demokrasi

Modernisasi Menurut Para Ilmuwan

Posted on


IMG_6563Anthony Giddens

Anthony Giddens melihat dan menganalogikan kehidupan modern seperti panser raksas “juggernaut” sebagai berikut :

Panser raksasa yang sedang melaju hingga taraf tertentu bisa kemudikan, tetapi juga terancam lepas kendali hingga menyebabkan dirinya hancur lebur. Panser raksasa ini akan menghancurkan orang yang menentangnya dan mesti kadang-kadang menempuh jalur yang teratur, namun ia juga dapat sewaktu-waktu dapat berbelok kearah yang tak terbayangkan sebelumnya. Perjalanannya bukan sama sekali tidak menyenangkan atau tak bermanfaat; adakalanya memang menyenangkan dan berubah sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi, sepanjang instutusi modernitas ini berfungsi. Kita takkan pernah mampu mengendalikan sepenuhnya baik arah maupun kecepatan perjalanannya. Kitapun takkan pernah merasa aman sama sekali karena kawasan yang dijelajahinya penuh dengan bahaya. Giddens (1990 dalam George Ritzer, 2004:553)

Giddens menentang pendapat para pakar yang menyatakan bahwa kita telah memasuki era post-modern, menurut Giddens kehidupan kita sekarang bukan masuk ke wilayah post-modern karena jika sudah post berarti sudah meninggalkan kemodernan, kehidupan kita sekarang berada pada masa kemodernan tahap lanjut (late modernity).

Giddens melihat sistem kapitalisme seperti pisau bermata dua, dimana ada sisi positif dan negatifnya, namun demikian giddens pro terhadap kapitalis karena menurut dia tatanan sistem kapitalis jauh lebih baik dari tatanan sistem kehidupan sebelumnya, baik itu tradisonal, feodalistik dan lain sebagainya meskipun diakuinya bahwa sistem kapitalis mempunyai dampak yang buruk. Akibat perkembangan institusi modern yang telah menyebar ke seluruh dunia telah menyediakan peluang yang besar bagi manusia untuk menikmati kehidupan yang “aman dan berganjaran” sehingga manusia bisa melakukan interkasi melampaui batas-batas ruang dan waktu dengan adanya uang sebagai sarananya atau diistilahkan oleh giddens sebagai “ketidaklengketan (disembedding) dengan ruang dan waktu”. Oleh sebab itu perhatian kita adalah bagimana kita bisa mengendalikan dampak negatif dari kapitalis serta memperbanyak implementasi aspek positifnya. Inilah sudut pandang teori giddens terkait modernitas, dia tidak mengatakan bahwa sistem kapitalis akan hancur serta tidak mendorong kita agar kembali kebelakang (back to nature) dan giddens optimistis didalam memandang kemodernan,

Giddens (dalam George Ritzer, 2004:553-557) mendefinisikan modernitas dilihat dari 4 dimensi mendasar yaitu : (1). kapitalisme, yang ditandai oleh produksi komoditi, pemilikan pribadi atas modal, tenaga kerja tanpa property, dan sistem kelas yang erasal dari ciri-ciri tersebut, (2). industrialisme (proses-proses produksi di dalam industri) yang melibatkan penggunaan sumberdaya alam dan mesin untuk memproduksi barang. Industralisme tak tidak terbatas pada tempat berkerja saja dan industrialisme mempengaruhi sederetan lingkungan lain seperti transportasi, komunikasi, dan bahkan kehidupan rumah tangga, (3). kemampuan pengawasan (surveilance capacity), megacu kepada pengawasan atas aktivitas warga negara individual dalam bidang politik misalnya CCTV, trafic camera, satelite, (4). Kekuatan militer atau pengendalian atas alat-alat kekerasan, merupakan politik pemerintah di dalam mengambil alih semua instrumen kekerasan, ini dimaksudkan agar masyarakat sipil tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali pemerintah, termasuk industrialisasi peralatan perang.

