Resensi

Pendekatan Behavioralism Pada Perilaku Pemilih

Posted on Updated on


Penulis & Judul Sumber : SP. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
: Dr. Afan Gaffar, Revolusi Behavioralisme, Yogjakarta: FISIP, UGM.
Topik : Pendekatan Behavioralism Pada Perilaku Pemilih

Screen Shot 2015-05-26 at 11.25.32 PM

  1. Deskripsi

Dalam Buku Teori Politik Modern (SP. Varma) bahasan tentang Behavioralisme dikupas pada BAB 2 dengan judul BAB Revolusi Behavioralisme Dalam Ilmu Politik: Arti, Tujuan, dan Batasan-Batasan. Sementara itu tulisan Dr. Afan Gaffar merupakan diktat perkuliahan/bahan ajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, UGM yeng membahas tentang sejarah behavioralisme, ruang lingkup, dan konsep-konsepnya.

  1. Ringkasan Buku Afan Gaffar
  • Behavioralisme lahir karena adanya ketidakpuasan kalangan sarjana politik terhadap prosedur atau cara melakukan studi politik tradisional yaitu salah satunya ketidakpuasan terhadap para sarjana politik terhadap analisis yang sifatnya semata-mata deskriptif.
  • Faktor lain lahirnya behavioralisme adalah pengaruh dari penganut aliran positivisme dan pada waktu itu di Amerika semakin berkembang pengumpulan pendapat umum dengan menggunakan reknis riset survey melalui kombinasi dengan matematika dan statistik
  • Periodesasi berkembang behavioralisme dapat dilihat pada tabel dibawah
Periode Keterangan
Perang Dunia II s/d 1949. Pada periode ini behavioralisme belum menunjukkan wajah yang jelas sebagai sebuah gerakan, akan tetapi tanda-tanda kehadirannya sudah mulai dilihat
1950 s/d pertengahan 1950-an Behavioralisme sudah membawa dampak yang sangat besar baik dalam hal penelaahan ilmu politik maupun dalam profesi mereka yang belajar ilmu politik.
1950 s/d 1982 Penentang behavioralisme memberikan kritik-kritik tajam sehingga usaha untuk memperbaiki metode dan prosedur analisis lebih ditingkatkan lagi.
  • Basis keyakinan atau kredo pada sarjana ilmu politik yang menganut paradima behavioralisme digolongkan sebagai berikut:

Read More……….

Advertisements

Resensi Buku “Kuasa Rakyat” Saiful Munjani

Posted on Updated on


Penulis & Judul Sumber : Saiful Mujani dkk, Kuasa Rakyat, Bandung: Mizan Publika, 2008.
Topik : Perilaku Pemilih Dalam Pemilu di Indonesia

KR

 Deskripsi

Buku ini merupakan hasil dari serangkaian penelitian lapangan pada pemilu di Indonesia pada kurun waktu 1999-2009. Isi buku mendemonstrasikan bagaimana faktor-faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional mempengaruhi sesorang warga dalam memilih partai politik atau calon tertentu dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden di Indonesia. Hal baru dalam buku ini yang tidak hadir dalam buku-buku yang sudah ada yakni buku/penelitian ini bertumpu pada individu pemilih sebagia unit analisisnya serta menjadikan model ekonomi-politik (model pilihan rasional) dan model psikologis (identitas partai dan kualitas personal tokoh) yang dijadikan pendekatan untuk memahami dinamika perilaku pemilih di Indonesia.

  1. Metode Penulisan

Studi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dimana unit analisisnya adalah individu pemilih. Studi menggunakan hasil survei opini publik nasional pada Pemilu Legislatif 1999, 2004, 2009, Pemilihan Presiden Juli 2004, September 2004 dan 2009 dengan masing-masing survey menggunakan 1.200 responden. Metode penarikan sampel dengan menggunakan teknis multistage random sampling.

Metode analisis dilakukan secara bertahap, tahap pertama dengan menggunakan teknik analisis bivariat yaitu untuk mengetahui sejauh mana faktor atau variabel berhubungan dengan faktor atau variabel lainnya. Tahap berikutnya memastikan apakah hubungan bivariat tersebut cukup independen atau tidak, untuk hal ini dilakukan analisis multivariat. Semua analisis dalam studi dapam upaya menguji tiga model perilaku pemilih yaitu model sosiologis, rasional dan psikologis.

Read More………..

