Forestry

Konservasi dan Kesejahteraan Rakyat

Posted on Updated on


photoJudul ini juga sudah sejak lama menjadi tema perdebatan diantara elemen civil society penggiat lingkungan, kubu yang satu berada pada posisi mendahulukan konservasi dan kubu yang lain mendahulukan peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak ada yang salah terhadap kedua kubu, namun justru menjadi salah ketika ada yang mengklaim dan keras mempertahankan argumentasi pemihakan tanpa logika rasional.

Hal yang perlu dipahami bahwa kebutuhan untuk konservasi sebenarnya bukan saja kepentingan dari negara-negara eropa tetapi juga kebutuhan tidak langsung tetapi urgen bagi masyarakat lokal. Disisi yang lain, kebutuhan meningkatkan ekonomi masyarakat juga menjadi point penting bagi stabilitas kawasan hutan. Tanpa ekonomi yang sejahtera maka bisa dipastikan kawasan hutan disekitar wilayah tinggal sedikit demi sedikit akan tergerus.

Ada cerita kawan ketika sedang melakukan pengorganisasian petani disuatu daerah. Suatu malam dirumah ketua petani tersebut sang kawan ditanya oleh petani. “ada tidak program untuk meningkatkan ekonomi kami” tanya si petani. Sang kawan yang ditanya diam seribu bahasa. Kenapa? karena kedatangan dia ke desa tersebut dalam rangka pengorganisasian untuk menuntut hak petani. Sifatnya mendorong atau menuntuk kebijakan yang selama ini dirasakan mengekang petani dan masyarakat disekitarnya. Tidak ada sama sekali program yang terkait peningkatan perokonomian si petani dan masyarakat disekitarnya. Padahal sang kawan tersebut merasakan betul bagaimana kehidupan si petani sehari-hari. Untuk makan saja susah, apalagi untuk membeli barang-barang lainnya.

isah ini kemudian membuat si kawan berpikir ulang, bahwa perjuangan dengan perut yang kosong ternyata banyak dikeluhkan oleh  petani. Untuk itu ternyata juga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Upaya ini tentunya dengan prasyarat menjadikan masyarakat mandiri bukan justu ketergantungan. Kalau justru menjadi ketergantungan, lalu apa bedannya dengan world bank atau imf? Hehe..

Hal penting yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan hutan di sini bukan untuk negara-negara luar yang sumbu kehidupannya ditopang oleh industri. Hutan ada untuk dikelola dan dijadikan sumber mata pencarian masyarakat yang dapat mensejahterakannya.

Bahwa persoalan masyarakat ada karena struktur yang sistemik itu adalah benar adanya, tetapi semata-mata membangun gerakan untuk mendobrak sistem tanpa disertai pemenuhan peningkatan kesejahteraan justru akan menjadikan gerakan tersebut bersifat reaksioner. Reaksioner dalam artian disini adalah hanya kasus per kasus, yaitu gerakan itu ada ketika musuh bersama nya masih ada.

Tujuan akhir mendobrak sistem adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika ini yang menjadi tujuan maka kedua jalan dapat ditempuh. Salam.

Analisis Masalah Pengurusan Hutan Berdasarkan Persepektif Good Governance

Posted on Updated on


Good Governance yang diterjemahkan sebagai “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” saat ini sedang menjadi tantangan bagi semua sektor pada jajaran pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya kinerja pelayanan publik (Pemerintah) terhadap masyarakat, dan salah satunya  antara lain adalah di Sektor Kehutanan.

Dengan kondisi kerusakan hutan Indonesia yang mencapai angka 2,2 juta ha/tahun dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Diantara penyebabnya adalah belum maksimalnya penerapan prinsip-prinsip Good Governance pada pengelolaan sektor kehutanan. Kemudian, disadari pula bahwa sumber dari kerusakan hutan tersebut adalah masih adanya kebijakan yang diberikan untuk eksploitasi hutan sejak  30 tahun terakhir.

Oleh karena itu maka Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan tegas mengeluarkan pernyataan tentang Transparansi Penyelenggaraan Kehutanan pada tanggal 27 Februari 2006 yang berbunyi;

Penyelenggaraan Kehutanan dilaksanakan dengan menganut azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dan untuk mencapai penyelenggaraan kehutanan tersebut dibutuhkan keterbukaan dalam setiap aspek penyelenggaraan kehutanan dengan melibatkan para pihak secara bertanggung-jawab”.

Pernyataan Menteri Kehutanan ini mendapat legitimasi hukum dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  (30 April 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan salah satu tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ada 3 (tida) prinsip minimal yang harus diperhatikan dalam tata kelola kehutanan yang baik, yaitu ; partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena  semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Sedangkan Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Bahwa semua proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Dengan melihat perkembangan sektor kehutanan sekarang banyak para pihak berpendapat bahwa, penerapan Good Forestry Governance adalah salah satu kunci untuk menekan laju deforestasi. Kendatipun hingga saat sekarang belum ada model aplikatif Good Forestry Governance di Indonesia yang dapat dijadikan acuan. Untuk itu perlu dirumuskan suatu rancang bangun Good Forestry Governance yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat serta sekaligus mengimplementasikannya dilapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis Masalah Kehutanan

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam hutan di Indonesia tidaklah terletak pada suatu sisi pandang saja, tetapi justru saling terkait mulai dari sektor hulu yaitu eksploitasi, penataan ruang dan kawasan, sosial ekonomi masyarakat, sampai ke hilir berupa akses pasar produk-produk sektor kehutanan. Keterkaitan antara sektor dan tahapan pengelolaan sumberdaya hutan menjadi suatu dasar bagi kebijakan strategis dan tidak bersifat parsial dalam pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan.