Aspek positif modernitas dan kedinamisannya dapat dilihat melalui 3 aspek penting dari teori strukturasi giddens yaitu (1). Adanya pemisahan waktu dan ruang. Dalam masyarakat pramodern, waktu selalu dikaitkan dengan ruang serta ruang umumnya ditentukan oleh kehadiran secara fisik, dengan datangnya modernitas ruang makin lama makin dilepaskan dari tempatnya, berhubungan dengan orang yang berjauhan jarak fisik makin lama makin besar peluangnya.

Pemisahan waktu dan ruang adalah penting bagi modernitas karena beberapa alasan, pertama, memungkinkan tumbuhnya organisasi rasional seperti birokrasi dan negara-negara dengan dinamismenya dan kemampuannya untuk menghubungkan dengan otoritas lokal dan global. kedua, kehidupan modern ditempatkan di dalam pengertian radikal dari sejarah dunia dan itu dapat menimbulkan kesan bahwa sejarah membentuk masa kini,

Ketiga, pemisahan ruang dan waktu seperti itu adalah syarat utama bagi sumber kedua dinamisme dalam modernitas atau diistilahkan oleh giddens sebagai “keterlepasan “disembedding)”. Keterlepasan menyebabkan hubungan sosial menjadi “terangkat” dari konteks lokal interaksi ke tingkat yang melintasi ruang dan waktu yang terbatas (1990:21). Ada dua tipe mekanisme keterlepasan yang penting peranannya dalam masyarakat modern dimana keduanya dapat disebut sistem abstrak. Pertama, tanda simbolik, uang misalnya. Uang memungkinkan pemisahan ruang-waktu. Dengan uang kita bisa melakukan transaksi dengan orang lain yang jauh yang dipisahkan oleh waktu dan atau ruang.

Kedua, adanya sistem keahlian (expert system) yakni sistem kecakapan tehnis atau keahlian profesional yang mengorganisir bidang material dan lingkungan sosial dimana kita hidup kini  (giddens, 1992:27). Sistem keahlian yang paling menonjol adalah profesi sebagai pengacara dan dokter, dan lain-lain. Dengan sistem keahlian memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan melintasi ruang dan waktu. (2). Adanya kepercayaan (trust) terhadap sistem yang abstrak misalnya pasar modal, perbankan, pelayanan di rumah sakit, sistem transportasi, dan lain-lain dan inilah yang menopang eksistensi di dalam masyarakat modern. Kepercayaan didefinisikan “sebagai kepercayaan terhadap keandalan (realibility) seseorang atau sistem berkenaan dengan sekumpulan kejadian atau hasil tertentu dan kepercayaan itu menyatakan keyakinan terhadap kejujuran atas kecintaan orang lain atau terhadap kebenaran prinsip-prinsip abstrak (pengetahuan tehnis)”. (3). adanya keadaan yang disebut Giddens sebagai “refleksivitas” yaitu praktik sosial terus-menerus diuji dan diubah berdasarkan infomasi yang baru yang paling praktis, disini giddens menggunakan pandangan max weber tentang konsep rasionalitas instrumental seperti konstitusi. Konsep refleksivitas ini dipakai oleh giddens untuk menganalisis politik seperti yang dijelaskan di dalam buku “the third way”, bagimana giddens menemukan semua partai politik di dunia mengalami transformasi.

Sedangkan aspek negatifnya, modernitas berbahaya, masyarakat yang berisiko (risk society), tidak stabil, dan tidak tentu laju dan arah berjalannya, kecelakaan reaktor nuklir, pemanasan global, serta berjalannya otonomi daerah di Indonesia yang jauh dari harapan merupakan bentuk kehidupan negatif dunia modernitas serta tidak terkendali.

Akan tetapi “juggernaut” modernitas tahap lanjut bisa kita kendalikan kearah jalan yang kita kehendaki seperti yang kita harapkan dengan cara mengendalikan aspek ranah politik serta mengkondisikan berjalannya “negara pemasti” (ensuring state) di dalam tata kehidupan bernegara. Agar “negara pemasti” ini bisa terbentuk dan berjalan maka diperlukan upaya-upaya gerakan sosial yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat secara luas dengan mengambil peran dan bertugas untuk menekan, mengontrol, serta mengawasi negara sehingga negara bisa menjadi “negara pemasti” serta tidak diatur oleh pihak private sektor. terlepas dari semua itu Giddens menyatakan bahwa pada akhirnya masyarakat harus kembali kepada kepedulian terhadap moral dan etika.

