Sistem Proporsional Daftar Terbuka

Menakar Sistem Pemilu Mayoritas Berwakil Tunggal

Posted on


Pada tanggal 20 Oktober 2016 yang lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani surat penyampaian kepada Ketua DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibicarakan dalam sidang dan mendapatkan persetujuan DPR RI. Dalam RUU kodifikasi tesebut terdapat beberapa perubahan signifikan, salah satunya terkait Sistem Pemilu.

Dalam pasal 138 ayat 2 dan 3 disebutkan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas. Sistem proporsional terbuka terbatas merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. Dalam penjelasan RUU disebutkan, daftar calon terikat adalah daftar urut calon yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap.

Pada pemilu sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, tanpa/tidak dibatasi atau terikat oleh daftar urut calon. Sistem ini dimaknai, calon legislatif yang partainya setelah rekapitulasi suara ditetapkan memperoleh sejumlah kursi, maka penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperolah oleh calon legislatif dalam partai tersebut.

Pertanyaannya kemudian, apakah sistem Pemilu dalam RUU telah menjawab beragam persoalan pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang lalu? Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem Pemilu ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penguatan partai politik?

Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka telah menimbulkan dampak negatif utama yakni kerancuan terhadap sistem perwakilan politik, siapa yang mewakili Dapil, apakah anggota DPR/D ataukan Partai Politik? Hubungan konstituen terhadap partai politik menjadi lemah dan demikian juga sebaliknya.

Peserta Pemilu adalah partai politik (Pasal 22E ayat 3, UUD 1945), akan tetapi kontestasi dalam Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sejatinya adalah kontestasi antar caleg baik dinternal Parpol maupun antar Parpol. Kerangka konstitusional yang mengamanahkan Parpol sebagai peserta Pemilu, mengalami distorsi realitas menjadi caleg sebagai peserta Pemilu.

Distorsi realitas tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil Pemilu 2014 yang lalu. Sebagai contoh, pada Dapil Jawa Barat V pemilih yang memilih caleg sebesar 56% dan pemilih yang memilih Parpol sebesar 44%. Pada Dapil Jawa Tengah I pemilih yang memilih caleg sebesar 67% dan pemilih yang memilih Parpol sebesar 33%. Penulis meyakini, jika dihitung keseluruhan Dapil maka pemilih pada Pemilu 2014 lebih berorientasi kepada caleg dibandingkan Parpol.

Realitas Pemilu 2014 juga menunjukkan paradoks lain yang bersumber dari banyaknya jumlah caleg yang bertarung dalam satu dapil dan besarnya ruang lingkup wilayah Dapil. Suatu Dapil DPRD Kab/Kota yang juga bagian dari Dapil DPRD Provinsi dan DPR RI diperkirakan jumlah seluruh caleg yang berkontestasi berjumlah 300 – 600 caleg.

Opsi Sistem Mayoritas Berwakil Tunggal

Sistem mayoritas memiliki prinsip, setelah suara diberikan dan dihitung jumlah seluruhnya, para kandidat atau partai dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Bentuk paling sederhana dari sistem mayoritas adalah sistem mayoritas berwakil tunggal. Disain sistem ini menggunakan daerah pemilihan yang diikuti oleh Parpol yang diwakili oleh satu orang caleg.

Sistem mayoritas berwakil tunggal setidaknya memiliki dua arah kebijakan: pertama, menjadikan wilayah Dapil dalam Pemilu menjadi lebih kecil; kedua, menjadikan orientasi kontestasi Pemilu antara partai politik dengan partai politik.

Secara ruang lingkup Dapil. Saat ini terdapat 550 kursi di DPR RI, maka daerah pemilihan dibagi kedalam 550 Dapil. Saat ini Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota, maka asumsinya besaran suatu Dapil diperkirakan meliputi satu atau dua kabupaten/kota atau proporsional berdasarkan jumlah populasi warga yang ada dalam suatu wilayah. Jika dianalogikan untuk DPRD Provinsi, maka besaran Dapil lebih kurang meliputi sekitar 2 – 3 kecamatan. Sangat Kecil.

Secara jumlah caleg. Dengan asumsi 12 Parpol pada Pemilu 2014, maka hanya ada maksimal 12 caleg untuk setiap Dapil. Dan jika ditambah jumlah caleg untuk lembaga perwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maka diperkirakan tidak lebih dari 50 caleg yang bertarung untuk suatu wilayah Dapil terkecil. Bandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang membuka peluang 300 – 600 caleg bertarung untuk suatu Dapil terkecil.

Penerapan sistem pemilu mayoritas berwakil tunggal memiliki dampak terhadap penguatan partai politik. Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi (Huntington,1993). Setidaknya terdapat 3 (tiga) dampak terhadap aspek penguatan partai politik yang terwujud jika diberlakukannya sistem Pemilu mayoritas berwakil tunggal.

Petama, Menciptakan akuntabilitas geografis Parpol. Sistem mayoritas berwakil tunggal menciptakan adanya suatu daerah yang menjadi basis Parpol tertentu. Sistem ini secara tidak langsung akan membawa iklim kontestasi yang sehat dan produktif antar partai politik, baik ketika tahapan Pemilu maupun paska Pemilu. Sistem ini juga membawa dampak bahwa kontestasi Pemilu sejatinya kontestasi antar partai politik. Disain ini juga berdampak, elite-elite partai politik secara tidak langsung menjadi bekepentingan untuk menguatkan nilai identitas kepartaian (platform) dan arah kebijakan partai agar partai politiknya mendapat simpati pemilih.

Kedua, mewujudkan legitimasi ruang (space), bukan legitimasi orang (people). Masyarakat indonesia merupakan masyarakat dengan karakter komunitarian. Meskipun vote identik dengan individu, akan tetapi agregasi kepentingan masyarakat realitanya bersifat komunal. Sistem mayoritas berwakil tunggal membawa konsekuensi ketegasan & kejelasan partai mana yang menjadi wakil Dapilnya ditingkat legislatif. Partai politik terdisain untuk harus memperjuangkan aspirasi warga pada basis Dapilnya.

Ketiga, Partai politik akan berlomba mencari figur kuat lokal untuk dijadikan caleg. Ruang lingkup Dapil yang lebih kecil, membawa konsekuensi figur caleg adalah figur yang lebih dekat dan dikenal masyarakat luas. Hubungan berdampak pada proses artikulasi dan agregasi kepentingan paska Pemilu akan lebih mudah dirawat oleh caleg terpilih.

Berdasarkan inventarisasi masalah dan opsi terhadap peruabahan sistem pemilu diatas, sudah seharusnya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu di DPR nanti dapat membuka ruang untuk wacana perubahan sistem pemilu. Pembahasan paket RUU hendaknya dilandasi semangat untuk memperkuat 3 (tiga) sistem, yakni: sistem kepemiluan, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Meski penulis meyakini bahwa hal ini tidak dapat dilakukan secara parsial, namun minimal dalam pembahasan paket RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi bagian dari grand disain untuk memperkuat sistem politik demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini dimuat di MediaOnline: http://www.metrojambi.com. Link http://metrojambi.com/read/2016/10/25/14860/menakar-sistem-pemilu-mayoritas-berwakil-tunggal/