Baca Selengkapnya

Good Forestry Governance; Suatu Tinjauan Istilah

Posted on Updated on


Akhir-akhir ini kita seringkali mendengarkan istilah baru dalam setiap wacana kehutanan di tanah air. Era transisi demokrasi merupakan ruang besar bagi terciptanya istilah-istilah baru dan hal ini menggambarkan jika persoalan kehutanan tidak hanya bagaimana mengamankan suatu kawasan hutan namun memiliki dimensi yang beragam dan melibatkan banyak pihak. Keragaman persoalan tersebut telah melahirkan konsep-konsep baru yang ditujukan untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan persoalan yang ada. Salah satu istilah baru yang muncul dilingkungan kehutanan adalah istilah Good Forestry Governance (GFG).

Sekilas Tentang Good Governance
Pada dasarnya, istilah Good Forestry Governance (GFG) muncul dari konsep Good Governance (GG) yang telah berhasil diterapkan dibeberapa daerah di Indonesia. Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah. Good governace merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan service di sebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (kepemerintahan yang baik).
Ide tentang konsep Good Governance ini merupakan isu transformasi government menjadi governance. Governance memiliki definisi yang berbeda dengan government. Government dalam arti luas merupakan lembaga yang bertanggungjawab membuat keputusan kolektif bagi masyarakat sementara governance lebih menitikberatkan pada kegiatan, proses atau kualitas pemerintah (government) terkait dengan kebijakan publik dimana pemerintah (government) menjadi fasiliator diantara swasta dan masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan transparansi.
Succes story implementasi good governance dapat dilihat pada beberapa Kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakannya seperti Kabupaten Solok, Jembrana dan Gorontalo. Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Solok dilakukan dalam beberapa program Pemerintah Kabupaten seperti pos pelayanan satu pintu, pola partisipatif, revolving fund, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dana alokasi umum nagari (DAUN), pakta integritas, performance agreement dan anggaran berbasis kinerja. Program-program ini diikutsertakan dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Solok No 4 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi.
Singkatnya Good Governance merupakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme dan proses dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Good Forestry Governance
Konsep good governance pada awalnya digulirkannya diperuntukkan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Peruntukan ini pada dasarnya karena pemerintah merupakan pelayan publik dan pengguna anggaran publik dan untuk itu penyelenggaraannya diharapkan dapat dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Bahkan untuk menunjang hal ini, Pemerintah pusat bahkan telah membuat bagian khusus di Bappenas untuk menangani isu good governance.
Dalam sektor kehutanan, isu good governance mulai muncul akhir-akhir ini dengan digulirkannya beberapa program ditingkat Departemen Kehutanan yang bertujuan untuk menerapakan prinsip-prinsip good governance. Dalam sektor kehutanan, tentu saja pihak government nya adalah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten serta UPT/D yang tersebar di tiap-tiap Provinsi, sementara sektor swasta adalah perusahaan-perusahaan kehutanan dan industri perkayuan memanfaatkan kayu dari dalam hutan.
Konsep Good Forestry Governance (GFG) melahirkan multitafsir ketika diartikan kedalam bahasa Indonesia. Setidaknya ada 2 (dua) pengertian dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan ketika menterjemahkan Good Forestry Governance yaitu:
A. Tata Kelola Kehutanan yang Baik (TKKB);
B. Tata Pemerintah yang Baik di sektor Kehutanan.

Baca Selanjutnya…

Jernang: Tanaman Konservasi bernilai Ekonomis Tinggi

Posted on Updated on


Sebanyak 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta diantaranya adalah kaum miskin. Sekitar 20 juta orang lagi tinggal di desa-desa dekat hutan dimana enam juta orang diantaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan (CIFOR 2004). Jika dikaitkan dengan jumlah keseluruhan penduduk miskin Indonesia yang tinggal di pedesaan (14,6 juta penduduk pada tahun 2004), maka jumlah kaum miskin yang tinggal di lingkungan hutan adalah hampir mencapai sepertiga dari keseluruhan kaum miskin di Indonesia! (RENTAN, MFP-DFID)

Jambi merupakan Propinsi di Sumatera yang memiliki kawasan hutan terlengkap (mulai dari hutan dataran tinggi hingga rendah, hutan kering/tropis hingga basah/gambut). Hal ini merupakan asset beharga dan untuk itu perlu dilakukan upaya kongkrit untuk mempertahankannya. Upaya yang dilakukan sekarang dan kedepannya adalah menyeimbangkan antara tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Hal ini penting menjadi mindset bersama mengingat bahwa ternyata masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar bermukim di desa-desa sekitar dan dalam hutan. Upaya mempertahankan hutan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya akan sulit dilakukan karena harus diakui jika maraknya aktivitas pembalakan liar salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat ikut mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Salah satu yang telah diinisiasi di Jambi sekarang adalah mengangkat potensi Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu rotan jernang.

Tanaman jernang telah ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi sejak zaman dahulu. Resin jernang memiliki nilai jual yang tinggi dan menunjukan grafik harga yang meningkat dari tahun ke tahun. Jika selama ini rotan jernang di manfaatkan oleh masyarakat dengan jalan mencari/memanen di dalam hutan, seiring semakin berkurangnya tutupan hutan dan kelangkaan tanaman jernang di Jambi, maka pola ini sudah mulai diubah dengan membudidayakan dan menanam tanaman jernang di dalam kebun-kebun karet masyarakat atau yang biasa di sebut dengan pola tumpang sari. Keuntungan bersih budidaya jernang dalam 1 (satu) Ha nya dalam setahun adalah bekisar 35 – 38 juta rupiah

Nilai Ekologis dan Ekonomis Tanaman Jernang
Baca Selengkapnya…