Jean Baudrillard

Menurut Jean Baudrillard penekanan analisis pada masa masyarakat post-modern adalah pada masalah konsumsi bukan masalah produksi karena masyarakat saat sekarang ini sudah jauh berkembang dan tidak lagi seperti masyarakat pada era Karl Marx. Jean Baudrillard mengkritik aliran marxis yang menekankan anlisis pada aspek produksi yang bersifat kapitalistis serta dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Jean Baudrillard analisis aspek produksi yang bersifat kapitalistis termasuk konsep aleniasi hanya cocok pada masyarakat modern atau pada era zamannya karl marx dan untuk masa sekarang anlisis seperti itu tidak relevan lagi. Menurut Baudrillard, pada masyarakat sekarang ini, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang “asli” dan mana “yang palsu” karena yang palsu sudah dianggap yang asli melalui kepiawaian didalam dunia iklan padahal itu adalah palsu dan dibuat-buat sehingga seperti asli.

Fokus kajian baudrillard adalah tanda atau kode dari suatu komoditas atau dengan perkataan lain tekanan analisis teori baudrillard adalah makna dari komoditas yang di konsumsi, contoh makna dari rumah yang dibeli, dan lain-lain. Suatu komoditas dilihat sebagai tanda yang menyatakan suatu makna atau simbol dan orang mengkonsumsi komoditas tersebut karena makna atau tandanya bukan karena kegunaan atau manfaat dari benda itu sehingga akan menimbulkan kesan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi komoditas tersebut. Tanda-tanda tersebut saling dipertukarkan satu sama lain, jadi bukan produksi yang dipertukarkan. Tanda-tanda tersebut tidak dipertukarkan untuk hal yang sesungguhnya atau asli tetapi yang bersifat ilusi contoh iklan politis, politisi menjual pesan, pemilih membeli kesan.

Menurut Baudrillard, dunia hari ini bukanlah dunia pertukaran produk-produk tetapi pertukaran tanda-tanda (pemaknaan), contoh kapitalis menjual sepatu sebagai tanda sepatu untuk kalangan kaya raya, dan konsumen membeli sepatu tersebut bukan karena manfat sepatu tersebut akan tetapi membeli sepatu itu karena bisa dianggap atau digolongkan sebagai orang kaya raya.

Baudrillard juga mengatakan bahwa kita hidup sekarang dalam dunia produksi telah berakhir atau berakhirnya produksi komoditas yang ada sekarang adalah produksi simbol, atau dengan perkataan lain tata cara produksi bukan terkait nilai guna komoditas akan tetapi era produksi makna simbolis oleh sebab itu pilihan warna, pengemasan, bentuk, penyajian, dan atribut-atribut suatu produk menjadi lebih penting daripada nilai gunanya atau dengan perkataan lain model produksi berorientasi estetis, contoh kenapa orang membeli mobil mewah seharga 3 miliar, jika hanya untuk sarana transportasi maka mobil dengan harga murah sudah cukup, akan tetapi konsumen tidak membeli nilai guna mobil tersebut, mereka membeli nilai simbol dari mobil mewah itu. Produksi tanda itu masih dalam mode kapitalis yang baudrillard sebut “mode kapitalis hyper reality” atau kapitalis angan-angan dimana yang palsu terlihat lebih real dari yang real. Jadi yang diproduksi para kapitalis sekarang adalah produksi kode atau tanda-tanda dari suatu produk bukan penekanan produksi kepada nilai guna dari produk tersebut. Dominasi bukan lagi oleh komoditasnya tetapi oleh tanda-tanda atau simbol dari komoditas tersebut.

