Artikel

Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif

Posted on Updated on


wein-arifin_batik_2Pilkada serentak 2017 telah usai, sekarang kita tunggu proses rekapitulasi penghitungan suara berjenjang oleh KPU Kabupaten/Kota. Meski demikian, melalui laman website resmi KPU RI sudah dapat diperolah gambaran umum hasil perolehan suara masing-masing kandidat. Tentu ini belum final, karena masih melalui proses perbaikan data rekapitulasi suara secara berjenjang.

Pilkada identik dengan model demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural merupakan model demokrasi yang menitikberatkan pada prosedur memilih pemimpin dan adanya iklim kompetisi antar kekuatan politik yang fair. Dalam model ini, demokrasi diartikan sebagai aksi individu (bukan komunal) dan legitimasi diukur berdasarkan jumlah pemilih. Suatu negara yang telah melaksanakan Pemilu/Pilkada secara fairness, maka dapat dikatakan demokratis.

Lalu bagaimana dengan model demokrasi deliberatif? apakah Pilkada kita hanya menjalankan model dari demokrasi prosedural saja? Tulisan ini ditujukan untuk membahas fenomena ruang publik dalam kontestasi Pilkada sebagai pengejawantahan dari model demokrasi deliberatif.

Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif lahir sebagai antitesa dari demokrasi prosedural yang bersifat empirik, deskriptif dan institusional. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang memiliki fokus perhatian pada proses suatu keputusan dihasilkan. Deliberatif berasal dari bahasa latin yang berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau “musyawarah”. Semua arti ini ditempatkan dalam konteks “publik” (bukan elite, layaknya musyawarah di badan legislatif).

Menurut Habermas (1974), sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses diskursus atau pengujian, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak terkait secara langsung, dalam posisi setara dan tanpa tekanan pihak lain. Arena dimana diskursus tersebut berlangsung disebut sebagai public sphere (ruang publik).

Ruang publik atau public sphere oleh Habermas didefinsikan sebagai pusat arena komunikasi (the central arena for societal communication). Dalam ruang publik ditemukan aktifitas politik informal yang didalamnya berlangsung diskursus yang bersifat spontan dan bebas. Melalui diskursus ini, individu membentuk identitas mereka secara deliberatif, terutama dalam melancarkan opini tentang isu-isu publik. Dalam ruang publik, diskursus dapat dilakukan secara lebih luas, ekspresif dan disuarakan tanpa mengalami tekanan sebagaimana dalam ruang politik formal.

Ruang Publik Dalam Pilkada

Dalam rentang waktu pelaksanaan Pilkada serentak 2017 baik di tingkat lokal maupun di ibu kota DKI Jakarta, ruang publik senantiasa di warnai debat, saling serang, berbagi informasi, provokasi isu, hingga fenomena hoax. Sebagai sebuah “berkah” teknologi, arus informasi pada ruang publik sekarang jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan periode sebelumnya yang hanya dapat ditemukan pada media cetak dan elektornik (TV, Radio dan Koran).

Era sekarang, komunikasi dan interaksi dalam ruang publik lebih dominan dalam bentuk virtual dibandingkan fisik (rumah, kantor, warung kopi dll). Ruang publik virtual memiliki basis internet. Ruang publik virtual setidaknya memiliki 2 (dua) bentuk, yakni media online dan media sosial. Media online merupakan media publikasi berita/informasi melalui internet, sementara media sosial merupakan media interaksi individu secara virtual seperti facebook, twitter, whatsapp, youtube dll.

Diskursus publik di ruang publik virtual dalam konteks kontestasi Pilkada menjadi fenomena yang kita alami dan temui. Dalam ruang publik virtual, publik biasanya membicarakan dan mendiskusikan segala hal terkait kandidat yang sedang berkontestasi dalam Pilkada. Mulai dari program kerja, visi misi, kepribadian kandidat, silsilah keluarga, hingga rekam jejak kandidat baik yang bersifat positif maupun negatif. Publik menjadi terfragmentasi dalam identitas kandidat, ada publik pendukung kandidat A dan ada publik pendukung kandidat B.

