pilkada

Konsolidasi Partai Politik Dalam Momentum Pilkada

Posted on


Akhir-akhir ini pemberitaan media massa lokal diwarnai tarik menarik dukungan terhadap kandidat kepala daerah ditiga kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Sebagian besar kandidat kepala daerah berupaya mendapatkan dukungan dari partai politik dibanding memilih jalur perseorangan. Disisi yang lain, partai politik saling membuka proses rekrutmen kandidat kepala daerah dengan tetap memperhatikan elaktibilitas kandidat. Kandidat kepala daerah ingin memperoleh dukungan partai politik dan partai politik ingin kandidat kepala daerah yang diusung menang dalam Pilkada.

Interaksi dan komunikasi dalam momentum Pilkada ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi kelembagaan partai politik, apalagi dalam waktu tidak lama lagi seluruh partai politik akan memasuki masa persiapan verifkasi sebagai peserta Pemilu 2019 yang tentunya membutuhkan energi jauh lebih besar. Momentum ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap partai politik jika dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan, namun sebaliknya momentum ini juga tidak bernilai apa-apa jika Pilkada hanya dipandang sebagai sebuah kontestasi politik belaka.

Secara teoritis, dalam sistem politik yang demokratis partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Peran penting tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi rakyat dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan (Asrinaldi, 2014). Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi atau dengan bahasa lain demokrasi tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya partai politik.

Bentuk konsolidasi partai politik setidaknya memiliki dua dimensi yakni internal dan eksternal (Noor, 2013). Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis), sementara dimensi eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal.

Konsolidasi Internal

Momentum Pilkada dapat dimanfaatkan setidaknya untuk melaksanakan konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis). Konsolidasi struktur diterjemahkan dalam bentuk penguatan kepengurusan partai politik baik ditingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan. Bentuk faksionalisasi dan konflik sedapat mungkin dapat diselesaikan melalui forum-forum komunikasi internal yang diagendakan untuk pembahasan Pilkada. Disamping itu organ underbow partai dan struktur kepengurusan hingga level bawah dapat kembali disolidkan melalui beragam aktifitas kepartaian dalam rangka pemenangan kandidat yang didukung dalam Pilkada.

Konsolidasi struktur juga terkait aspek pelembagaan aturan main diinternal partai. Dalam konteks Pilkada, mekanisme internal rekrutmen kandidat kepala daerah yang biasanya telah diatur dalam aturan main diinternal partai, diuji konsistensinya. Ketidakkonsistenan penerapan aturan main internal seringkali memunculkan konflik diantara sumber daya partai, hingga pada tingkat tertinggi memunculkan perpecahan. Mainwaring (1998) mensyaratkan pola stabilitas kompetisi internal partai sebagai salah satu dari empat indikator partai politik yang terlembaga (well institutionalized system).

Konsolidasi agenda politik bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai agenda setting partai kedepannya. Penyamaan persepsi ini diidentikkan dengan penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian. Nilai ideologis kepartaian merupakan alat pemersatu, landasan berpikir dan spirit perjuangan politik yang dipandang penting sebagai suatu identitas partai politik. Penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian dapat dilakukan oleh partai politik melalui sarana komunikasi, sosilisasi dan kampanye dalam Pilkada. Targetnya adalah pengurus partai disetiap tingkatan, anggota partai dan simpatisan.

Bagi partai-partai yang baru atau yang perolehan kursi/suara dalam Pemilu sebelumnya tidak besar, agenda pemantapan nilai-nilai ideologis kepartaian kepada seluruh kader dan anggota menjadi aktivitas penting yang dapat dilakukan dalam momentum Pilkada. Kegiatan-kegiatan menggalang dukungan masyarakat terhadap kandidiat yang diusung oleh partai, menjadi sarana bagi pengurus partai untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Melalui sarana komunikasi baik formal maupun informasi ini, pemimpin partai politik secara berkesinambungan menanamkan nilai-nilai ideologis kepartaiannya kepada kader-kader dan pengurus ditingkat bawah.