Untuk menjelaskan analaisis terorinya, baudrillard memunculkan konsep “simulacra” dan baudrillard mengatakan bahwa hari ini kita hidup di dalam dunia simulacra. Simulacra adalah realitas tiruan yang menghilangkan yang asli atau tidak menyatakan yang sebenarnya akan tetapi menyatakan hal yang bersifat ilusi seperti film. Simulacra merupakan hasil dari simulasi atau peniruan terhadap proses dunia nyata akan tetapi yang ditiru kemudian menghilangkan orisinalitas hal yang ditiru (yang asli). Masyarakat hari ini menggantikan realitas dengan makna, simbol-simbol, dan tanda-tanda. Pengalaman manusia adalah simulasi realitas yaitu suatu abstarksi terhadap realitas dan hal tersebut yang sekarang menjadi penting di dalam kehidupan. Jadi nilai guna tidak lagi menjadi pertimbangan akan tetapi nilai tanda yang menjadi hal yang dominan didalam pertimbangan.

Ada 3 tingkatan di dalam simulacra yaitu (1). counterfeit. periode masyarakat pra-modern. representasi suatu yang riil dan tidak dapat ditiru. misalnya, tato dalam masyarakat mentawai merepresentasikan sesuatu tetapi gambarnya bisa ditiru, (2). produksi, ini ditemukan didalam era industri. Suatu komoditas ditiru dalam jumlah banyak dalam produksi industrial dan menjadi komoditas massal. misalnya, tato platik yang digandakan dari suatu gambar, (3). simulasi, ini adalah tiruan dalam masyarakat ke kinian (late modernity), suatu tiruan yang berbeda sama sekali dengan yang ditiru, yang ditiru dipandang sebagai realitas yang sebenarnya, atau dengan perkataan lain sesuatu yang ditiru itu dipandang sebagai realitas yang sebenarnya. Contoh keluarga yang soleh di film dipandang sebagi realitas yang sebenarnya sehingga kita sekarang hidup di dalam realitas tiruan.

Jadi tidak ada perbedaan antara realitas dengan tiruan, mana yang asli dan mana yang palsu sudah tidak ada bedanya lagi. Komoditas mendapat makna dengan cara diasosiasikan dengan sesuatu, misalnya celana jeans diasosiasikan dengan seksualitas sehingga ada celana jeans yang maskulin atau komoditas diasosiasikan dengan orang kaya, pintar, dan lain-lain, dengan adanya perkembangan ini mengakibatkan makna barang yang diciptakan melalui merek menjadi terpisah dari produksi dan konsumsi atau dengan makna barang tidak terkait lagi dengan kegunaannya, melainkan terkait dengan pertukaran ekonominya, makin mahal suatu barang, maka semakin bernilai barang tersebut. Jadi yang membuat mahal barang tersebut dikarenakan kesan-kesannya misalnya kesan prestise sehingga barang tersebut dibeli bukan terkait nilai gunanya tetapi dibeli karena kesan prestisenya. Dengan adanya fenomena ini, dewasa ini orang tidak lagi membeli produk dikarenakan oleh nilai gunanya akan tetapi orang membeli produk dikarenakan dari makna yang diasosiasikan terhadap produk tersebut.

Mengapa simulacra terjadi di masyarakat post modern, hal ini disebabkan oleh adanya :  (i). media kotemporer termasuk television, film, majalah dan Internet, dimana semua media tersebut telah mengaburkan garis antara produk yang diinginkan (produk kebutuhan hidup) dengan produk-produk yang diperlukan karena diciptakan oleh kesan-kesan komersial, (ii). Nilai Tukar, dimana nilai barang-barang didasarkan atas uang daripada kegunaannya, bahkan kegunaan suatu produk bisa dikuatifikasi dan didefinisikan dalam istilah keuangan untuk membantu pertukaran, (iii) kapitalisme multinasional, yang memisahkan barang-barang yang diproduksi dari tumbuhan-tumbuhan, mineral, dan material-material asli lainnya dengan kegiatan produksinya (termasuk masyarakat dan konteks budaya mereka) digunakan untuk memciptakan barang-barang tersebut. (iv). adanya urbanisasi, yang memisahkan dunia manusia dengan yang bukan, yang memusatkan kembali budaya sistem berpikir yang produktif yang begitu besar sehingga menyebabkan adanya keterasingan. (v). Bahasa dan Ideologi, dimana bahasa semakin terjebak di dalam produksi hubungan-hubungan kekuasaan antara group-group sosial terutama kelompok-kelompok yang kuat di dalam kelembagaan mereka sendiri setidaknya sebagian di dalam istilah keuangan.