Fragmentasi publik dalam aktivitas virtual, baik mendukung maupun tidak mendukung, menjadi suatu hal yang tidak bisa ditolak. Pemilih dengan karakter sosiologis akan mengedepankan isu-isu seputar agama, etnis, suku dan kedaerahan. Pemilih dengan karakter psikologis akan mengedepankan isu-isu seputar kepribadian kandidat, ideologi dan identifikasi kepartaian. Sementara, pemilih dengan karakter rasional akan mengedepankan isu-isu keberhasilan program kerja, kondisi ekonomi yang membaik, dll.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara pandang melihat fenomena ini? apakah fenomena bersifat positif atau negatif terhadap demokrasi?

Penulis sependapat dengan Koch, bahwa demokrasi bukan semata model atau sistem, tapi merupakan cara hidup dan kerangka berpikir. Menurutnya, demokrasi adalah sebuah deliberasi atau musyawarah antar aktor-aktor yang bertentangan, saling memperdebatkan isu-isu untuk mencapai pemahaman dan kepentingan bersama.

Diskursus dalam ruang publik virtual (dalam konteks Pilkada atau tidak) merupakan substansi dari demokrasi itu sendiri. Demokratisasi tidak lagi diukur dari berapa banyak tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu, tetapi seberapa besar dinamika partisipasi masyarakat dalam merespon isu politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja prasyarat model demokrasi ini adalah adanya ruang publik yang bebas, terbuka, dimana setiap individu masyarakat dapat berpartsipasi didalamnya

Semakin reponsif masyarakat terhadap isu publik, maka semakin dinamis tingkat demokrasi di negara tersebut. Semakin banyak individu masyarakat yang merespon dinamika politik, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin terbuka dan bebas ruang pubilk, maka semakin tinggi jaminan demokratisasi di negara tersebut.

Demokratisasi disuatu negara setidaknya mengalami 3 (tiga) fase, pertama fase transisi demokrasi. Negara kita telah mengalaminya pada tahun 1998 yaitu transisi dari rezim otoritatian-birokratik menjadi rezim demokrasi. Kedua, fase konsolidasi demokrasi. Secara bertahap negara kita melakukan penataan/konsolidasi terhadap institusi dan regulasi yang lebih kuat dan demokratis. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya institusi-institusi baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dll. Penataan regulasi dapat dilihat dari pengaturan yang lebih demorkatis terhadap pengelolaan birokrasi, kepemiluan, keuangan, otonomi daerah dan masih banyak yang lain.

Ketiga, fase pendalaman demokrasi (deepening democracy). Dari sisi masyarakat, deepening democracy diterjemahkan dalam bentuk penguatan daya penetrasi/respon masyarakat ke dalam ranah dan aktivitas politik. Kekuatan-kekuatan politik yang terdapat di masyarakat tidak lagi melakukan partisipasi politik dalam prosedur dan institusi formal, tetapi diartikulasikan secara langsung melalui proses deliberasi di ruang publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat, bahwa kehidupan demokrasi kita dalam berpolitik, bermasyarakat dan bernegara, telah memasuki fase deepening democracy. Bahwa ada “krikil” dalam proses ini, seperti fenomena hoax, merupakan efek bawaan yang selalu tetap ada. Dengan semakin cerdasnya kehidupan berpolitik masyarakat di ruang publik, “krikil” bawaan tersebut akan semakin mengecil dan tereduksi.

Dimuat pada Harian Jambi Independent, 22 Februari 2017.

Link: http: http://www.jambi-independent.co.id/pilkada-dalam-perspektif-demokrasi-deliberatif/

Menakar Sistem Pemilu Mayoritas Berwakil Tunggal

Posted on


Pada tanggal 20 Oktober 2016 yang lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani surat penyampaian kepada Ketua DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibicarakan dalam sidang dan mendapatkan persetujuan DPR RI. Dalam RUU kodifikasi tesebut terdapat beberapa perubahan signifikan, salah satunya terkait Sistem Pemilu.

Dalam pasal 138 ayat 2 dan 3 disebutkan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas. Sistem proporsional terbuka terbatas merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. Dalam penjelasan RUU disebutkan, daftar calon terikat adalah daftar urut calon yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap.

Pada pemilu sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, tanpa/tidak dibatasi atau terikat oleh daftar urut calon. Sistem ini dimaknai, calon legislatif yang partainya setelah rekapitulasi suara ditetapkan memperoleh sejumlah kursi, maka penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperolah oleh calon legislatif dalam partai tersebut.