Partai politik yang tidak memantapkan nilai ideologis kepartaian dengan baik, dapat berakibat pada munculnya pragmatisme baik secara pribadi individu kader partai maupun secara kelembagaan partai politik. Tujuan dan agenda politik yang telah ditetapkan menjadi amat fleksibel dan berpotensi untuk dimanipulasi, sejauh dipandang memberikan keuntungan. Kondisi ini akan memunculkan disorientasi suatu partai politik dan secara lebih jauh akan melemahkan kelembagaan partai.

Konsolidasi Eksternal

Arena konsolidasi eksternal berada diluar “rumah” partai politik. Setidaknya ada dua bentuk konsolidasi eksternal yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam momentum Pilkada yakni konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Konsolidasi vertikal ditujukan kepada masyarakat atau pemilih, sementara konsolidasi horizontal ditujukan kepada institusi-institusi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Pada momentum Pilkada, intensitas kader atau pengurus partai untuk bertemu masyarakat baik secara langsung maupun melalui pemangku kepentingan (agensi) menjadi lebih sering. Partai politik berkepentingan membangun kembali komunikasi kepada basis dukungan di masyarakat dalam rangka menggalang dukungan untuk memenangkan kandidat kepada daerah yang diusung. “Membangun kembali” karena memang pada umumnya paska Pemilu Legislatif, intensitas komunikasi dengan konstituen partai menjadi jauh berkurang atau bahkan tidak ada.

Aktivitas menggalang dukungan dalam bentuk sosialisasi dan kampanye di tengah masyarakat oleh partai politik dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat untuk kemudian diartikuliasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan, baik kepada pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang ataupun kepada kandidat kepada daerah yang sedang diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Secara tidak langsung, melalui aktivitas ini partai politik telah menjalankan fungsi komunikasi politik yakni mengartikulasikan beragam aspirasi kepentingan masyarakat agar dapat diusulkan menjadi suatu kebijakan publik (Budiardjo, 2003).

Disamping melakukan konsolidasi vertikal kepada masyarakat, partai politik dapat memanfaatkan momentum Pilkada dalam rangka konsolidasi horizontal. Sebagai bagian pranata politik, partai poiltik memiliki kepentingan untuk membangun kerjasama dengan institusi lain seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat dan kelompok kepentingan lainnya yang dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak.

Perilaku memilih masyarakat kita masih kental dipengaruhi oleh faktor paternalistik terutama didaerah perdesaan. Lembaga adat atau keagamaan disuatu desa misalnya, masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan perilaku memilih masyarakatnya. Demikian pula dengan aktor kuat lokal seperti tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Momentum Pilkada dapat dijadikan ajang untuk membangun jaringan kelembagaan partai politik terhadap institusi dan aktor tersebut. Jaringan (network) yang terjalin baik akan semakin menguatkan basis partai politik ditingkat tapak.

Tujuan konsolidasi veritikal dan horizontal adalah penguatan kelembagaan partai politik secara eksternal, namun melalui sarana ini tujuan utama perjuangan politik dalam Pilkada yakni memenangkan kandidat kepala daerah yang didukung menjadi sinergis dan linier. Untuk hal tersebut, mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi ekternal akan membawa dampak berkah politik terhadap kandidat kepala daerah yang diusung dan berkah demokrasi melalui penguatan kelembagaan partai politik.

Penutup

Konsolidasi partai politik merupakan salah satu instrumen bagi terwujudnya pendalaman demokrasi (deepening democracy) yakni pelembagaan mekanisme kepercayaan semua aktor politik yakni masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) dan termasuk aparatur negara (Cornelis Lay, 2007).

Pada momentum Pilkada, partai politik dapat memanfaatkan arena ruang dan waktu secara sinergis bagi kepentingan konsolidasi partai melalui jalan konsolidasi internal dan eksternal. Konsolidasi diterjemahkan dan include dalam rangkaian aktifitas komunikasi, sosialisasi dan kampanye partai politik dalam rangka pemenangan kandidat kepala daerah. Disadari atau tidak disadari bahwa kehidupan demokrasi akan semakin baik jika seluruh pilarnya menjadi kuat, dan salah satunya pilarnya adalah partai politik.

