pemilu

Buku: Perilaku Memilih Dalam Pemilu

Posted on


 

Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Perilaku memilih adalah proses penentuan keputusan seseorang untuk memilih (atau tidak memilih) partai atau kandidat tertentu dalam Pemilu.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku memilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih. Terdapat 6 (enam) variabel yang digunakan, yakni: sosiodemografi, informasi politik, orientasi tokoh politik, identifikasi kepartaian, ekonomi politik dan politik uang.

Pemesanan Buku dapat menghubungi HP/WA: 085266098110

Menakar Sistem Pemilu Mayoritas Berwakil Tunggal

Posted on


Pada tanggal 20 Oktober 2016 yang lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani surat penyampaian kepada Ketua DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibicarakan dalam sidang dan mendapatkan persetujuan DPR RI. Dalam RUU kodifikasi tesebut terdapat beberapa perubahan signifikan, salah satunya terkait Sistem Pemilu.

Dalam pasal 138 ayat 2 dan 3 disebutkan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas. Sistem proporsional terbuka terbatas merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. Dalam penjelasan RUU disebutkan, daftar calon terikat adalah daftar urut calon yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap.

Pada pemilu sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, tanpa/tidak dibatasi atau terikat oleh daftar urut calon. Sistem ini dimaknai, calon legislatif yang partainya setelah rekapitulasi suara ditetapkan memperoleh sejumlah kursi, maka penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperolah oleh calon legislatif dalam partai tersebut.

Pertanyaannya kemudian, apakah sistem Pemilu dalam RUU telah menjawab beragam persoalan pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang lalu? Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem Pemilu ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penguatan partai politik?

Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka telah menimbulkan dampak negatif utama yakni kerancuan terhadap sistem perwakilan politik, siapa yang mewakili Dapil, apakah anggota DPR/D ataukan Partai Politik? Hubungan konstituen terhadap partai politik menjadi lemah dan demikian juga sebaliknya.

Peserta Pemilu adalah partai politik (Pasal 22E ayat 3, UUD 1945), akan tetapi kontestasi dalam Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sejatinya adalah kontestasi antar caleg baik dinternal Parpol maupun antar Parpol. Kerangka konstitusional yang mengamanahkan Parpol sebagai peserta Pemilu, mengalami distorsi realitas menjadi caleg sebagai peserta Pemilu.

Distorsi realitas tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil Pemilu 2014 yang lalu. Sebagai contoh, pada Dapil Jawa Barat V pemilih yang memilih caleg sebesar 56% dan pemilih yang memilih Parpol sebesar 44%. Pada Dapil Jawa Tengah I pemilih yang memilih caleg sebesar 67% dan pemilih yang memilih Parpol sebesar 33%. Penulis meyakini, jika dihitung keseluruhan Dapil maka pemilih pada Pemilu 2014 lebih berorientasi kepada caleg dibandingkan Parpol.

Realitas Pemilu 2014 juga menunjukkan paradoks lain yang bersumber dari banyaknya jumlah caleg yang bertarung dalam satu dapil dan besarnya ruang lingkup wilayah Dapil. Suatu Dapil DPRD Kab/Kota yang juga bagian dari Dapil DPRD Provinsi dan DPR RI diperkirakan jumlah seluruh caleg yang berkontestasi berjumlah 300 – 600 caleg.

Opsi Sistem Mayoritas Berwakil Tunggal

Sistem mayoritas memiliki prinsip, setelah suara diberikan dan dihitung jumlah seluruhnya, para kandidat atau partai dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Bentuk paling sederhana dari sistem mayoritas adalah sistem mayoritas berwakil tunggal. Disain sistem ini menggunakan daerah pemilihan yang diikuti oleh Parpol yang diwakili oleh satu orang caleg.

Sistem mayoritas berwakil tunggal setidaknya memiliki dua arah kebijakan: pertama, menjadikan wilayah Dapil dalam Pemilu menjadi lebih kecil; kedua, menjadikan orientasi kontestasi Pemilu antara partai politik dengan partai politik.

Secara ruang lingkup Dapil. Saat ini terdapat 550 kursi di DPR RI, maka daerah pemilihan dibagi kedalam 550 Dapil. Saat ini Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota, maka asumsinya besaran suatu Dapil diperkirakan meliputi satu atau dua kabupaten/kota atau proporsional berdasarkan jumlah populasi warga yang ada dalam suatu wilayah. Jika dianalogikan untuk DPRD Provinsi, maka besaran Dapil lebih kurang meliputi sekitar 2 – 3 kecamatan. Sangat Kecil.