Pertanyaannya kemudian, apakah sistem Pemilu dalam RUU telah menjawab beragam persoalan pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang lalu? Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem Pemilu ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penguatan partai politik?

Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka telah menimbulkan dampak negatif utama yakni kerancuan terhadap sistem perwakilan politik, siapa yang mewakili Dapil, apakah anggota DPR/D ataukan Partai Politik? Hubungan konstituen terhadap partai politik menjadi lemah dan demikian juga sebaliknya.

Peserta Pemilu adalah partai politik (Pasal 22E ayat 3, UUD 1945), akan tetapi kontestasi dalam Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sejatinya adalah kontestasi antar caleg baik dinternal Parpol maupun antar Parpol. Kerangka konstitusional yang mengamanahkan Parpol sebagai peserta Pemilu, mengalami distorsi realitas menjadi caleg sebagai peserta Pemilu.

Distorsi realitas tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil Pemilu 2014 yang lalu. Sebagai contoh, pada Dapil Jawa Barat V pemilih yang memilih caleg sebesar 56% dan pemilih yang memilih Parpol sebesar 44%. Pada Dapil Jawa Tengah I pemilih yang memilih caleg sebesar 67% dan pemilih yang memilih Parpol sebesar 33%. Penulis meyakini, jika dihitung keseluruhan Dapil maka pemilih pada Pemilu 2014 lebih berorientasi kepada caleg dibandingkan Parpol.

Realitas Pemilu 2014 juga menunjukkan paradoks lain yang bersumber dari banyaknya jumlah caleg yang bertarung dalam satu dapil dan besarnya ruang lingkup wilayah Dapil. Suatu Dapil DPRD Kab/Kota yang juga bagian dari Dapil DPRD Provinsi dan DPR RI diperkirakan jumlah seluruh caleg yang berkontestasi berjumlah 300 – 600 caleg.

Opsi Sistem Mayoritas Berwakil Tunggal

Sistem mayoritas memiliki prinsip, setelah suara diberikan dan dihitung jumlah seluruhnya, para kandidat atau partai dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Bentuk paling sederhana dari sistem mayoritas adalah sistem mayoritas berwakil tunggal. Disain sistem ini menggunakan daerah pemilihan yang diikuti oleh Parpol yang diwakili oleh satu orang caleg.

Sistem mayoritas berwakil tunggal setidaknya memiliki dua arah kebijakan: pertama, menjadikan wilayah Dapil dalam Pemilu menjadi lebih kecil; kedua, menjadikan orientasi kontestasi Pemilu antara partai politik dengan partai politik.

Secara ruang lingkup Dapil. Saat ini terdapat 550 kursi di DPR RI, maka daerah pemilihan dibagi kedalam 550 Dapil. Saat ini Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota, maka asumsinya besaran suatu Dapil diperkirakan meliputi satu atau dua kabupaten/kota atau proporsional berdasarkan jumlah populasi warga yang ada dalam suatu wilayah. Jika dianalogikan untuk DPRD Provinsi, maka besaran Dapil lebih kurang meliputi sekitar 2 – 3 kecamatan. Sangat Kecil.

Secara jumlah caleg. Dengan asumsi 12 Parpol pada Pemilu 2014, maka hanya ada maksimal 12 caleg untuk setiap Dapil. Dan jika ditambah jumlah caleg untuk lembaga perwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maka diperkirakan tidak lebih dari 50 caleg yang bertarung untuk suatu wilayah Dapil terkecil. Bandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang membuka peluang 300 – 600 caleg bertarung untuk suatu Dapil terkecil.

Penerapan sistem pemilu mayoritas berwakil tunggal memiliki dampak terhadap penguatan partai politik. Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Setidaknya terdapat 3 (tiga) dampak terhadap aspek penguatan partai politik yang terwujud jika diberlakukannya sistem Pemilu mayoritas berwakil tunggal.

Petama, Menciptakan akuntabilitas geografis Parpol. Sistem mayoritas berwakil tunggal menciptakan adanya suatu daerah yang menjadi basis Parpol tertentu. Sistem ini secara tidak langsung akan membawa iklim kontestasi yang sehat dan produktif antar partai politik, baik ketika tahapan Pemilu maupun paska Pemilu. Sistem ini juga membawa dampak bahwa kontestasi Pemilu sejatinya kontestasi antar partai politik. Disain ini juga berdampak, elite-elite partai politik secara tidak langsung menjadi bekepentingan untuk menguatkan nilai identitas kepartaian (platform) dan arah kebijakan partai agar partai politiknya mendapat simpati pemilih.

