Institusionalisasi Partai POlitik

Konsolidasi Partai Politik Dalam Momentum Pilkada

Posted on


Akhir-akhir ini pemberitaan media massa lokal diwarnai tarik menarik dukungan terhadap kandidat kepala daerah ditiga kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Sebagian besar kandidat kepala daerah berupaya mendapatkan dukungan dari partai politik dibanding memilih jalur perseorangan. Disisi yang lain, partai politik saling membuka proses rekrutmen kandidat kepala daerah dengan tetap memperhatikan elaktibilitas kandidat. Kandidat kepala daerah ingin memperoleh dukungan partai politik dan partai politik ingin kandidat kepala daerah yang diusung menang dalam Pilkada.

Interaksi dan komunikasi dalam momentum Pilkada ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi kelembagaan partai politik, apalagi dalam waktu tidak lama lagi seluruh partai politik akan memasuki masa persiapan verifkasi sebagai peserta Pemilu 2019 yang tentunya membutuhkan energi jauh lebih besar. Momentum ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap partai politik jika dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan, namun sebaliknya momentum ini juga tidak bernilai apa-apa jika Pilkada hanya dipandang sebagai sebuah kontestasi politik belaka.

Secara teoritis, dalam sistem politik yang demokratis partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Peran penting tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi rakyat dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan (Asrinaldi, 2014). Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi atau dengan bahasa lain demokrasi tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya partai politik.

Bentuk konsolidasi partai politik setidaknya memiliki dua dimensi yakni internal dan eksternal (Noor, 2013). Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis), sementara dimensi eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal.

Konsolidasi Internal

Momentum Pilkada dapat dimanfaatkan setidaknya untuk melaksanakan konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis). Konsolidasi struktur diterjemahkan dalam bentuk penguatan kepengurusan partai politik baik ditingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan. Bentuk faksionalisasi dan konflik sedapat mungkin dapat diselesaikan melalui forum-forum komunikasi internal yang diagendakan untuk pembahasan Pilkada. Disamping itu organ underbow partai dan struktur kepengurusan hingga level bawah dapat kembali disolidkan melalui beragam aktifitas kepartaian dalam rangka pemenangan kandidat yang didukung dalam Pilkada.

Konsolidasi struktur juga terkait aspek pelembagaan aturan main diinternal partai. Dalam konteks Pilkada, mekanisme internal rekrutmen kandidat kepala daerah yang biasanya telah diatur dalam aturan main diinternal partai, diuji konsistensinya. Ketidakkonsistenan penerapan aturan main internal seringkali memunculkan konflik diantara sumber daya partai, hingga pada tingkat tertinggi memunculkan perpecahan. Mainwaring (1998) mensyaratkan pola stabilitas kompetisi internal partai sebagai salah satu dari empat indikator partai politik yang terlembaga (well institutionalized system).

Konsolidasi agenda politik bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai agenda setting partai kedepannya. Penyamaan persepsi ini diidentikkan dengan penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian. Nilai ideologis kepartaian merupakan alat pemersatu, landasan berpikir dan spirit perjuangan politik yang dipandang penting sebagai suatu identitas partai politik. Penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian dapat dilakukan oleh partai politik melalui sarana komunikasi, sosilisasi dan kampanye dalam Pilkada. Targetnya adalah pengurus partai disetiap tingkatan, anggota partai dan simpatisan.

Bagi partai-partai yang baru atau yang perolehan kursi/suara dalam Pemilu sebelumnya tidak besar, agenda pemantapan nilai-nilai ideologis kepartaian kepada seluruh kader dan anggota menjadi aktivitas penting yang dapat dilakukan dalam momentum Pilkada. Kegiatan-kegiatan menggalang dukungan masyarakat terhadap kandidiat yang diusung oleh partai, menjadi sarana bagi pengurus partai untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Melalui sarana komunikasi baik formal maupun informasi ini, pemimpin partai politik secara berkesinambungan menanamkan nilai-nilai ideologis kepartaiannya kepada kader-kader dan pengurus ditingkat bawah.