Secara jumlah caleg. Dengan asumsi 12 Parpol pada Pemilu 2014, maka hanya ada maksimal 12 caleg untuk setiap Dapil. Dan jika ditambah jumlah caleg untuk lembaga perwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maka diperkirakan tidak lebih dari 50 caleg yang bertarung untuk suatu wilayah Dapil terkecil. Bandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang membuka peluang 300 – 600 caleg bertarung untuk suatu Dapil terkecil.

Penerapan sistem pemilu mayoritas berwakil tunggal memiliki dampak terhadap penguatan partai politik. Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Setidaknya terdapat 3 (tiga) dampak terhadap aspek penguatan partai politik yang terwujud jika diberlakukannya sistem Pemilu mayoritas berwakil tunggal.

Petama, Menciptakan akuntabilitas geografis Parpol. Sistem mayoritas berwakil tunggal menciptakan adanya suatu daerah yang menjadi basis Parpol tertentu. Sistem ini secara tidak langsung akan membawa iklim kontestasi yang sehat dan produktif antar partai politik, baik ketika tahapan Pemilu maupun paska Pemilu. Sistem ini juga membawa dampak bahwa kontestasi Pemilu sejatinya kontestasi antar partai politik. Disain ini juga berdampak, elite-elite partai politik secara tidak langsung menjadi bekepentingan untuk menguatkan nilai identitas kepartaian (platform) dan arah kebijakan partai agar partai politiknya mendapat simpati pemilih.

Kedua, mewujudkan legitimasi ruang (space), bukan legitimasi orang (people). Masyarakat indonesia merupakan masyarakat dengan karakter komunitarian. Meskipun vote identik dengan individu, akan tetapi agregasi kepentingan masyarakat realitanya bersifat komunal. Sistem mayoritas berwakil tunggal membawa konsekuensi ketegasan & kejelasan partai mana yang menjadi wakil Dapilnya ditingkat legislatif. Partai politik terdisain untuk harus memperjuangkan aspirasi warga pada basis Dapilnya.

Ketiga, Partai politik akan berlomba mencari figur kuat lokal untuk dijadikan caleg. Ruang lingkup Dapil yang lebih kecil, membawa konsekuensi figur caleg adalah figur yang lebih dekat dan dikenal masyarakat luas. Hubungan berdampak pada proses artikulasi dan agregasi kepentingan paska Pemilu akan lebih mudah dirawat oleh caleg terpilih.

Berdasarkan inventarisasi masalah dan opsi terhadap peruabahan sistem pemilu diatas, sudah seharusnya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu di DPR nanti dapat membuka ruang untuk wacana perubahan sistem pemilu. Pembahasan paket RUU hendaknya dilandasi semangat untuk memperkuat 3 (tiga) sistem, yakni: sistem kepemiluan, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Meski penulis meyakini bahwa hal ini tidak dapat dilakukan secara parsial, namun minimal dalam pembahasan paket RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi bagian dari grand disain untuk memperkuat sistem politik demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini dimuat di MediaOnline: http://www.metrojambi.com. Link http://metrojambi.com/read/2016/10/25/14860/menakar-sistem-pemilu-mayoritas-berwakil-tunggal/

Konsolidasi Partai Politik Dalam Momentum Pilkada

Posted on


Akhir-akhir ini pemberitaan media massa lokal diwarnai tarik menarik dukungan terhadap kandidat kepala daerah ditiga kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Sebagian besar kandidat kepala daerah berupaya mendapatkan dukungan dari partai politik dibanding memilih jalur perseorangan. Disisi yang lain, partai politik saling membuka proses rekrutmen kandidat kepala daerah dengan tetap memperhatikan elaktibilitas kandidat. Kandidat kepala daerah ingin memperoleh dukungan partai politik dan partai politik ingin kandidat kepala daerah yang diusung menang dalam Pilkada.

Interaksi dan komunikasi dalam momentum Pilkada ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi kelembagaan partai politik, apalagi dalam waktu tidak lama lagi seluruh partai politik akan memasuki masa persiapan verifkasi sebagai peserta Pemilu 2019 yang tentunya membutuhkan energi jauh lebih besar. Momentum ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap partai politik jika dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan, namun sebaliknya momentum ini juga tidak bernilai apa-apa jika Pilkada hanya dipandang sebagai sebuah kontestasi politik belaka.