Kedua, mewujudkan legitimasi ruang (space), bukan legitimasi orang (people). Masyarakat indonesia merupakan masyarakat dengan karakter komunitarian. Meskipun vote identik dengan individu, akan tetapi agregasi kepentingan masyarakat realitanya bersifat komunal. Sistem mayoritas berwakil tunggal membawa konsekuensi ketegasan & kejelasan partai mana yang menjadi wakil Dapilnya ditingkat legislatif. Partai politik terdisain untuk harus memperjuangkan aspirasi warga pada basis Dapilnya.

Ketiga, Partai politik akan berlomba mencari figur kuat lokal untuk dijadikan caleg. Ruang lingkup Dapil yang lebih kecil, membawa konsekuensi figur caleg adalah figur yang lebih dekat dan dikenal masyarakat luas. Hubungan berdampak pada proses artikulasi dan agregasi kepentingan paska Pemilu akan lebih mudah dirawat oleh caleg terpilih.

Berdasarkan inventarisasi masalah dan opsi terhadap peruabahan sistem pemilu diatas, sudah seharusnya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu di DPR nanti dapat membuka ruang untuk wacana perubahan sistem pemilu. Pembahasan paket RUU hendaknya dilandasi semangat untuk memperkuat 3 (tiga) sistem, yakni: sistem kepemiluan, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Meski penulis meyakini bahwa hal ini tidak dapat dilakukan secara parsial, namun minimal dalam pembahasan paket RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi bagian dari grand disain untuk memperkuat sistem politik demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini dimuat di MediaOnline: http://www.metrojambi.com. Link http://metrojambi.com/read/2016/10/25/14860/menakar-sistem-pemilu-mayoritas-berwakil-tunggal/

Konsolidasi Partai Politik Dalam Momentum Pilkada

Posted on


Akhir-akhir ini pemberitaan media massa lokal diwarnai tarik menarik dukungan terhadap kandidat kepala daerah ditiga kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Sebagian besar kandidat kepala daerah berupaya mendapatkan dukungan dari partai politik dibanding memilih jalur perseorangan. Disisi yang lain, partai politik saling membuka proses rekrutmen kandidat kepala daerah dengan tetap memperhatikan elaktibilitas kandidat. Kandidat kepala daerah ingin memperoleh dukungan partai politik dan partai politik ingin kandidat kepala daerah yang diusung menang dalam Pilkada.

Interaksi dan komunikasi dalam momentum Pilkada ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi kelembagaan partai politik, apalagi dalam waktu tidak lama lagi seluruh partai politik akan memasuki masa persiapan verifkasi sebagai peserta Pemilu 2019 yang tentunya membutuhkan energi jauh lebih besar. Momentum ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap partai politik jika dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan, namun sebaliknya momentum ini juga tidak bernilai apa-apa jika Pilkada hanya dipandang sebagai sebuah kontestasi politik belaka.

Secara teoritis, dalam sistem politik yang demokratis partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Peran penting tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi rakyat dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan (Asrinaldi, 2014). Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi atau dengan bahasa lain demokrasi tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya partai politik.

Bentuk konsolidasi partai politik setidaknya memiliki dua dimensi yakni internal dan eksternal (Noor, 2013). Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis), sementara dimensi eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal.

Konsolidasi Internal

Momentum Pilkada dapat dimanfaatkan setidaknya untuk melaksanakan konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis). Konsolidasi struktur diterjemahkan dalam bentuk penguatan kepengurusan partai politik baik ditingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan. Bentuk faksionalisasi dan konflik sedapat mungkin dapat diselesaikan melalui forum-forum komunikasi internal yang diagendakan untuk pembahasan Pilkada. Disamping itu organ underbow partai dan struktur kepengurusan hingga level bawah dapat kembali disolidkan melalui beragam aktifitas kepartaian dalam rangka pemenangan kandidat yang didukung dalam Pilkada.