The Culture Variables Religion and Ethnicity

Posted on Updated on


Penulis & Judul Sumber : Leo Suryadinata, Evi Nurvidya, Aris Ananta dkk, Indonesia Electoral Behavior, Singapore: ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies)
Sub Bab : BAB 2: The Culture Variables Religion and Ethnicity
Halaman : 11 – 19
Topik : Variabel Agama dan Suku Dalam Perilaku Pemilih di Indonesia

Deskripsi

Bab 2 tentang variabel agama dan budaya ini dalam buku Indonesia Electoral Behavior memaparkan profil agama dan budaya pada tahun 2000 terkait perilaku pemilih dalam Pemilu. Data yang digunakan dalam pemaparan ini adalah hasil sensus tahun 2000 karena data ini merupakan satu-satunya data yang memiliki informasi tentang etnisitas di Indonesia sejak tahun 1930. Data yang tersedia cukup kaya karena menyajikan dari level nasional hingga ke level kabupaten.

Read More………

Jambi Province

Posted on Updated on


p_wilayah1

GEOGRAPHY

Jambi Province geographically, is located between 00 451 to 20 451 south latitude and 1010 101 to 1040 551 east longitude. The borders of Jambi Province are Riau Province and Kepulauan Riau Province in the north, South Chinese Sea in the east, Sumatera Selatan Province in the south and Sumatra Barat Province. The area of Jambi Province is 53.435 Km2 that consists of :

  • Kerinci Regency : 4.200 Km2 (7,86%)
  • Merangin Regency : 6.380 Km2 (11,94%)
  • Sarolangun Regency : 7.820 Km 2 (14,63%)
  • Batanghari Regency : 4.983 Km2 (9,33%)
  • Muaro Jambi Regency : 6.147 Km2 (11,50%)
  • Tanjung Jabung Timur Regency : 5.330 Km2 (9,97%)
  • Tanjung Jabung Barat Regency : 4.870 Km2 (9,11%)
  • Tebo Regency 6.340 Km2 (11,86%)
  • Bungo Regency 7.160 Km2 (13,40%)

     

Ethnic Groups

Jambi’s largest ethnic group is the Malays. Except for recent divergences through colonization and other types of cultural drifting, Malays and Jambinese are generally the same people, both racially, culturally, and linguistically. However, there are some differences religiously, as Malays in Malaya tend to mostly be Hindu, while Jambi Malays tend to be split between three religions (see “Religions” section below).

71% Jambinese (Jambi Malay)

06% Javanese

05% Sundanese

04% Kerinci

03% Chinese

03% Komering

02% Indian

02% Minangkabau

02% Banyuasin

02% others (Banjarese, Buginese, etc)

 

History

The river port of Jambi, the capital of the province of that name, is situated in the central region of Sumatra on the river Batanghari which flows east into the Berhala Straits. Jambi is positioned on the busy sea route between China and India , and the region played a major part in early maritime trade. The Tang Annals record that as early as the seventh century A.D. and again in the ninth century Jambi sent ambassadors to the court of Chinese emperor ( Wang Gungwu 1958;74). These earliest records of Jambi show it to have been the original capital of Melayu ( Malaya Kingdom ) The ancient Hindu – Buddhist Kingdom of Sriwijaya also had its capital in Jambi at about this time.

muarojambitemple

Pict: Muaro Jambi Temple, the most believed capital of the ancient Malay Kingdom

Muaro jambi, a large temple complex several kilometers downstream from the present capital may well have been the center of Buddhist learning referred to by the Chinese monk I-Tsing, who traveled from to India in 671. He studied in Sriwijaya for four years, then returned in 689 with four collaborators, to write two books in the Buddhist pilgrims and Buddhism of his time. It is during they stay that he noted that Malayu ” is now the country of Sriwijaya”.

madrasah1

Pict: A 1915 founded Holy Quran reading-school located on the site of old Jambi village.

Scholars have differed in their interpretations of this remark ; certainly the relationship between Melayu and Sriwijaya was a very close one, although there were some clearly period of Malay independence when Sriwijaya was based in nearby Palembang. By the eleventh century the capital had certainly moved to Jambi ( Wolters 1970:2 ). As well as functioning as an entreport, Jambi also produced its own exports including a variety of tree resins for use as incense, as well as cloves, tortoise-shell, gardenia flowers and cardamom. From Arab traders it imported cotton, fabrics and sword blades ; from China silk gauzes and thread, the latter possibly used in the manufacturer of silk brocades decorated in gold supplementary weft, the “songket” for which the Malay world later became famous

Buku Putih Departemen Keuangan Terkait Kasus Bank Century

Posted on


Departemen Keuangan di Jakarta, mengeluarkan Buku Putih kasus Bank Century yang berjudul “Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis” dan akan dibagikan gratis ke masyarakat. Buku ini menjadi tandingan bagi membongkar Gurita Cikeas karya George Junus Aditjondro yang terlah terlebih dulu beredar.