Secara teoritis, dalam sistem politik yang demokratis partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Peran penting tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi rakyat dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan (Asrinaldi, 2014). Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi atau dengan bahasa lain demokrasi tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya partai politik.

Bentuk konsolidasi partai politik setidaknya memiliki dua dimensi yakni internal dan eksternal (Noor, 2013). Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis), sementara dimensi eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal.

Konsolidasi Internal

Momentum Pilkada dapat dimanfaatkan setidaknya untuk melaksanakan konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis). Konsolidasi struktur diterjemahkan dalam bentuk penguatan kepengurusan partai politik baik ditingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan. Bentuk faksionalisasi dan konflik sedapat mungkin dapat diselesaikan melalui forum-forum komunikasi internal yang diagendakan untuk pembahasan Pilkada. Disamping itu organ underbow partai dan struktur kepengurusan hingga level bawah dapat kembali disolidkan melalui beragam aktifitas kepartaian dalam rangka pemenangan kandidat yang didukung dalam Pilkada.

Konsolidasi struktur juga terkait aspek pelembagaan aturan main diinternal partai. Dalam konteks Pilkada, mekanisme internal rekrutmen kandidat kepala daerah yang biasanya telah diatur dalam aturan main diinternal partai, diuji konsistensinya. Ketidakkonsistenan penerapan aturan main internal seringkali memunculkan konflik diantara sumber daya partai, hingga pada tingkat tertinggi memunculkan perpecahan. Mainwaring (1998) mensyaratkan pola stabilitas kompetisi internal partai sebagai salah satu dari empat indikator partai politik yang terlembaga (well institutionalized system).

Konsolidasi agenda politik bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai agenda setting partai kedepannya. Penyamaan persepsi ini diidentikkan dengan penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian. Nilai ideologis kepartaian merupakan alat pemersatu, landasan berpikir dan spirit perjuangan politik yang dipandang penting sebagai suatu identitas partai politik. Penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian dapat dilakukan oleh partai politik melalui sarana komunikasi, sosilisasi dan kampanye dalam Pilkada. Targetnya adalah pengurus partai disetiap tingkatan, anggota partai dan simpatisan.

Bagi partai-partai yang baru atau yang perolehan kursi/suara dalam Pemilu sebelumnya tidak besar, agenda pemantapan nilai-nilai ideologis kepartaian kepada seluruh kader dan anggota menjadi aktivitas penting yang dapat dilakukan dalam momentum Pilkada. Kegiatan-kegiatan menggalang dukungan masyarakat terhadap kandidiat yang diusung oleh partai, menjadi sarana bagi pengurus partai untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Melalui sarana komunikasi baik formal maupun informasi ini, pemimpin partai politik secara berkesinambungan menanamkan nilai-nilai ideologis kepartaiannya kepada kader-kader dan pengurus ditingkat bawah.

Partai politik yang tidak memantapkan nilai ideologis kepartaian dengan baik, dapat berakibat pada munculnya pragmatisme baik secara pribadi individu kader partai maupun secara kelembagaan partai politik. Tujuan dan agenda politik yang telah ditetapkan menjadi amat fleksibel dan berpotensi untuk dimanipulasi, sejauh dipandang memberikan keuntungan. Kondisi ini akan memunculkan disorientasi suatu partai politik dan secara lebih jauh akan melemahkan kelembagaan partai.

Konsolidasi Eksternal

Arena konsolidasi eksternal berada diluar “rumah” partai politik. Setidaknya ada dua bentuk konsolidasi eksternal yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam momentum Pilkada yakni konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Konsolidasi vertikal ditujukan kepada masyarakat atau pemilih, sementara konsolidasi horizontal ditujukan kepada institusi-institusi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Pada momentum Pilkada, intensitas kader atau pengurus partai untuk bertemu masyarakat baik secara langsung maupun melalui pemangku kepentingan (agensi) menjadi lebih sering. Partai politik berkepentingan membangun kembali komunikasi kepada basis dukungan di masyarakat dalam rangka menggalang dukungan untuk memenangkan kandidat kepada daerah yang diusung. “Membangun kembali” karena memang pada umumnya paska Pemilu Legislatif, intensitas komunikasi dengan konstituen partai menjadi jauh berkurang atau bahkan tidak ada.