Konsolidasi struktur juga terkait aspek pelembagaan aturan main diinternal partai. Dalam konteks Pilkada, mekanisme internal rekrutmen kandidat kepala daerah yang biasanya telah diatur dalam aturan main diinternal partai, diuji konsistensinya. Ketidakkonsistenan penerapan aturan main internal seringkali memunculkan konflik diantara sumber daya partai, hingga pada tingkat tertinggi memunculkan perpecahan. Mainwaring (1998) mensyaratkan pola stabilitas kompetisi internal partai sebagai salah satu dari empat indikator partai politik yang terlembaga (well institutionalized system).

Konsolidasi agenda politik bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai agenda setting partai kedepannya. Penyamaan persepsi ini diidentikkan dengan penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian. Nilai ideologis kepartaian merupakan alat pemersatu, landasan berpikir dan spirit perjuangan politik yang dipandang penting sebagai suatu identitas partai politik. Penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian dapat dilakukan oleh partai politik melalui sarana komunikasi, sosilisasi dan kampanye dalam Pilkada. Targetnya adalah pengurus partai disetiap tingkatan, anggota partai dan simpatisan.

Bagi partai-partai yang baru atau yang perolehan kursi/suara dalam Pemilu sebelumnya tidak besar, agenda pemantapan nilai-nilai ideologis kepartaian kepada seluruh kader dan anggota menjadi aktivitas penting yang dapat dilakukan dalam momentum Pilkada. Kegiatan-kegiatan menggalang dukungan masyarakat terhadap kandidiat yang diusung oleh partai, menjadi sarana bagi pengurus partai untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Melalui sarana komunikasi baik formal maupun informasi ini, pemimpin partai politik secara berkesinambungan menanamkan nilai-nilai ideologis kepartaiannya kepada kader-kader dan pengurus ditingkat bawah.

Partai politik yang tidak memantapkan nilai ideologis kepartaian dengan baik, dapat berakibat pada munculnya pragmatisme baik secara pribadi individu kader partai maupun secara kelembagaan partai politik. Tujuan dan agenda politik yang telah ditetapkan menjadi amat fleksibel dan berpotensi untuk dimanipulasi, sejauh dipandang memberikan keuntungan. Kondisi ini akan memunculkan disorientasi suatu partai politik dan secara lebih jauh akan melemahkan kelembagaan partai.

Konsolidasi Eksternal

Arena konsolidasi eksternal berada diluar “rumah” partai politik. Setidaknya ada dua bentuk konsolidasi eksternal yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam momentum Pilkada yakni konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Konsolidasi vertikal ditujukan kepada masyarakat atau pemilih, sementara konsolidasi horizontal ditujukan kepada institusi-institusi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Pada momentum Pilkada, intensitas kader atau pengurus partai untuk bertemu masyarakat baik secara langsung maupun melalui pemangku kepentingan (agensi) menjadi lebih sering. Partai politik berkepentingan membangun kembali komunikasi kepada basis dukungan di masyarakat dalam rangka menggalang dukungan untuk memenangkan kandidat kepada daerah yang diusung. “Membangun kembali” karena memang pada umumnya paska Pemilu Legislatif, intensitas komunikasi dengan konstituen partai menjadi jauh berkurang atau bahkan tidak ada.

Aktivitas menggalang dukungan dalam bentuk sosialisasi dan kampanye di tengah masyarakat oleh partai politik dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat untuk kemudian diartikuliasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan, baik kepada pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang ataupun kepada kandidat kepada daerah yang sedang diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Secara tidak langsung, melalui aktivitas ini partai politik telah menjalankan fungsi komunikasi politik yakni mengartikulasikan beragam aspirasi kepentingan masyarakat agar dapat diusulkan menjadi suatu kebijakan publik (Budiardjo, 2003).

Disamping melakukan konsolidasi vertikal kepada masyarakat, partai politik dapat memanfaatkan momentum Pilkada dalam rangka konsolidasi horizontal. Sebagai bagian pranata politik, partai poiltik memiliki kepentingan untuk membangun kerjasama dengan institusi lain seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat dan kelompok kepentingan lainnya yang dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak.