Teori Post-Kolonialisme

Teori post-kolonialisme merupakan kajian akdemis yang berkembang luar biasa sejak tahun 1980-an. Perkembangan ini sebagai dampak pemikiran teori kritis dan post-modernisme dan lain-lain dimana praktek klasifikasi ilmiah, pemahaman, dan penelitian tidak dapat di lepaskan ari pengaruh kepentingan, kuasa, dan ideologi. Edwar Said (dalam Akhyar Yusuf Lubis, 2006:200) sebagai tokoh terkemuka teori post-kolonial mengemukakan bahwa konstruk barat (kolonial) terhadap budaya dan identitas orang timur tidak terlepas dari kepentingan, ideologi, dan etnosentrisme barat. Wacana post-kolonial disebut juga wacana yang berada “diluar orientalisme (barat)” karena berupaya untuk mengubah konstruksi realitas eksotik kontemporer model berpikir barat modern (orientalisme) tersebut.

Fokus kajian post-kolonial adalah problem ketidakadilan dalam bidang sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan (epsitimologi) yang diakibatkan oleh hegemoni, kolonialisme, serta narsisme dan kekerasan epistimologi barat yang sudah berkembang sejak abad modern. Kajian post-kolonial juga menawarkan sebuah pemahaman kritis dan berupaya menyingkap berbagai dimensi ideologis, hegemonis, dan imperialis yang terdapat di dalam ilmu sosial budaya.

Adapun ilmuan yang terkenal yang melakukan kajian terkait post-kolonial ini diantaranya : Edwar Said, Gayatri Chakravorty Spivakz, Frant Fanon, Homi Babba.

Daftar Pustaka

  • Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004, Teori Sosiologi Modern, Jakarta : Kencana-Prenada Media Group
  • Giddens, Anthony. 2000, The Third Way, Jalan Ketiga Pembahruan Demokrasi Sosial,             Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
  • Lubis, Akhyar Yusuf. 2006, Dekonstruksi Epistimologi Modern, Jakrta : Pustaka Indonesia Satu
  • Edkins, Jenny & Nick Vaughan Williams. 2013, Teori-Teori Kritis – Menantang Padangan Utama Studi Politik Internasional, Jakarta : Pustaka Pelajar
  • Agger, Ben. 2009, Teori Sosial Kritis, Jakarta : Kreasi Wacana
  • Strinati, Dominic. 2004, Popular Culture, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer,                        Jakarta : PT. Bentang Pustaka
  • Said, Edward W. 2001, Orientalisme, Jakarta : Pustaka
  • Baudrillard, Jean. 2001, Galaksi Simulacra, Yogyakarta : Lkis Yogyakarta
Advertisements

Indikator Demokrasi Menurut Ilmuwan Politik

Posted on Updated on


STipe Demokrasi Heldejak pertengahan abad 20 hingga abad 21 sekarang ini, literatur mengenai demokrasi sangat kaya dan luas. Literatur-literatur tersebut sangat popular sepanjang abad tersebut yang digagas oleh para sarjana seperti Schumpeter (1942); Lipset (1959, 1995); Dahl (1971, 1989, 1998); dan Huntington (1989) – untuk menyebut di antara mereka yang paling popular dan paling banyak dirujuk – oleh para sarjana yang datang belakangan seperti Held (1996); Linz dan Stepan (1996); Collier dan Levitsky (1997); Diamond (1999); Haynes (2001); Vanhanen (2003); dan Beetham (2005). Berikut parameter demokrasi menurut ilmuwan yang populer tersebut.