Aktivitas menggalang dukungan dalam bentuk sosialisasi dan kampanye di tengah masyarakat oleh partai politik dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat untuk kemudian diartikuliasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan, baik kepada pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang ataupun kepada kandidat kepada daerah yang sedang diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Secara tidak langsung, melalui aktivitas ini partai politik telah menjalankan fungsi komunikasi politik yakni mengartikulasikan beragam aspirasi kepentingan masyarakat agar dapat diusulkan menjadi suatu kebijakan publik (Budiardjo, 2003).

Disamping melakukan konsolidasi vertikal kepada masyarakat, partai politik dapat memanfaatkan momentum Pilkada dalam rangka konsolidasi horizontal. Sebagai bagian pranata politik, partai poiltik memiliki kepentingan untuk membangun kerjasama dengan institusi lain seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat dan kelompok kepentingan lainnya yang dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak.

Perilaku memilih masyarakat kita masih kental dipengaruhi oleh faktor paternalistik terutama didaerah perdesaan. Lembaga adat atau keagamaan disuatu desa misalnya, masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan perilaku memilih masyarakatnya. Demikian pula dengan aktor kuat lokal seperti tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Momentum Pilkada dapat dijadikan ajang untuk membangun jaringan kelembagaan partai politik terhadap institusi dan aktor tersebut. Jaringan (network) yang terjalin baik akan semakin menguatkan basis partai politik ditingkat tapak.

Tujuan konsolidasi veritikal dan horizontal adalah penguatan kelembagaan partai politik secara eksternal, namun melalui sarana ini tujuan utama perjuangan politik dalam Pilkada yakni memenangkan kandidat kepala daerah yang didukung menjadi sinergis dan linier. Untuk hal tersebut, mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi ekternal akan membawa dampak berkah politik terhadap kandidat kepala daerah yang diusung dan berkah demokrasi melalui penguatan kelembagaan partai politik.

Penutup

Konsolidasi partai politik merupakan salah satu instrumen bagi terwujudnya pendalaman demokrasi (deepening democracy) yakni pelembagaan mekanisme kepercayaan semua aktor politik yakni masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) dan termasuk aparatur negara (Cornelis Lay, 2007).

Pada momentum Pilkada, partai politik dapat memanfaatkan arena ruang dan waktu secara sinergis bagi kepentingan konsolidasi partai melalui jalan konsolidasi internal dan eksternal. Konsolidasi diterjemahkan dan include dalam rangkaian aktifitas komunikasi, sosialisasi dan kampanye partai politik dalam rangka pemenangan kandidat kepala daerah. Disadari atau tidak disadari bahwa kehidupan demokrasi akan semakin baik jika seluruh pilarnya menjadi kuat, dan salah satunya pilarnya adalah partai politik.

Tulisan ini dimuat di Harian Jambi Star 14 September 2016

Transisi Demokrasi di Indonesia

Posted on Updated on


IMG_2614Pemahaman kita terhadap dinamika politik lokal dalam masa transisi, tentu tidak bisa terlepas dari perubahan politik secara nasional pada masa itu, yaitu perubahan mendasar dari transisi sistem politik otoritarian di bawah kekuasaan Soeharto ke arah sistem politik yang demokratis di bawah kekuasaan Habibie.

Setelah ± 32 tahun berkuasa terhitung sejak 1968, akhirnya atas tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto (78 tahun) meletakan jabatan kepresidenannya, atau istilah yang digunakan “mengundurkan diri secara konstitusional”; menggunakan pasal 8 UUD 1945 dan mengalihkannya kepada Presiden B.J. Habibie, yang semula menduduki jabatan Wakil Presiden RI.

Soeharto dihujat dan dicap sebagai biang kerok krisis ekonomi yang merusak tatanan hidup masyarakat karena praktek-praktek K3N (kolusi, korupsi, kroniisme, dan nepotisme) yang ia lakukan, yang sangat menonjol justru di ujung masa keemasannya. Selama masa pemerintahannya, yang disebut “Orde Baru”, Soeharto telah “berhasil” menunjukkan warna kepemimpinannya, dengan beberapa karakteristik utama yang sangat menonjol[1], yaitu: 1). Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan; 2). Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif (DPR), yudikatif (MA), BPK, dan DPA; 3). Rekruitmen politik yang tertutup; 4). Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan; 5). Kebijaksanaan publik yang tidak transparan; 6). Implementasi HAM yang masih rendah; 7). Sistem peradilan yang tidak independen.