Perilaku memilih masyarakat kita masih kental dipengaruhi oleh faktor paternalistik terutama didaerah perdesaan. Lembaga adat atau keagamaan disuatu desa misalnya, masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan perilaku memilih masyarakatnya. Demikian pula dengan aktor kuat lokal seperti tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Momentum Pilkada dapat dijadikan ajang untuk membangun jaringan kelembagaan partai politik terhadap institusi dan aktor tersebut. Jaringan (network) yang terjalin baik akan semakin menguatkan basis partai politik ditingkat tapak.

Tujuan konsolidasi veritikal dan horizontal adalah penguatan kelembagaan partai politik secara eksternal, namun melalui sarana ini tujuan utama perjuangan politik dalam Pilkada yakni memenangkan kandidat kepala daerah yang didukung menjadi sinergis dan linier. Untuk hal tersebut, mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi ekternal akan membawa dampak berkah politik terhadap kandidat kepala daerah yang diusung dan berkah demokrasi melalui penguatan kelembagaan partai politik.

Penutup

Konsolidasi partai politik merupakan salah satu instrumen bagi terwujudnya pendalaman demokrasi (deepening democracy) yakni pelembagaan mekanisme kepercayaan semua aktor politik yakni masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) dan termasuk aparatur negara (Cornelis Lay, 2007).

Pada momentum Pilkada, partai politik dapat memanfaatkan arena ruang dan waktu secara sinergis bagi kepentingan konsolidasi partai melalui jalan konsolidasi internal dan eksternal. Konsolidasi diterjemahkan dan include dalam rangkaian aktifitas komunikasi, sosialisasi dan kampanye partai politik dalam rangka pemenangan kandidat kepala daerah. Disadari atau tidak disadari bahwa kehidupan demokrasi akan semakin baik jika seluruh pilarnya menjadi kuat, dan salah satunya pilarnya adalah partai politik.

Tulisan ini dimuat di Harian Jambi Star 14 September 2016

Politik Hukum Kampanye Pilkada*

Posted on


Screen Shot 2015-09-28 at 3.18.10 AMPolitik hukum didefinsikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Tulisan ini akan mengulas arah kebijakan pada pengaturan tentang Kampanye pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa kita sebut dengan istilah Pilkada.

Perbedaan Kampanye Dengan Pilkada Terdahulu

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015 yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan Pilkada terdahulu yang diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU 12 Tahun 2008.

Pertama, Perubahan paling signifikan yakni pada ketentuan masa kampanye. Pada Pilkada terdahulu, kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara (pasal 75 UU 32/2004), sementara pada Pilkada serentak tahun 2015 masa kampanye dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang (Pasal 67 ayat 1, UU 8/2015) atau dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Artinya pada Pilkada serentak 2015, masa kampanye jauh lebih lama dibandingkan Pilkada terdahulu.

Kedua, Pilkada serentak 2015 mengatur bahwa beberapa bentuk kampanye difasilitasi oleh KPU yang didanai dari APBN atau APBD, sementara pada Pilkada terdahulu seluruh bentuk kampanye difasilitasi dan didanai oleh pasangan calon kepala daerah. Kampanye yang didanai oleh negara/daerah ini terdiri dari 4 bentuk kampanye, yakni: debat kandidat, bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye media massa.

Politik Hukum Kampanye Pilkada Serentak 2015

Berdasarkan kedua perbedaan diatas, penulis mencoba melihat politik hukum pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015.

Pertama, kebijakan untuk memberikan waktu yang cukup untuk kampanye. Pemberian alokasi waktu yang cukup ini memberikan peluang bagi kandidat kepala daerah untuk berkampanye dan bersosialisasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan menawarkan visi, misi dan program kerja. Masa kampanye 14 hari pada Pilkada terdahulu dianggap tidak cukup waktu untuk mengajak dan meyakinkan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, waktu yang sempit menggiring kandidat kepala daerah untuk melakukan curi start kampanye dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Dengan alokasi waktu yang cukup luas ini diharapkan kandidat kepala daerah dapat menemui pemilih secara langsung, berdialog dan bertatap muka. Melalui ini diharapkan pemilih dapat mengenal dan meyakini bahwa kandidat yang akan dipilihnya merupakan calon pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya jika terpilih.