Tulisan ini dimuat di Harian Jambi Star 14 September 2016

Politik Hukum Kampanye Pilkada*

Posted on


Screen Shot 2015-09-28 at 3.18.10 AMPolitik hukum didefinsikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Tulisan ini akan mengulas arah kebijakan pada pengaturan tentang Kampanye pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa kita sebut dengan istilah Pilkada.

Perbedaan Kampanye Dengan Pilkada Terdahulu

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015 yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan Pilkada terdahulu yang diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU 12 Tahun 2008.

Pertama, Perubahan paling signifikan yakni pada ketentuan masa kampanye. Pada Pilkada terdahulu, kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara (pasal 75 UU 32/2004), sementara pada Pilkada serentak tahun 2015 masa kampanye dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang (Pasal 67 ayat 1, UU 8/2015) atau dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Artinya pada Pilkada serentak 2015, masa kampanye jauh lebih lama dibandingkan Pilkada terdahulu.

Kedua, Pilkada serentak 2015 mengatur bahwa beberapa bentuk kampanye difasilitasi oleh KPU yang didanai dari APBN atau APBD, sementara pada Pilkada terdahulu seluruh bentuk kampanye difasilitasi dan didanai oleh pasangan calon kepala daerah. Kampanye yang didanai oleh negara/daerah ini terdiri dari 4 bentuk kampanye, yakni: debat kandidat, bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye media massa.

Politik Hukum Kampanye Pilkada Serentak 2015

Berdasarkan kedua perbedaan diatas, penulis mencoba melihat politik hukum pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015.

Pertama, kebijakan untuk memberikan waktu yang cukup untuk kampanye. Pemberian alokasi waktu yang cukup ini memberikan peluang bagi kandidat kepala daerah untuk berkampanye dan bersosialisasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan menawarkan visi, misi dan program kerja. Masa kampanye 14 hari pada Pilkada terdahulu dianggap tidak cukup waktu untuk mengajak dan meyakinkan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, waktu yang sempit menggiring kandidat kepala daerah untuk melakukan curi start kampanye dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Dengan alokasi waktu yang cukup luas ini diharapkan kandidat kepala daerah dapat menemui pemilih secara langsung, berdialog dan bertatap muka. Melalui ini diharapkan pemilih dapat mengenal dan meyakini bahwa kandidat yang akan dipilihnya merupakan calon pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya jika terpilih.

Kedua, kebijakan memberikan kesempatan yang adil bagi kandidat. Kemampuan atau resources kandidat kepala daerah tidak sama, ada yang mampu dan ada juga yang kurang mampu. Kebijakan fasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye serta iklan media yang bersumber dari anggaran negara atau daerah akan menciptakan keadilan bagi kandidat. Setiap kandidat kepala daerah akan mendapatkan alokasi jumlah dan bentuk yang sama alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, umbul-umbul dan spanduk. Kandidat kepala daerah juga mendapatkan alokasi jumlah dan nilai yang sama bahan kampanye dalam bentuk selebaran, brosur, pamflet dan poster. Kebijakan ini ditujukan agar kandidat kepala daerah memiliki kesempatan yang sama dalam bersosialisasi atau berkampanye dengan menggunakan bahan dan alat peraga yang secara jumlah dan bentuk sama.

Ketiga, kebijakan mendekatkan kandidat dengan pemilih. Masa kampanye yang cukup lama dan larangan bagi kandidat kepala daerah untuk memproduksi alat peraga dan bahan kampanye, menggiring kandidat kepala daerah untuk menggunakan metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Proporsi kampanye yang lebih besar dengan menggunakan baliho, spanduk, umbul-umbul dll, diyakini tidak mampu menjadikan kandidat lebih dekat dengan masyarakat/pemilih. Selain itu, efek langsungnya masyarakat/pemilih hanya dapat menilai kandidat dari baliho, spanduk atau umbul-umbul yang dilihat, bukan dari hasil proses mengenali visi, misi dan program kerja. Kebijakan ini menyebabkan kandidat di “paksa” menggunakan masa kampanye untuk bertemu sebanyak-banyaknya dengan masyarakat untuk menawarkan visi, misi dan program. Kebijakan ini menciptakan kondisi: kandidat menemui pemilih dan pemilih dapat mengenal kandidat.