Seymor Martin Lipset (1995)

Menurut Lipset (1995), meskipun terdapat perbedaan-perbedaan definisi tetapi tetap masih ada hal-hal atau unsur-unsur yang esensial untuk mengenal pasti ciri-ciri inti sistem demokratik dari sistem yang non-demokratik. Oleh karena itu, Lipset (1995) menawarkan untuk memahami makna demokrasi kita perlu melihat pada tiga ciri inti dalam perwujudan demokrasi tersebut. Pertama, terdapat kompetisi bagi posisi-posisi pemerintahan dan pemilihan umum yang adil untuk memilih pejabat publik yang berlaku secara berkala tanpa menggunakan kekerasan dan tanpa menafikan setiap kelompok sosial. Kedua, terdapat partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin-pemimpin mereka dan dalam membuat kebijakan-kebijakan. Dan ketiga, terdapat kebebasan sipil dan politik untuk memastikan integritas dari kompetisi dan partisipasi politik (Lipset, 1995).

Definisi Lipset di atas sebetulnya mengikuti gagasan Schumpeter (1942) yang telah meletakkan akar-akar intelektual mengenai definisi kontemporer demokrasi. Bagi Schumpeter, demokrasi adalah “metode demokratik”. Maksud dari demokrasi sebagai “metode demokratik” adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat” (Lihat Huntington 1995; Vanhanen 2003)

Robert Dahl (1989)

Senada dengan Schumpeter dan Lipset, Robert Dahl (1989) memaknai demokrasi sebagai tatanan politik yang dapat diukur dengan dua dimensi, yaitu: (1) tingkat kompetisi dan oposisi yang dimungkinkan dalam tatanan politik; dan (2) tingkat partisipasi politik dari warga negara. Lebih lanjut, Dahl juga mengidentifikasi prasyarat bagi demokrasi, yaitu: (1) rakyat harus diberi kesempatan untuk merumuskan preferensi dan kepentingannya sendiri; (2) menginformasikan preferensi tersebut dengan tindakan kolektif; dan (3) mengusahakan agar preferensi tersebut dipertimbangkan secara setara – artinya tidak ada diskriminasi berdasarkan isi atau asal-usulnya – dalam proses pembuatan keputusan.

Bagi Dahl (1989), negara demokrasi yang maju adalah suatu negara yang dinamakannya MDP (Modern, Dynamic, Pluralist). Tetapi karena sesungguhnya belum pernah ada suatu bentuk demokrasi yang sempurna terwujud di berbagai negara mana pun di dunia, maka Dahl mengajukan suatu istilah lain, yaitu poliarki (demokrasi poliarki). Menurutnya, dalam poliarki, demokrasi belum dapat diwujudkan secara sempurna, namun ia memiliki sarana-sarana yang akan memungkinkannya untuk lebih dekat kepada demokrasi.

Poliarki adalah suatu tatanan politik yang dibedakan oleh adanya tujuh lembaga, yang semuanya harus ada pada pemerintah agar digolongkan sebagai suatu poliarki. Ketujuh lembaga itu, menurut Dahl (1989) adalah sebagai berikut:

  1. Para pejabat yang dipilih. Pengawasan terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada ditangan para pejabat yang dipilih;
  2. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Para pejabat yang dipilih ditentukan dalam pemilihan umum yang sering kali diadakan dan dilaksanakan dengan adil, di mana tindakan pemaksaan agak jarang digunakan
  3. Hak suara yang inklusif. Dapat dikatakan semua orang dewasa berhak memberikan suara dalam pemilihan para pejabat
  4. Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Dapat dikatakan semua orang dewasa berhak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan berdasarkan pemilihan umum, meskipun batasan umur mungkin lebih tinggi bagi calon yang akan dipilih dari bagi pemilih
  5. Kebebasan menyatakan pendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat tanpa adanya bahaya hukuman yang keras mengenai masalah-masalah politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, , tatanan sosial ekonomi dan ideologi yang ada
  6. Informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif. Dan, sumber-sumber informasi alternatif itu ada dan dilindungi undang-undang
  7. Otonomi assosiasional. Untuk mencapai hak mereka yang bermacam-macam ragam itu, termasuk hak-hak yang telah disebutkan di atas, maka warga negara juga berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bebas.