Kedua, kebijakan memberikan kesempatan yang adil bagi kandidat. Kemampuan atau resources kandidat kepala daerah tidak sama, ada yang mampu dan ada juga yang kurang mampu. Kebijakan fasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye serta iklan media yang bersumber dari anggaran negara atau daerah akan menciptakan keadilan bagi kandidat. Setiap kandidat kepala daerah akan mendapatkan alokasi jumlah dan bentuk yang sama alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, umbul-umbul dan spanduk. Kandidat kepala daerah juga mendapatkan alokasi jumlah dan nilai yang sama bahan kampanye dalam bentuk selebaran, brosur, pamflet dan poster. Kebijakan ini ditujukan agar kandidat kepala daerah memiliki kesempatan yang sama dalam bersosialisasi atau berkampanye dengan menggunakan bahan dan alat peraga yang secara jumlah dan bentuk sama.

Ketiga, kebijakan mendekatkan kandidat dengan pemilih. Masa kampanye yang cukup lama dan larangan bagi kandidat kepala daerah untuk memproduksi alat peraga dan bahan kampanye, menggiring kandidat kepala daerah untuk menggunakan metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Proporsi kampanye yang lebih besar dengan menggunakan baliho, spanduk, umbul-umbul dll, diyakini tidak mampu menjadikan kandidat lebih dekat dengan masyarakat/pemilih. Selain itu, efek langsungnya masyarakat/pemilih hanya dapat menilai kandidat dari baliho, spanduk atau umbul-umbul yang dilihat, bukan dari hasil proses mengenali visi, misi dan program kerja. Kebijakan ini menyebabkan kandidat di “paksa” menggunakan masa kampanye untuk bertemu sebanyak-banyaknya dengan masyarakat untuk menawarkan visi, misi dan program. Kebijakan ini menciptakan kondisi: kandidat menemui pemilih dan pemilih dapat mengenal kandidat.

Keempat, kebijakan kampanye yang mengedepankan pendidikan politik. Pasal 63 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2015 secara tegas menyampaikan arah kebijakan kampanye dalam Pilkada serentak yakni: “kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Pendidikan politik berbeda dengan indoktrinasi politik yang lebih mengutamakan emosi dan mobilisasi politik. Pendidikan poltiik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara yang bertujuan melahirkan partisipasi pemilih yang rasional. Kandidat kepala daerah diberi waktu yang cukup untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, menawarkan program kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, menawarkan solusi permasalahan dan hal ini merupakan bentuk “kontrak politik” yang tidak terlulis antara kandidat dengan masyarakat. Kebijakan ini mengarahkan kampanye yang berfungsi sebagai pendidikan politik.

Penutup

Kebijakan dasar yang menjadi arah pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak 2015 ditujukan untuk mendekatkan kandidat kepala daerah dengan pemilih. Pemilih diajak untuk menilai kandidat berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan melalui beragam interaksi kampanye yang bersifat dialogis dan komunikatif. Kampanye diarahkan sebagai wujud pendidikan politik yakni menjadikan pemilih yang cerdas dan rasional yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

*Dimuat pada harian Jambi Independent, 27 September 2015

Perilaku Memilih Dalam Pilkada

Posted on Updated on


IMG_0581Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Partisipasi politik – termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilu – adalah tindakan seorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik (Verba dan Nie, 1972). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan “perilaku” sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam definisi ini mengandung nilai bahwa perilaku merupakan reaksi terhadap stimulus baik secara internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis).

Berangkat dari definisi diatas, pertanyaannya kemudian adalah faktor-faktor atau rangsangan apa yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada? Apa yang mempengaruhi pemilih lebih memilih kandidat A daripada kandidat B? dan apakah faktor-faktor tersebut bersifat tetap atau dapat berubah? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan sosiologis (mazhab colombia), pendekatan sosio-psilogis (mazhab Michigan dan pendekatan ekonomi (rational choice). Tulisan ini akan melihat ketiga pendekatan dalam perspektif Pemilu ditingkat lokal atau Pilkada.

Read More……..

Pelembagaan Partai Politik

Posted on Updated on


5Fenomena pelembagaan partai politik menjadi kajian yang menarik dalam studi politik. Sejarah tumbuh kembang partai politik di Indonesia ditandai oleh dua hal yaitu tokoh politik dan aliran politik. Banyak partai yang hadir pada masa lalu atau masa kini dibentuk oleh tokoh politik yang memiliki resource yang kuat. Partai politik juga dibentuk sebagai artikulasi kepentingan politik aliran, baik itu secara keagamaan atau politik.

