Kekuasaan
Suatu partai yang berkuasa atau masuk parlemen sebagai representasi dan

wadah aspirasi rakyat

Birokrasi punya keahlian prngalaman, informasi, profesional, dll.
(2) Tugas/Fungsi
Membawa aspirasi publik dan membuat keputusan politik Menjalankan/melaksanakan keputusan dan memberi pelayanan pada publik.
(3) Citra Diri
Pencipta solidaritas (solidarity makers) Administrator
(4) Durasi Bekerja/Berkuasa
Partai yang memegang jabatan eksekutif atau parlemen bersifat berkala/sementara berdasarkan pemilihan umum Birokrasi bekerja secara berkelanjutan yang tidak mengikuti perubahan pemerintahan. Pemerintahan partai bisa berubah, tetapi birokrasi tidak berubah
(5) Organisasi
Partai/parlemen punya organisasi yang relatif otonom dan desentralistik Organisasi birokrasi bersifat hirarkhis dan sentralistik
(6) Pendekatan
Partai/parlemen menerapkan pendekatan “politik” dan populis Birokrasi menerapkan pendekatan birokratik dan teknokratik
(7) Pola Rekrutmen
Pejabat politik dari partai dipilih

melalui pemilihan umum

Birokrasi diseleksi/diangkat lewat sistem karir yang didasarkan pada prinsip teknokratik
(8) Tanggungjawab
Pejabat politik dari partai bertanggungjawab pada rakyat pemilih Bertanggungjawab pada pejabat politik dari partai yang dipilih

Penutup

Banyak argumentasi bernada pesimis terhadap pelaksanaan otonomi daerah, namun tuntutan sebagian besar daerah makin hari makin keras untuk memiliki dan melaksanakan otonomi yang lebih proporsional, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Dalam kaitan ini, Daerah Provinsi berkewajiban melaksanakan pelayanan publik tetapi dengan intensitas dan cakupan yang lebih terbatas, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tingkat responsibilitas dan responsivitas yang lebih besar dan tinggi kadarnya.

Dari uraian di atas, masih tersisa pertanyaan yang sering diungkapkan orang “Sampai kapankah kita mengalami masa transisi ini, apakah akan berakhir atau berlanjut menjadi pekerjaan rumah yang diselesaikan generasi yang akan datang ?”

Peta perbedaan dan ketegangan antara birokrasi dan partai sebagaimana digambarkan diagram di atas merupakan dilema dan tantangan yang serius bagi upaya membangun masyarakat Indonesia baru yang lebih baik dan demokratis di masa depan.

Footnote

[1] Afan Ghaffar, Politik Indonesia: Transisi Menujuk Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.150.

[2] Gregorius Sahdan, Op Cit, hal. 87-92.

[3] Baca Cornelis Lay, 2004, Antara Anarki & Demokrasi, Pensil-324, hal. 63-67

[4] Cornelis Lay (dalam Jim Schiller), 2003, Potensi Konflik antara DPRD dan Birokrasi di Daerah, Yogyakarta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s