Buku itu dikeluarkan untuk memberikan penjelasan sebesar-besarnya kepada masyarakat antara lain mengenai kedudukan dan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang sesungguhnya dalam polemik kasus ini.

Buku dengan halaman muka berwarna dasar putih itu dihiasi berbagai kutipan judul koran soal perlunya upaya cepat dan tepat pemerintah menghadapi krisis seperti kekhawatiran akan ancaman krisis keuangan global yang bisa menimpa Indonesia.

Dengan jumlah halaman sebanyak 74 lembar, buku ini berusaha memaparkan secara lengkap proses pengambilan keputusan pemberian dana talangan kepada Bank Century yang dilakukan KSSK antara lain bahwa prosedur ini dilakukan dengan niat baik dan pertimbangan akal yang sehat, semata-mata demi keselamatan perekonomian nasional.

Buku yang dibuat oleh tim asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Depkeu ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mencegah krisis keuangan dunia menerpa perekonomian Indonesia merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang diambil pemerintah dengan cepat yang didukung oleh DPR.

eberapa kutipan dari sejumlah orang yang dimuat di surat kabar juga dicuplik dalam buku ini, seperti pernyataan Bambang Soesatyo, pengurus Kadin Indonesia yang saat ini anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mengatakan bahwa “Saat krisis terjadi, BI dan Pemerintah tidak akan memiliki cukup waktu untuk berdebat. Kebijakan mendasar harus diputuskan tidak dalam hitungan hari, namun hitungan jam bahkan menit. Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan.”

Buku yang terdiri dari sepuluh bab ini selain menjelaskan ancaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, juga menjelaskan respon pemerintah dalam menghadapi krisis itu serta peran yang diambil BI, KSSK dan LPS dalam mengantisipasi krisis serta kronologis dalam pengambilan keputusan KSSK. Juga dipaparkan mengenai dasar pertimbangan KSSK dalam pengambilan keputusan Bank Century dan biaya yang dikeluarkan serta akuntabilitas dan pelaporan kasus ini.

Buku lengkap dapat didownload pada link dibawah ini.

Download Buku Putih Departemen Keuangan

Sistem Pemilu

Posted on


Buku ini merupakan hasil dari Proyek Administrasi dan Biaya Pemilu (ACE Project), yaitu usaha kemitraan gabungan dan terus-menerus dari PBB, IFES, dan International IDEA dalam pengumpulan informasi dan penerbitan elektronik. Para mitra proyek percaya bahwa pernyataan gagasan secara terbuka dan arus informasi yang bebas itu penting bagi perancangan dan penerapan pemilu demokratis yang sah dan diselenggarakan secara efektif.
Topik Sistem Pemilu berhubungan dengan hal-hal mengenai tipe perwakilan dan sifat demokrasi yang dijadikan dasar sistem pemilu. Pilihan sistem pemilu merupakan sebuah keputusan yang fundamental mengenai bagaimana politik akan dirancang. Sekali dipilih, sistem pemilu cenderung untuk tetap konstan. Sebagai tinjauan umum topik Sistem Pemilu, silakan melihat Tinjauan Umum. Tinjauan historis yang singkat tentang evolusi sistem-sistem pemilu dapat ditemukan dalam Tinjauan Historis. Dalam menentukan sistem pemilu yang sesuai, para perancang harus memperhitungkan Pertimbangan Administratif dan Pertimbangan Biaya sebagai tambahan pada Prinsip Dasar. Pembicaraan mengenai komponen-komponen sistem pemilu, termasuk frekuensi pemilu, ukuran parlemen, metode pemungutan suara, dan perhitungan suara menjadi kursi, dapat ditemukan dalam Komponen Perancangan.
Contoh-contoh mengenai bagaimana sistem pemilu dipilih (dan diubah) dapat ditemukan dalam Proses Pemilihan Sistem. Untuk tujuan proyek ini, sistem pemilu dikategorisasikan dalam tiga kelompok besar: Sistem Mayoritas-Pluralitas, Sistem Semi-Proporsional, dan Sistem Representasi Proporsional. Dalam kelompok-kelompok tersebut terdapat “sub-sub kelompok” (ada 10 sub kelompok). Sebanyak 212 sistem pemilu parlementer dapat dikategorisasikan dalam salah satu dari 10 anak-kelompok tersebut.
Berbagai macam variasi Contoh Negara memberikan contoh kongkrit yang rinci mengenai bagaimana sistem pemilu dilaksanakan secara nyata. Contoh jenis-jenis surat suara yang berbeda dapat dilihat dalam Contoh Perlengkapan. Terdapat juga daftar Referensi Tambahan untuk mereka yang ingin menjelajahi lebih jauh masalah-masalah yang kadangkala rumit sehubungan dengan sistem pemilu.