Partai politik yang tidak memantapkan nilai ideologis kepartaian dengan baik, dapat berakibat pada munculnya pragmatisme baik secara pribadi individu kader partai maupun secara kelembagaan partai politik. Tujuan dan agenda politik yang telah ditetapkan menjadi amat fleksibel dan berpotensi untuk dimanipulasi, sejauh dipandang memberikan keuntungan. Kondisi ini akan memunculkan disorientasi suatu partai politik dan secara lebih jauh akan melemahkan kelembagaan partai.

Konsolidasi Eksternal

Arena konsolidasi eksternal berada diluar “rumah” partai politik. Setidaknya ada dua bentuk konsolidasi eksternal yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam momentum Pilkada yakni konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Konsolidasi vertikal ditujukan kepada masyarakat atau pemilih, sementara konsolidasi horizontal ditujukan kepada institusi-institusi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Pada momentum Pilkada, intensitas kader atau pengurus partai untuk bertemu masyarakat baik secara langsung maupun melalui pemangku kepentingan (agensi) menjadi lebih sering. Partai politik berkepentingan membangun kembali komunikasi kepada basis dukungan di masyarakat dalam rangka menggalang dukungan untuk memenangkan kandidat kepada daerah yang diusung. “Membangun kembali” karena memang pada umumnya paska Pemilu Legislatif, intensitas komunikasi dengan konstituen partai menjadi jauh berkurang atau bahkan tidak ada.

Aktivitas menggalang dukungan dalam bentuk sosialisasi dan kampanye di tengah masyarakat oleh partai politik dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat untuk kemudian diartikuliasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan, baik kepada pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang ataupun kepada kandidat kepada daerah yang sedang diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Secara tidak langsung, melalui aktivitas ini partai politik telah menjalankan fungsi komunikasi politik yakni mengartikulasikan beragam aspirasi kepentingan masyarakat agar dapat diusulkan menjadi suatu kebijakan publik (Budiardjo, 2003).

Disamping melakukan konsolidasi vertikal kepada masyarakat, partai politik dapat memanfaatkan momentum Pilkada dalam rangka konsolidasi horizontal. Sebagai bagian pranata politik, partai poiltik memiliki kepentingan untuk membangun kerjasama dengan institusi lain seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat dan kelompok kepentingan lainnya yang dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak.

Perilaku memilih masyarakat kita masih kental dipengaruhi oleh faktor paternalistik terutama didaerah perdesaan. Lembaga adat atau keagamaan disuatu desa misalnya, masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan perilaku memilih masyarakatnya. Demikian pula dengan aktor kuat lokal seperti tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Momentum Pilkada dapat dijadikan ajang untuk membangun jaringan kelembagaan partai politik terhadap institusi dan aktor tersebut. Jaringan (network) yang terjalin baik akan semakin menguatkan basis partai politik ditingkat tapak.

Tujuan konsolidasi veritikal dan horizontal adalah penguatan kelembagaan partai politik secara eksternal, namun melalui sarana ini tujuan utama perjuangan politik dalam Pilkada yakni memenangkan kandidat kepala daerah yang didukung menjadi sinergis dan linier. Untuk hal tersebut, mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi ekternal akan membawa dampak berkah politik terhadap kandidat kepala daerah yang diusung dan berkah demokrasi melalui penguatan kelembagaan partai politik.

Penutup

Konsolidasi partai politik merupakan salah satu instrumen bagi terwujudnya pendalaman demokrasi (deepening democracy) yakni pelembagaan mekanisme kepercayaan semua aktor politik yakni masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) dan termasuk aparatur negara (Cornelis Lay, 2007).

Pada momentum Pilkada, partai politik dapat memanfaatkan arena ruang dan waktu secara sinergis bagi kepentingan konsolidasi partai melalui jalan konsolidasi internal dan eksternal. Konsolidasi diterjemahkan dan include dalam rangkaian aktifitas komunikasi, sosialisasi dan kampanye partai politik dalam rangka pemenangan kandidat kepala daerah. Disadari atau tidak disadari bahwa kehidupan demokrasi akan semakin baik jika seluruh pilarnya menjadi kuat, dan salah satunya pilarnya adalah partai politik.

Tulisan ini dimuat di Harian Jambi Star 14 September 2016