Indikator Demokrasi Menurut Ilmuwan Politik

Posted on Updated on


STipe Demokrasi Heldejak pertengahan abad 20 hingga abad 21 sekarang ini, literatur mengenai demokrasi sangat kaya dan luas. Literatur-literatur tersebut sangat popular sepanjang abad tersebut yang digagas oleh para sarjana seperti Schumpeter (1942); Lipset (1959, 1995); Dahl (1971, 1989, 1998); dan Huntington (1989) – untuk menyebut di antara mereka yang paling popular dan paling banyak dirujuk – oleh para sarjana yang datang belakangan seperti Held (1996); Linz dan Stepan (1996); Collier dan Levitsky (1997); Diamond (1999); Haynes (2001); Vanhanen (2003); dan Beetham (2005). Berikut parameter demokrasi menurut ilmuwan yang populer tersebut.

Seymor Martin Lipset (1995)

Menurut Lipset (1995), meskipun terdapat perbedaan-perbedaan definisi tetapi tetap masih ada hal-hal atau unsur-unsur yang esensial untuk mengenal pasti ciri-ciri inti sistem demokratik dari sistem yang non-demokratik. Oleh karena itu, Lipset (1995) menawarkan untuk memahami makna demokrasi kita perlu melihat pada tiga ciri inti dalam perwujudan demokrasi tersebut. Pertama, terdapat kompetisi bagi posisi-posisi pemerintahan dan pemilihan umum yang adil untuk memilih pejabat publik yang berlaku secara berkala tanpa menggunakan kekerasan dan tanpa menafikan setiap kelompok sosial. Kedua, terdapat partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin-pemimpin mereka dan dalam membuat kebijakan-kebijakan. Dan ketiga, terdapat kebebasan sipil dan politik untuk memastikan integritas dari kompetisi dan partisipasi politik (Lipset, 1995).

Definisi Lipset di atas sebetulnya mengikuti gagasan Schumpeter (1942) yang telah meletakkan akar-akar intelektual mengenai definisi kontemporer demokrasi. Bagi Schumpeter, demokrasi adalah “metode demokratik”. Maksud dari demokrasi sebagai “metode demokratik” adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat” (Lihat Huntington 1995; Vanhanen 2003)

Robert Dahl (1989)

Senada dengan Schumpeter dan Lipset, Robert Dahl (1989) memaknai demokrasi sebagai tatanan politik yang dapat diukur dengan dua dimensi, yaitu: (1) tingkat kompetisi dan oposisi yang dimungkinkan dalam tatanan politik; dan (2) tingkat partisipasi politik dari warga negara. Lebih lanjut, Dahl juga mengidentifikasi prasyarat bagi demokrasi, yaitu: (1) rakyat harus diberi kesempatan untuk merumuskan preferensi dan kepentingannya sendiri; (2) menginformasikan preferensi tersebut dengan tindakan kolektif; dan (3) mengusahakan agar preferensi tersebut dipertimbangkan secara setara – artinya tidak ada diskriminasi berdasarkan isi atau asal-usulnya – dalam proses pembuatan keputusan.

Bagi Dahl (1989), negara demokrasi yang maju adalah suatu negara yang dinamakannya MDP (Modern, Dynamic, Pluralist). Tetapi karena sesungguhnya belum pernah ada suatu bentuk demokrasi yang sempurna terwujud di berbagai negara mana pun di dunia, maka Dahl mengajukan suatu istilah lain, yaitu poliarki (demokrasi poliarki). Menurutnya, dalam poliarki, demokrasi belum dapat diwujudkan secara sempurna, namun ia memiliki sarana-sarana yang akan memungkinkannya untuk lebih dekat kepada demokrasi.

Poliarki adalah suatu tatanan politik yang dibedakan oleh adanya tujuh lembaga, yang semuanya harus ada pada pemerintah agar digolongkan sebagai suatu poliarki. Ketujuh lembaga itu, menurut Dahl (1989) adalah sebagai berikut:

  1. Para pejabat yang dipilih. Pengawasan terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada ditangan para pejabat yang dipilih;
  2. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Para pejabat yang dipilih ditentukan dalam pemilihan umum yang sering kali diadakan dan dilaksanakan dengan adil, di mana tindakan pemaksaan agak jarang digunakan
  3. Hak suara yang inklusif. Dapat dikatakan semua orang dewasa berhak memberikan suara dalam pemilihan para pejabat
  4. Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Dapat dikatakan semua orang dewasa berhak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan berdasarkan pemilihan umum, meskipun batasan umur mungkin lebih tinggi bagi calon yang akan dipilih dari bagi pemilih
  5. Kebebasan menyatakan pendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat tanpa adanya bahaya hukuman yang keras mengenai masalah-masalah politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, , tatanan sosial ekonomi dan ideologi yang ada
  6. Informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif. Dan, sumber-sumber informasi alternatif itu ada dan dilindungi undang-undang
  7. Otonomi assosiasional. Untuk mencapai hak mereka yang bermacam-macam ragam itu, termasuk hak-hak yang telah disebutkan di atas, maka warga negara juga berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bebas.

