Politik Hukum Kampanye Pilkada*

Posted on


Screen Shot 2015-09-28 at 3.18.10 AMPolitik hukum didefinsikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Tulisan ini akan mengulas arah kebijakan pada pengaturan tentang Kampanye pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa kita sebut dengan istilah Pilkada.

Perbedaan Kampanye Dengan Pilkada Terdahulu

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015 yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan Pilkada terdahulu yang diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU 12 Tahun 2008.

Pertama, Perubahan paling signifikan yakni pada ketentuan masa kampanye. Pada Pilkada terdahulu, kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara (pasal 75 UU 32/2004), sementara pada Pilkada serentak tahun 2015 masa kampanye dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang (Pasal 67 ayat 1, UU 8/2015) atau dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Artinya pada Pilkada serentak 2015, masa kampanye jauh lebih lama dibandingkan Pilkada terdahulu.

Kedua, Pilkada serentak 2015 mengatur bahwa beberapa bentuk kampanye difasilitasi oleh KPU yang didanai dari APBN atau APBD, sementara pada Pilkada terdahulu seluruh bentuk kampanye difasilitasi dan didanai oleh pasangan calon kepala daerah. Kampanye yang didanai oleh negara/daerah ini terdiri dari 4 bentuk kampanye, yakni: debat kandidat, bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye media massa.

Politik Hukum Kampanye Pilkada Serentak 2015

Berdasarkan kedua perbedaan diatas, penulis mencoba melihat politik hukum pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015.

Pertama, kebijakan untuk memberikan waktu yang cukup untuk kampanye. Pemberian alokasi waktu yang cukup ini memberikan peluang bagi kandidat kepala daerah untuk berkampanye dan bersosialisasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan menawarkan visi, misi dan program kerja. Masa kampanye 14 hari pada Pilkada terdahulu dianggap tidak cukup waktu untuk mengajak dan meyakinkan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, waktu yang sempit menggiring kandidat kepala daerah untuk melakukan curi start kampanye dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Dengan alokasi waktu yang cukup luas ini diharapkan kandidat kepala daerah dapat menemui pemilih secara langsung, berdialog dan bertatap muka. Melalui ini diharapkan pemilih dapat mengenal dan meyakini bahwa kandidat yang akan dipilihnya merupakan calon pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya jika terpilih.

Kedua, kebijakan memberikan kesempatan yang adil bagi kandidat. Kemampuan atau resources kandidat kepala daerah tidak sama, ada yang mampu dan ada juga yang kurang mampu. Kebijakan fasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye serta iklan media yang bersumber dari anggaran negara atau daerah akan menciptakan keadilan bagi kandidat. Setiap kandidat kepala daerah akan mendapatkan alokasi jumlah dan bentuk yang sama alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, umbul-umbul dan spanduk. Kandidat kepala daerah juga mendapatkan alokasi jumlah dan nilai yang sama bahan kampanye dalam bentuk selebaran, brosur, pamflet dan poster. Kebijakan ini ditujukan agar kandidat kepala daerah memiliki kesempatan yang sama dalam bersosialisasi atau berkampanye dengan menggunakan bahan dan alat peraga yang secara jumlah dan bentuk sama.

Ketiga, kebijakan mendekatkan kandidat dengan pemilih. Masa kampanye yang cukup lama dan larangan bagi kandidat kepala daerah untuk memproduksi alat peraga dan bahan kampanye, menggiring kandidat kepala daerah untuk menggunakan metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Proporsi kampanye yang lebih besar dengan menggunakan baliho, spanduk, umbul-umbul dll, diyakini tidak mampu menjadikan kandidat lebih dekat dengan masyarakat/pemilih. Selain itu, efek langsungnya masyarakat/pemilih hanya dapat menilai kandidat dari baliho, spanduk atau umbul-umbul yang dilihat, bukan dari hasil proses mengenali visi, misi dan program kerja. Kebijakan ini menyebabkan kandidat di “paksa” menggunakan masa kampanye untuk bertemu sebanyak-banyaknya dengan masyarakat untuk menawarkan visi, misi dan program. Kebijakan ini menciptakan kondisi: kandidat menemui pemilih dan pemilih dapat mengenal kandidat.

Keempat, kebijakan kampanye yang mengedepankan pendidikan politik. Pasal 63 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2015 secara tegas menyampaikan arah kebijakan kampanye dalam Pilkada serentak yakni: “kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Pendidikan politik berbeda dengan indoktrinasi politik yang lebih mengutamakan emosi dan mobilisasi politik. Pendidikan poltiik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara yang bertujuan melahirkan partisipasi pemilih yang rasional. Kandidat kepala daerah diberi waktu yang cukup untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, menawarkan program kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, menawarkan solusi permasalahan dan hal ini merupakan bentuk “kontrak politik” yang tidak terlulis antara kandidat dengan masyarakat. Kebijakan ini mengarahkan kampanye yang berfungsi sebagai pendidikan politik.

Penutup

Kebijakan dasar yang menjadi arah pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak 2015 ditujukan untuk mendekatkan kandidat kepala daerah dengan pemilih. Pemilih diajak untuk menilai kandidat berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan melalui beragam interaksi kampanye yang bersifat dialogis dan komunikatif. Kampanye diarahkan sebagai wujud pendidikan politik yakni menjadikan pemilih yang cerdas dan rasional yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

*Dimuat pada harian Jambi Independent, 27 September 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s