Topik Sistem Pemilu berhubungan dengan hal-hal mengenai tipe perwakilan dan sifat demokrasiyang dijadikan dasar sistem pemilu. Pilihan sistem pemilu merupakan sebuah keputusan yang fundamental mengenai bagaimana politik akan dirancang. Sekali dipilih, sistem pemilu cenderung untuk tetap konstan.

Dalam menentukan sistem pemilu yang sesuai, para perancang harus memperhitungkan Pertimbangan Administratif dan Pertimbangan Biaya. Sistem pemilu dikategorisasikan dalam tiga kelompok besar: Sistem Mayoritas-Pluralitas, Sistem Semi-Proporsional, dan Sistem Representasi Proporsional. Dalamkelompok-kelompok tersebut terdapat “sub-sub kelompok” (ada 10 sub kelompok). Sebanyak 212 sistem pemilu parlementer dapat dikategorisasikan dalam salah satu dari 10 anak-kelompoktersebut. Berbagai macam variasi Contoh Negara memberikan contoh kongkrit yang rinci mengenai bagaimana sistem pemilu dilaksanakan secara nyata.

Secara lengkap tentang sistem-sistem pemilu secara teoritis dan pengalaman yang ada selama ini dapat di download pada link dibawah ini.

Download Sistem Pemilu

Forum Peduli Sumatera Barat dan Advokasi APBD Tahun 2002

Posted on Updated on


WEIN ARIFIN ( 99 193 034 ) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, Pembimbing I Drs. Bakaruddin RA.MS dan Pembimbing II Nuwirman S.sos, Msi. Judul Skripsi “Forum Peduli Sumatera Barat dan Advokasi APBD Tahun 2002”
Otonomi daerah dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan konsekuensi negatif terhadap tata pemerintahan, yaitu besarnya kewenangan dari DPRD. Besarnya kewenangan dari DPRD ini, berakibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, terbukti terdapatnya indikasi korupsi pada APBD Sumbar tahun 2002 dalam anggaran DPRD.
Kondisi ini menjadikan beberapa orang dari kalangan Ornop, akademisi, praktisi dan budayawan membentuk suatu wadah untuk mengadvokasi dari APBD Sumbar tahun 2002. Wadah ini dinamakan kemudian dengan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB). Dalam konteks ini, FPSB dikategorikan sebagai kelompok kepentingan.
Dalam melakukan gerakan advokasinya, FPSB dianggap berhasil karena proses persidangan memenangkan pihak FPSB, baik di tingkatan pengadilan negeri maupun kasasi. Selain itu, FPSB berhasil dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan ini membawa efek domino pada daerah-daerah lain di Indonesia. Faktor-faktor ini mejadikan tema FPSB dan advokasinya, menarik untuk diteliti oleh peneliti.
Berhubungan dengan hal tersebut, penelitian berusaha untuk menjelaskan apa ciri dan karakter dari FPSB sebagai kelompok kepentingan, bagaimana langkah-langkah strategis FPSB dalam melakukan advokasinya dan apa faktor penyebab dari keberhasilan gerakan advokasi FPSB. Sebagai kerangka konseptual dalam menjawab rumusan permasalahan, Penelitian menggunakan teori kelompok kepentingan dan konsep langkah-langkah advokasi beserta faktor-faktor penyebab keberhasilannya.
Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang ditemukan dianalisa dengan menggunakan analisa etik dan emik dan sebagai unit analisisanya adalah individu.
Dari hasil penelitian didapatkan ciri dan karakter dari FPSB, dilihat dari segi: bentuk organisasi, keanggotaan, mekanisme pengambilan keputusan dan dikategorikan FPSB sebagai kelompok kepentingan institusional. Dalam advokasinya, FPSB melakukan langkah-langkah strategis yaitu: merumuskan masalah dan isu strategis, terbentuknya lingkar inti (allies), mempengaruhi pembuat kebijakan melalui lobi, merancang sasaran dan strategi, pengawasan dan presure, kampanye isu, dan menggalang sekutu dan dukungan. Adapun faktor-faktor penyebab dari keberhasilan gerakan advokasi FPSB adalah: anggota yang otentik, adanya intelektual kampus, jaringan yang luas dan beragam, lembaga yang independen, mandiri dari segi pendanaan, bersifat terbuka, mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan yang terutama dari pers, strattegi gerakan yang memfokuskan pada cara non-konvensional, ketepatan dalam membaca kondisi, serta pengawasan dan presure yang berkesinambungan.