Samuel P. Huntington (1995)

Sarjana lain yang mencoba mendefinisikan demokrasi selain Schumpeter, Lipset, dan Dahl di atas adalah Samuel P. Huntington (1995). Bagi Huntington, demokrasi merupakan “suatu prosedur untuk membentuk pemerintahan di mana prosedur utamanya adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin”. Definisi Huntington ini mengikuti definisi Schumpeter, seperti mana sudah disinggung di atas, di mana Schumpeter mengemukakan apa yang ia namakan “teori lain mengenai demokrasi”, yang disebutnya sebagai “metode demokratis”.

Huntington menyusun parameter demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Dengan demikian, menurut definisi ini, demokrasi mengandung dua dimensi – kontes dan partisipasi – seperti mana telah ditulis oleh Robert Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau poliarki. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu.

Bollen (1979, 1980)

Sementara itu Bollen (1979, 1980) seperti mana telah dikutip oleh Vanhanen (2003), bahwa untuk mengukur misalnya, dua dimensi demokrasi – kedaulatan politik dan kebebasan politik – dapat diukur melalui enam indikator, yaitu: (1) pemilihan yang adil; (2) seleksi eksekutif yang efektif; (3) seleksi legislatif; (4) kebebasan pers; (5) kebebasan kelompok oposisi; dan (6) sanksi-sanksi pemerintahan. Bollen (1979, 1980) mengetepikan jumlah pemilih dari indikator-indikator mengenai demokrasi, karena baginya jumlah pemilih tidak dibutuhkan untuk mengindikasikan tingkat demokrasi politik.

Perzeworski dkk (2000)

Ukuran mengenai demokrasi yang cukup sederhana dikemukakan oleh Perzeworski dan kawan-kawan (2000) yang terfokus pada kontestasi, sebagai ciri esensial demokrasi. Menurut mereka, “demokrasi adalah rezim di dalam mana pejabat-pejabat pemerintahan dipilih secara penuh dengan pemilihan yang bersaingan” (Vanhanen, 2003). Mereka menggunakan ukuran operasional dalam mengklasifikasikan rezim-rezim ke dalam demokrasi: (1) pemimpin eksekutif harus dipilih, (2) anggota legislatif harus dipilih, (3) harus ada lebih dari satu partai. Dengan begitu, rezim yang tidak mencapai kriteria tersebut diakui sebagai diktator.

Beetham (2005)

Pandangan Beetham (2005) mungkin boleh kita gunakan untuk memperkaya pemahaman kita mengenai ukuran demokrasi ini. Beetham seperti telah kita diskusikan sebelumnya, mendefinisikan “demokrasi sebagai praktek kolektif atau praktek sosial, mencakupi diskusi, argumen dan debat dalam memperkaya suatu kebijakan yang akan disetujui dan mengikat tindakan dengan yang lain” (Beetham 2005).

Meskipun beberapa ciri demokrasi nampak segera individualistik, seperti pilihan pribadi yang rahasia dalam pemberian suara, atau perlindungan hak-hak individu oleh undang-undang, tetapi semua ini pada gilirannya secara alamiah berhubungan erat dengan tindakan kolektif. Pertama, pemberian suara sama sekali tidak berarti apa-apa jika bukan merupakan tindakan kolektif, yang dilaksanakan secara simultan dengan yang lain untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pejabat publik. Demikian juga mengenai hak-hak individual yang membentuk jantung demokrasi merupakan tindakan warga negara yang berinteraksi secara bebas dengan yang lain – “kebebasan berekspresi, asosiasi, perhimpunan”, dan sebagainya.

Kedua, institusi-institusi demokrasi akan menjadi hampa tanpa aktifitas yang berkesinambungan dan pertalian warga negara dengan waktu-waktu pemilihan. Tanpa ini, para politisi akan menjadi lebih terasing dalam dunia mereka yang terpisah dan tidak akan merasa apa-apa terhadap akuntabilitas publik. Ini pada gilirannya akan memperkukuh lingkaran apati dan alienasi dari publik secara luas.

NB: Dirangkum dari berbagai sumber

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s