Samuel P. Huntington (1995)

Sarjana lain yang mencoba mendefinisikan demokrasi selain Schumpeter, Lipset, dan Dahl di atas adalah Samuel P. Huntington (1995). Bagi Huntington, demokrasi merupakan “suatu prosedur untuk membentuk pemerintahan di mana prosedur utamanya adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin”. Definisi Huntington ini mengikuti definisi Schumpeter, seperti mana sudah disinggung di atas, di mana Schumpeter mengemukakan apa yang ia namakan “teori lain mengenai demokrasi”, yang disebutnya sebagai “metode demokratis”.

Huntington menyusun parameter demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Dengan demikian, menurut definisi ini, demokrasi mengandung dua dimensi – kontes dan partisipasi – seperti mana telah ditulis oleh Robert Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau poliarki. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu.

Bollen (1979, 1980)

Sementara itu Bollen (1979, 1980) seperti mana telah dikutip oleh Vanhanen (2003), bahwa untuk mengukur misalnya, dua dimensi demokrasi – kedaulatan politik dan kebebasan politik – dapat diukur melalui enam indikator, yaitu: (1) pemilihan yang adil; (2) seleksi eksekutif yang efektif; (3) seleksi legislatif; (4) kebebasan pers; (5) kebebasan kelompok oposisi; dan (6) sanksi-sanksi pemerintahan. Bollen (1979, 1980) mengetepikan jumlah pemilih dari indikator-indikator mengenai demokrasi, karena baginya jumlah pemilih tidak dibutuhkan untuk mengindikasikan tingkat demokrasi politik.

Perzeworski dkk (2000)

Ukuran mengenai demokrasi yang cukup sederhana dikemukakan oleh Perzeworski dan kawan-kawan (2000) yang terfokus pada kontestasi, sebagai ciri esensial demokrasi. Menurut mereka, “demokrasi adalah rezim di dalam mana pejabat-pejabat pemerintahan dipilih secara penuh dengan pemilihan yang bersaingan” (Vanhanen, 2003). Mereka menggunakan ukuran operasional dalam mengklasifikasikan rezim-rezim ke dalam demokrasi: (1) pemimpin eksekutif harus dipilih, (2) anggota legislatif harus dipilih, (3) harus ada lebih dari satu partai. Dengan begitu, rezim yang tidak mencapai kriteria tersebut diakui sebagai diktator.

Beetham (2005)

Pandangan Beetham (2005) mungkin boleh kita gunakan untuk memperkaya pemahaman kita mengenai ukuran demokrasi ini. Beetham seperti telah kita diskusikan sebelumnya, mendefinisikan “demokrasi sebagai praktek kolektif atau praktek sosial, mencakupi diskusi, argumen dan debat dalam memperkaya suatu kebijakan yang akan disetujui dan mengikat tindakan dengan yang lain” (Beetham 2005).

Meskipun beberapa ciri demokrasi nampak segera individualistik, seperti pilihan pribadi yang rahasia dalam pemberian suara, atau perlindungan hak-hak individu oleh undang-undang, tetapi semua ini pada gilirannya secara alamiah berhubungan erat dengan tindakan kolektif. Pertama, pemberian suara sama sekali tidak berarti apa-apa jika bukan merupakan tindakan kolektif, yang dilaksanakan secara simultan dengan yang lain untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pejabat publik. Demikian juga mengenai hak-hak individual yang membentuk jantung demokrasi merupakan tindakan warga negara yang berinteraksi secara bebas dengan yang lain – “kebebasan berekspresi, asosiasi, perhimpunan”, dan sebagainya.

Kedua, institusi-institusi demokrasi akan menjadi hampa tanpa aktifitas yang berkesinambungan dan pertalian warga negara dengan waktu-waktu pemilihan. Tanpa ini, para politisi akan menjadi lebih terasing dalam dunia mereka yang terpisah dan tidak akan merasa apa-apa terhadap akuntabilitas publik. Ini pada gilirannya akan memperkukuh lingkaran apati dan alienasi dari publik secara luas.