Tipologi aliran politik seperti yang dirumuskan oleh Herbert Feith pada tahun 1960-an sudah tidak relevan lagi dalam memandang partai politik sekarang. Kecenderungan partai politik adalah menangkap semuanya (catch all), partai sekuler menjadi semakin agamis dan partai agamis bergerak menjadi nasionalis, partai massa berlomba menjadi partai kader dan partai kader memperbesar konstituennya menjadi partai massa.

Menurunnya fenomena politik aliran diatas tidak berlaku pada fenomena politik ketokohan. Partai politik yang dibentuk karena faktor kekuatan tokoh politik masih mengambil tempat dalam kancah politik sekarang, bahkan partai-partai tersebut mampu lolos ambang parlementary threshold untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Saiful Munjani (2010) menjelaskan bahwa hal ini memperlihatkan perilaku memilih masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh faktor tokoh politik sentral di suatu partai, faktor identifikasi kepartaian yang selama dekade 1990-an menjadi faktor yang cukup berpengaruh menjadi kurang relevan lagi.

Sejarah pekembangan partai politik di Indonesia ditandai dengan hadirnya parpol sebagai sarana politik seorang tokoh politik untuk mengaktualisasikan kepentingan politik dirinya atau kelompoknya. Hal seperti ini juga dapat dilihat pada munculnya partai politik paska reformasi. Sebagian dari partai politik yang hadir di parlemen sekarang pada awal kemunculannya merupakan aktulasasi dari person individu tokoh politik. Ada yang masih menancapkan hegemoninya dan ada yang sudah melepaskan hegemoni politiknya secara perlahan.

Read More…….

Dilema Sistem Presidensial-Multipartai

Posted on Updated on


IMG_3543Mainwaring (2008) meyakini bahwa hanya empat negara penganut sistem presidensial yang berhasil dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat, Costa Rica, Columbia, dan Venezuela. Argumen ini memunculkan pandangan bahwa sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem presidensial sehingga sistem ini lebih cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan yang berkarakter parlementer.  Sebaliknya sistem Presidensial lebih kompatibel dengan sistem dua partai, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Benarkah? Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia?

Di Indonesia, periode pertama paska Pilpres (2004), pemerintahan SBY-JK menggalang koalisi besar – koalisi kerayatan – yang didukung 8 partai politik dengan total perolehan 403 kursi DPR atau sebesar 73%. Pada periode kedua pemerintahan SBY-Boediono menggalang koalisi yang lebih besar yakni 6 partai dengan total perolehan 423 kursi DPR atau sebesar 75%. Lalu bagaimana berjalannya pemerintahan SBY pada periode pertama dan kedua?

Kenyataannya pemerintahan SBY terjebak pada kondisi politik insentif. Presiden menggunakan politik transaksional, dimana loyalitas dukungan partai politik koalisi terhadap pemerintahan ditukar dengan insentif posisi kursi menteri di kabinet. Pemerintahan SBY menggunakan strategi menjatuhkan hukuman (punisment) terhadap partai politik yang dianggap tidak loyal dengan jalan reshufle kabinet atau memperbesar politik insentif dalam pembagian kekuasaan sehingga partai koalisi tetap loyal.

Model insentif ini dalam realitanya berjalan tidak efektif. Partai koalisi seringkali terbelah dalam menyikapi kebijakan presiden terutama kebijakan-kebijakan yang tidak populis dimata rakyat seperti kenaikan BBM. Selain itu, partai politik tetap saja melakukan manuver di Parlemen dengan beragam kepentingan sesaat yang akan diperjuangkan. SBY sebagai pemegang mandat secara langsung dari rakyat, tetap harus berjuang keras mengakomodir kepentingan politik koalisi pendukungnya. Keputusan-keputusan Presiden banyak “tersandera” oleh kepentingan koalisi pendukungnya. Partai-partai non-pemerintahan juga akan menggunakan wewenangnya di Parlemen sebagai alat untuk bernegosiasi dengan presiden. Dalam konteks semacam itu, hak angket, interpelasi  dan menyatakan pendapat bisa menjadi alat untuk bernegosiasi dengan presiden terutama dalam momentum politik tertentu (AA.GN Ari Dwipayana, 2011).

Read More…….