Penderitaan politik bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto dari waktu ke waktu semakin mencapai klimaksnya, dan itu terjadi di pertengahan Mei 1998, tepatnya tanggal 21. Sejak tanggal itu pula seluruh “dosa-dosa politik” Soeharto diungkap dan terungkapkan secara jelas dan nyata. Genderang tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional yang ditabuh serentak oleh hampir seluruh elemen bangsa, dengan langgam yang sama dan agenda utama melengserkan Soeharto dari tahtanya adalah sebuah rasionalitas politik sebagai ijtihad politik untuk menatap masa depan ke arah yang lebih baik, yaitu politik yang merdeka, leluasa, transparan dan akuntabel. Lengsengnya Soeharto dari tahta kekuasaannya telah melahirkan format baru perpolitikan Indonesia. Mengapa terjadi perubahan format politik di Indonesia, Bagaimana kaitannya dengan perubahan dari rezim nepatrimonial ke rezim demokrasi? Apakah pola-pola rezim neopatrimonial masih ada pada rezim reformasi?

Read More…………

Perilaku Memilih Dalam Pilkada

Posted on Updated on


IMG_0581Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Partisipasi politik – termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilu – adalah tindakan seorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik (Verba dan Nie, 1972). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan “perilaku” sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam definisi ini mengandung nilai bahwa perilaku merupakan reaksi terhadap stimulus baik secara internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis).

Berangkat dari definisi diatas, pertanyaannya kemudian adalah faktor-faktor atau rangsangan apa yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada? Apa yang mempengaruhi pemilih lebih memilih kandidat A daripada kandidat B? dan apakah faktor-faktor tersebut bersifat tetap atau dapat berubah? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan sosiologis (mazhab colombia), pendekatan sosio-psilogis (mazhab Michigan dan pendekatan ekonomi (rational choice). Tulisan ini akan melihat ketiga pendekatan dalam perspektif Pemilu ditingkat lokal atau Pilkada.

Read More……..

Mengapa Pilkada Langsung (Catatan Menjelang Pembahasan Perpu Pilkada)

Posted on Updated on


IMG_2594Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam waktu dekat DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk membahas dan memutuskan menerima atau menolak Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota atau biasa disingkat Perpu Pilkada.

Lahirnya Perpu Pilkada berawal dari dinamika politik paska Pilpres dengan terpilihnya pasangan calon Ir. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kekuatan politik di DPR terbelah menjadi 2, yaitu partai pendukung pasangan calon Prabowo-Hatta dan partai-partai pendukung pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla. Kedua blok kekuatan politik berseteru dalam proses pengesahan RUU Pilkada yang hasilnya sama-sama kita ketahui “dimenangkan” oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Pilkada melalui DPRD.

Pengesahan RUU Pilkada ini disikapi secara luas oleh publik melalui media massa, twitter, facebook dll. Pada era sekarang, kehendak publik dapat secara cepat dan tepat diketahui melalui sarana informasi teknologi tersebut. Dapat disimpulkan – tanpa harus melalui survei apalagi referendum – bahwa publik menolak pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada tersebut paling kuat diartikulasikan melalui media Twitter. Bahkan beberapa hastag penolakan RUU Pilkada menjadi trending topic tingkat 1 dunia dan tentu saja hal ini secara langsung menyebabkan citra Presiden SBY saat itu menjadi kurang baik dimata dunia.

Read More…….

Perilaku Non Voting Dalam Pemilu

Posted on Updated on


IMG_0017Isitilah perilaku non voting dalam bahasa Indonesia diartikan tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput (golongan putih). Dalam beberbagai literatur perilaku memilih, perilaku non voting umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam Pemilu[1]. Non voting merupakan mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara pada Pemilu[2]. Oleh karenanya perilaku non voting umumnya dimanifestasikan dalam bentuk ketidakhadiran dalam bilik suara[3].

Arbi Sanit [4] menggunakan konsep perilaku non voting atau golput untuk merujuk pada tiga fenomena berikut: Pertama, orang yang tidak menghadiri TPS sebagia aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu atau sistem politik yang ada. Kedua, orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu tanda gambar. Ketiga, orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks ini, perilaku non voting merupakan refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

Gejala perilaku non voting telah terjadi sejak masa orde baru dimana sistem politik hegemoni saat itu di jalankan oleh rezim Soeharto. Penelitian Muhammad Asfar terhadap perilaku non voting dilakukan pada masa orde baru yaitu tahun 1996 – 1997 yang membawa pada kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:[5]

Read More……….