NB: Dirangkum dari berbagai sumber

Transisi Demokrasi di Indonesia

Posted on Updated on


IMG_2614Pemahaman kita terhadap dinamika politik lokal dalam masa transisi, tentu tidak bisa terlepas dari perubahan politik secara nasional pada masa itu, yaitu perubahan mendasar dari transisi sistem politik otoritarian di bawah kekuasaan Soeharto ke arah sistem politik yang demokratis di bawah kekuasaan Habibie.

Setelah ± 32 tahun berkuasa terhitung sejak 1968, akhirnya atas tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto (78 tahun) meletakan jabatan kepresidenannya, atau istilah yang digunakan “mengundurkan diri secara konstitusional”; menggunakan pasal 8 UUD 1945 dan mengalihkannya kepada Presiden B.J. Habibie, yang semula menduduki jabatan Wakil Presiden RI.

Soeharto dihujat dan dicap sebagai biang kerok krisis ekonomi yang merusak tatanan hidup masyarakat karena praktek-praktek K3N (kolusi, korupsi, kroniisme, dan nepotisme) yang ia lakukan, yang sangat menonjol justru di ujung masa keemasannya. Selama masa pemerintahannya, yang disebut “Orde Baru”, Soeharto telah “berhasil” menunjukkan warna kepemimpinannya, dengan beberapa karakteristik utama yang sangat menonjol[1], yaitu: 1). Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan; 2). Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif (DPR), yudikatif (MA), BPK, dan DPA; 3). Rekruitmen politik yang tertutup; 4). Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan; 5). Kebijaksanaan publik yang tidak transparan; 6). Implementasi HAM yang masih rendah; 7). Sistem peradilan yang tidak independen.

Penderitaan politik bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto dari waktu ke waktu semakin mencapai klimaksnya, dan itu terjadi di pertengahan Mei 1998, tepatnya tanggal 21. Sejak tanggal itu pula seluruh “dosa-dosa politik” Soeharto diungkap dan terungkapkan secara jelas dan nyata. Genderang tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional yang ditabuh serentak oleh hampir seluruh elemen bangsa, dengan langgam yang sama dan agenda utama melengserkan Soeharto dari tahtanya adalah sebuah rasionalitas politik sebagai ijtihad politik untuk menatap masa depan ke arah yang lebih baik, yaitu politik yang merdeka, leluasa, transparan dan akuntabel. Lengsengnya Soeharto dari tahta kekuasaannya telah melahirkan format baru perpolitikan Indonesia. Mengapa terjadi perubahan format politik di Indonesia, Bagaimana kaitannya dengan perubahan dari rezim nepatrimonial ke rezim demokrasi? Apakah pola-pola rezim neopatrimonial masih ada pada rezim reformasi?

Read More…………

Mengapa Pilkada Langsung (Catatan Menjelang Pembahasan Perpu Pilkada)

Posted on Updated on


IMG_2594Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam waktu dekat DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk membahas dan memutuskan menerima atau menolak Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota atau biasa disingkat Perpu Pilkada.

Lahirnya Perpu Pilkada berawal dari dinamika politik paska Pilpres dengan terpilihnya pasangan calon Ir. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kekuatan politik di DPR terbelah menjadi 2, yaitu partai pendukung pasangan calon Prabowo-Hatta dan partai-partai pendukung pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla. Kedua blok kekuatan politik berseteru dalam proses pengesahan RUU Pilkada yang hasilnya sama-sama kita ketahui “dimenangkan” oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Pilkada melalui DPRD.

Pengesahan RUU Pilkada ini disikapi secara luas oleh publik melalui media massa, twitter, facebook dll. Pada era sekarang, kehendak publik dapat secara cepat dan tepat diketahui melalui sarana informasi teknologi tersebut. Dapat disimpulkan – tanpa harus melalui survei apalagi referendum – bahwa publik menolak pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada tersebut paling kuat diartikulasikan melalui media Twitter. Bahkan beberapa hastag penolakan RUU Pilkada menjadi trending topic tingkat 1 dunia dan tentu saja hal ini secara langsung menyebabkan citra Presiden SBY saat itu menjadi kurang baik dimata dunia.

Read More…….