Keempat, kebijakan kampanye yang mengedepankan pendidikan politik. Pasal 63 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2015 secara tegas menyampaikan arah kebijakan kampanye dalam Pilkada serentak yakni: “kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Pendidikan politik berbeda dengan indoktrinasi politik yang lebih mengutamakan emosi dan mobilisasi politik. Pendidikan poltiik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara yang bertujuan melahirkan partisipasi pemilih yang rasional. Kandidat kepala daerah diberi waktu yang cukup untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, menawarkan program kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, menawarkan solusi permasalahan dan hal ini merupakan bentuk “kontrak politik” yang tidak terlulis antara kandidat dengan masyarakat. Kebijakan ini mengarahkan kampanye yang berfungsi sebagai pendidikan politik.

Penutup

Kebijakan dasar yang menjadi arah pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak 2015 ditujukan untuk mendekatkan kandidat kepala daerah dengan pemilih. Pemilih diajak untuk menilai kandidat berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan melalui beragam interaksi kampanye yang bersifat dialogis dan komunikatif. Kampanye diarahkan sebagai wujud pendidikan politik yakni menjadikan pemilih yang cerdas dan rasional yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

*Dimuat pada harian Jambi Independent, 27 September 2015

Perilaku Memilih Dalam Pilkada

Posted on Updated on


IMG_0581Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Partisipasi politik – termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilu – adalah tindakan seorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik (Verba dan Nie, 1972). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan “perilaku” sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam definisi ini mengandung nilai bahwa perilaku merupakan reaksi terhadap stimulus baik secara internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis).

Berangkat dari definisi diatas, pertanyaannya kemudian adalah faktor-faktor atau rangsangan apa yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada? Apa yang mempengaruhi pemilih lebih memilih kandidat A daripada kandidat B? dan apakah faktor-faktor tersebut bersifat tetap atau dapat berubah? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan sosiologis (mazhab colombia), pendekatan sosio-psilogis (mazhab Michigan dan pendekatan ekonomi (rational choice). Tulisan ini akan melihat ketiga pendekatan dalam perspektif Pemilu ditingkat lokal atau Pilkada.

Read More……..

Mengapa Pilkada Langsung (Catatan Menjelang Pembahasan Perpu Pilkada)

Posted on Updated on


IMG_2594Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam waktu dekat DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk membahas dan memutuskan menerima atau menolak Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota atau biasa disingkat Perpu Pilkada.

Lahirnya Perpu Pilkada berawal dari dinamika politik paska Pilpres dengan terpilihnya pasangan calon Ir. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kekuatan politik di DPR terbelah menjadi 2, yaitu partai pendukung pasangan calon Prabowo-Hatta dan partai-partai pendukung pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla. Kedua blok kekuatan politik berseteru dalam proses pengesahan RUU Pilkada yang hasilnya sama-sama kita ketahui “dimenangkan” oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Pilkada melalui DPRD.

Pengesahan RUU Pilkada ini disikapi secara luas oleh publik melalui media massa, twitter, facebook dll. Pada era sekarang, kehendak publik dapat secara cepat dan tepat diketahui melalui sarana informasi teknologi tersebut. Dapat disimpulkan – tanpa harus melalui survei apalagi referendum – bahwa publik menolak pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada tersebut paling kuat diartikulasikan melalui media Twitter. Bahkan beberapa hastag penolakan RUU Pilkada menjadi trending topic tingkat 1 dunia dan tentu saja hal ini secara langsung menyebabkan citra Presiden SBY saat itu menjadi kurang baik dimata dunia.

Read More…….